Revitalisasi Pasar Kranji Mandek, APT2PHI Desak Tri Adhianto Putus Kontrak PT ABB

PorosBekasi.com – Tekanan terhadap Pemerintah Kota Bekasi kian menguat. Ratusan pedagang Pasar Kranji Baru menagih kejelasan sikap atas mandeknya proyek revitalisasi yang hingga kini belum menunjukkan progres signifikan.

Janji Bagian Kerja Sama (KSI) Pemkot Bekasi untuk mengevaluasi hingga memutus addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) kini dituntut untuk dibuktikan, bukan sekadar pernyataan di ruang publik.

Kepala Bagian Kerja Sama Pemkot Bekasi, Bilang Nauli Harahap, sebelumnya menyatakan pemutusan PKS sangat memungkinkan dilakukan.

Alasannya, progres revitalisasi diduga tidak akan mencapai target 25 persen hingga Maret 2026 sebagaimana disepakati.

“Pemutusan PKS tersebut sangat memungkinkan dilakukan Pemkot Bekasi, mengingat progres kegiatan revitalisasi itu diduga keras tidak akan mencapai 25 persen hingga Maret 2026 sesuai dengan yang diperjanjikan,” ujar Bilang kepada awak media.

Namun di lapangan, pernyataan itu justru memicu kekecewaan pedagang. Mereka menilai Pemkot belum menunjukkan langkah konkret, meski tenggat waktu yang diatur dalam addendum telah terlampaui.

“Pedagang berharap agar Bagian Kerja Sama jangan Omong Doang di Media, omongan itu adalah sebuah do’a yang harus di jalankan,” ujar salah satu pedagang yang enggan disebut namanya.

Sementara Ketua Asosiasi Pedagang Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), Achmad Supendi, menilai polemik revitalisasi Pasar Kranji Baru sudah berlarut-larut tanpa arah kebijakan yang jelas dari kepala daerah.

“Revitalisasi ada di tangan Wali Kota Bekasi, harus berani mengambil langkah tegas terhadap Direktur PT ABB Rama Wardhana yang sejak diterbitkannya Addendum tertanggal 29 September 2025, hingga saat ini pihak direktur tidak sanggup dalam menyelesaikan pembangunan Pasar Kranji,” ungkap Supendi, Senin (27/4/2026).

Pihaknya juga menyoroti peran Sekretaris Daerah, Junaidi, yang dinilai memiliki kewenangan penting dalam proses administratif pemutusan kerja sama.

Menurut dia, dekda tidak boleh abai terhadap nasib pedagang yang terdampak langsung.