POROSBEKASI.COM – Desakan agar DPRD Kota Bekasi ikut memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mencuat di tengah polemik Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Aspirasi tersebut disampaikan petugas pemungut pajak daerah yang mengaku selama ini menjadi garda terdepan dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui pesan yang beredar di grup WhatsApp, para petugas pajak menilai DPRD belum menunjukkan keberpihakan kepada PPPK yang bekerja langsung di lapangan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
“Itu DPRD diem aja enggak bantu kita apa yang narikin pajak dibawah buat naikin PAD,” tulis salah seorang petugas PPPK Kelurahan dan Kecamatan, dikutip Rabu (8/7/2026).
Selain meminta dukungan DPRD, petugas pajak juga mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi. Menurut mereka, langkah efisiensi seharusnya diawali dengan peninjauan sejumlah pos belanja yang dinilai masih dapat dievaluasi.
“Iya hibah lembaga vertikal bukan distop dulu lagi kondisi efesiensi. Kan untuk mengamankan,” katanya.
Para petugas berharap anggota DPRD dapat menyuarakan aspirasi PPPK, terutama terkait kesejahteraan dan kebijakan TPP yang belakangan menjadi sorotan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
“Harusnya ma DPRD tolong kita PPPK kan mereka wakil kita juga. Nanti kalau di bantu juga pegawai tau siapa aja yang perjuangin kita,” imbuhnya.
Keluhan tersebut muncul di tengah polemik Surat Keputusan (SK) TPP yang diterbitkan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Sejumlah PPPK menilai kebijakan tersebut belum mencerminkan beban kerja pegawai di lapangan, terutama mereka yang bertugas melakukan penagihan pajak hingga ke tingkat lingkungan.
Dalam pesan yang sama, petugas pajak mengaku tetap bekerja pada akhir pekan untuk mengejar target penerimaan PBB. Namun, mereka merasa kesejahteraan yang diterima tidak sebanding dengan tanggung jawab yang dijalankan.
“Kita di wilayah yang kerja narikin pajak siang panasan Sabtu Minggu kadang di RW buat nariki pajak PBB eh yg diatas naik di bawah ma gini-gini aja.Sedihh,” tulis salah satu petugas.
Mereka juga menyoroti adanya kenaikan TPP bagi pejabat, sementara staf pelaksana dan PPPK merasa belum memperoleh perhatian yang sama.
“Kasian anak-anak. Pejabat TPP naik. Staf malah gak di perhatikan,” lanjut pesan tersebut.
Di akhir penyampaiannya, para petugas berharap pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan yang berlaku sehingga dapat memberikan solusi yang adil bagi seluruh pegawai.
“Persoalan ada perubahan kebijakan dan ada jalan keluar yang terbaik dan saling menguntungkan buat kita PPPK,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Bekasi maupun DPRD Kota Bekasi belum memberikan tanggapan resmi atas aspirasi petugas pemungut pajak dan polemik SK TPP PPPK.
Tinggalkan Balasan