PorosBekasi.com – Efisiensi anggaran yang kerap digaungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, nampaknya hanya sekadar slogan.
Di saat anggaran diperketat, Pemkot justru menggelontorkan Rp150 juta dari APBD 2026 hanya untuk menggelar seremoni “Lebaran Bekasi“.
Event tersebut digelar selama dua hari berturut-turut (25-26 April 2026) di Plaza Patriot Candrabhaga.
Langkah ini sontak memicu kritik tajam dari masyarakat yang menilai prioritas pemerintah daerah sedang tidak sehat.
“Katanya efisiensi, tapi malah penuh acara hura-hura dua hari berturut-turut,” ungkap salah satu warga Kota Bekasi dengan nada kecewa.
Ketidakefektifan acara ini kian benderang setelah muncul pengakuan dari internal birokrasi.
Seorang ASN di lingkungan Pemkot Bekasi membeberkan, bahwa kehadiran mereka bukanlah bentuk antusiasme, melainkan instruksi yang bersifat wajib dan menekan.
“Semua aparatur dipaksa hadir semuanya,” ungkap ASN yang enggan disebutkan namanya itu.
Fenomena mobilisasi massa berbaju dinas ini mengaburkan esensi “pesta rakyat” yang diklaim panitia. Alih-alih menjadi ruang silaturahmi, acara ini lebih terlihat seperti upaya pembenaran atas penyerapan anggaran yang dipaksakan.
DPRD Sebut ASN “Penyakit Hati”
Ironisnya, respons pimpinan legislatif justru memperkeruh keadaan. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, tidak menjawab substansi keluhan ASN, melainkan mengarahkan persoalan pada sikap pribadi.
“Berbaik sangka lah, karena buruk sangka bagian penyakit hati,” ujar Sardi saat dikonfirmasi porosbekasi.com.
Sikap pimpinan dewan ini semakin kontroversial saat didalami lebih lanjut mengenai apakah keluhan masif dari para ASN tersebut, secara tak langsung mencerminkan kondisi mental (penyakit hati). Secara mengejutkan, Sardi tak menampik kemungkinan tersebut.
“Bisa jadi,” katanya singkat.
Pernyataan Sardi selaku pimpinan lembaga pengawas eksternal pemerintah daerah, dinilai belum menjawab substansi persoalan terkait dugaan tekanan terhadap ASN dan prioritas penggunaan anggaran daerah.
Sebagai informasi, Lebaran Bekasi 2026 diklaim sebagai ajang budaya dan silaturahmi masyarakat yang menghadirkan kuliner, seni, dan hiburan rakyat.
PT Dandalion Kreasi Indonesia, Bojong Rawalumbu, ditunjuk sebagai penyelenggara acara, dengan hasil negosiasi Rp149.500.000.
Namun di balik kemeriahan tersebut, kritik terhadap kebijakan anggaran dan tata kelola kegiatan terus menguat, terutama terkait konsistensi antara narasi efisiensi dan praktik di lapangan.







Tinggalkan Balasan