PorosBekasi.com – Menjelang masa pensiun sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi, wacana rotasi, mutasi, promosi hingga demosi kian ramai diperbincangkan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bekasi, Jawa Barat.
Isu ini tidak hanya menyangkut kewenangan, Tri Adhianto, namun juga menyeret dugaan manuver untuk mengamankan posisi strategis Sekretaris Daerah (Sekda).
Jabatan Sekda yang tak lama lagi akan ditinggalkan Junaidi, kini menjadi sorotan. Sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai pengganti berasal dari lingkaran dekat Tri Adhianto, antara lain Arif Maulana, Nadih Arifin, Yudianto, hingga M Solikhin, adik ipar Wali Kota Bekasi.
Perebutan kursi Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi setelah Walikota Bekasi, Tri Adhianto dan Wakil Walikota Bekasi terpilih, Harris Bobihoe resmi dilantik sebagai orang nomor satu dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Jabatan Sekda yang strategis, posisi orang nomor dua di Pemkot, kini dinilai mulai digoyang oleh isu lemahnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kondisi ini memunculkan persepsi adanya kekosongan arah di internal birokrasi.
Di tengah situasi tersebut, kabar bahwa posisi Sekda akan diberikan kepada M Solikhin semakin menguat. Penunjukan kerabat kepala daerah ini dikhawatirkan melanggengkan praktik politik balas budi dan memperlemah netralitas birokrasi.
Tak hanya posisi Sekda, sejumlah pejabat Eselon II, III, hingga IV juga dikabarkan bakal terkena gelombang rotasi dan mutasi.
Di antara nama-nama yang disebut berpotensi digeser adalah Kepala Bapenda, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru), Kepala Satpol PP, hingga beberapa Kepala Bidang di lingkungan Pemkot Bekasi.
Sementara itu, Sekda Junaidi belakangan sulit memberikan respons terhadap permintaan konfirmasi terkait persoalan keuangan daerah. Padahal, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ia seharusnya memberikan penjelasan atas sejumlah isu fiskal yang berkembang.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan