Darurat Konflik Kepentingan: Menyoal Gurita Pasutri ASN dalam Satu OPD Pemkot Bekasi

Penerapan aturan ini harus didasarkan pada tindakan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata karena adanya hubungan perkawinan antarpegawai.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur persoalan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Prinsip ini penting untuk memastikan pejabat tidak mengambil keputusan ketika memiliki kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitasnya.

Dengan demikian, penempatan pasutri dalam satu OPD perlu dilihat berdasarkan struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan kerja, dan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan tata kelola kepegawaian berjalan sesuai ketentuan.

Risiko terhadap Objektivitas dan Pengawasan

Ada sejumlah risiko yang perlu menjadi perhatian Pemkot Bekasi apabila pasangan suami-istri ditempatkan dalam satu unit kerja dengan kewenangan yang saling berkaitan.

Pertama, objektivitas penilaian kinerja. Hubungan keluarga berpotensi memengaruhi proses evaluasi apabila salah satu pasangan memiliki kewenangan menilai, mengawasi, atau memberikan teguran kepada pasangannya. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi perlakuan khusus, meskipun belum tentu terjadi dalam praktik.

Kedua, kerahasiaan informasi jabatan. Bapenda mengelola urusan pendapatan dan pajak daerah, sedangkan Distaru menangani urusan tata ruang dan perizinan sesuai kewenangannya.

Kedua sektor tersebut memiliki data dan proses administrasi yang perlu dilindungi.

Apabila pasangan berada pada posisi yang memungkinkan akses terhadap informasi sensitif atau memiliki keterkaitan dalam proses pelayanan dan verifikasi, pengawasan internal harus dipastikan berjalan ketat.

Potensi kebocoran informasi maupun penyalahgunaan kewenangan perlu dicegah melalui pembatasan akses dan pengaturan tugas yang jelas.

Ketiga, persepsi nepotisme dan praktik KKN. Penempatan pasutri dalam satu OPD dapat memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar penempatan, terutama apabila keduanya berada dalam satu rantai komando atau memiliki pengaruh terhadap pekerjaan masing-masing.