POROSBEKASI.COM – Di tengah mencuatnya isu pengurangan transfer dana dari Pemerintah Pusat ke daerah, Pemerintah Kota Bekasi mendapat sorotan karena belum membuka secara transparan besaran anggaran yang diterima pada tahun berjalan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai kesiapan pemerintah daerah menjaga stabilitas keuangan apabila alokasi dana dari pusat benar-benar berkurang.
Ketiadaan informasi resmi mengenai nilai transfer tersebut dinilai menyulitkan masyarakat untuk mengawasi kondisi fiskal daerah.
Padahal, apabila terjadi penurunan alokasi dana dari pemerintah pusat, dampaknya diperkirakan akan berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah, termasuk dalam menopang berbagai program pelayanan publik.
Di sisi lain, perhatian publik juga mengarah pada pola belanja Pemerintah Kota Bekasi yang dinilai masih menyisakan sejumlah pos anggaran yang layak dievaluasi di tengah tuntutan efisiensi.
Beberapa catatan yang menjadi sorotan antara lain:
1. Dana RW
Program Dana RW dinilai masih menyisakan polemik karena dianggap sarat muatan politis. Mekanisme penyaluran dan efektivitas penggunaannya dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
2. Anggaran Kegiatan Seremonial
Belanja untuk kegiatan yang bersifat kemeriahan atau pesta dinilai sudah tidak relevan dipertahankan ketika pemerintah sedang didorong melakukan efisiensi anggaran.
3. Tenaga Outsourcing
Penggunaan tenaga outsourcing, seperti petugas penyapu jalan, pembersih saluran air, hingga tenaga keamanan melalui perusahaan penyedia jasa, juga menjadi perhatian. Skema tersebut dinilai dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan pola pegawai paruh waktu yang dianggap lebih efisien.
4. Pos Belanja Lainnya
Selain tiga poin tersebut, masih terdapat berbagai pos belanja lain yang dinilai perlu diaudit untuk memastikan penggunaan APBD benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Di tengah berbagai sorotan tersebut, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi faktor penting agar Kota Bekasi tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Jika PAD sepanjang dilakukan sesuai Undang-undang, dan upah pungut tepat sasaran, yakin tercapai, dan keuangan Kota Bekasi aman.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Bekasi belum menyampaikan penjelasan resmi mengenai besaran dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat maupun langkah konkret efisiensi anggaran yang akan ditempuh.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Yudianto, belum memberikan tanggapan.
Tinggalkan Balasan