PorosBekasi.com – Situasi Kota Bekasi pada Kamis, 12 Februari 2026, diwarnai dua peristiwa kontras: banjir kiriman merendam sejumlah wilayah, sementara ratusan sopir angkot kembali turun ke jalan memprotes kebijakan transportasi.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat sedikitnya enam titik terdampak limpahan air dari hulu Kali Bekasi. Genangan tersebar di tiga kecamatan, yakni Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Bekasi Utara.
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Idham Kholid, menyebut ketinggian air berbeda-beda di tiap lokasi.
“Ketinggian air bervariasi mulai dari 20 cm hingga 180 cm,” kata Idham, dikutip Jumat (13/2/2026).
Di tengah kondisi tersebut, ratusan sopir dan pengusaha angkot kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk kedua kalinya.
Mereka memprotes pengoperasian Bus Beken yang dinilai memukul pendapatan angkot, terlebih karena layanan itu masih digratiskan pada masa operasional awal.
Aksi massa sempat memadati dan memblokade Jalan Ahmad Yani, tepat di depan Kantor Wali Kota Bekasi. Arus lalu lintas tersendat, aktivitas warga terganggu.
Namun saat massa berharap dapat berdialog langsung, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, justru diketahui menghadiri turnamen golf di Bogor Raya Golf Club.
Dalam foto yang beredar luas, Tri Adhianto tampak mengenakan seragam golf putih bersama sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pemkot Bekasi serta tokoh masyarakat.
Di belakangnya terlihat banner bertuliskan Turnamen Golf Peduli Bencana Sumatera, Kamis 12 Februari 2026 – Test Off 6.45 am.
Kehadiran orang nomor satu di Kota Bekasi di arena golf, saat warganya menghadapi banjir dan gejolak demonstrasi, memicu sorotan publik.
“Kalaupun itu sudah terjadwal, mungkin setidaknya masih bisalah disempatkan waktu menemui pendemo, yang sudah blokade jalan yang sempat lumpuh di Jalan Ahmad Yani depan kantor Wali Kota Bekasi,” sindir Bambang Wijaya, salah satu warga.
Kritik pun bermunculan di media sosial. Banyak warga mempertanyakan sensitivitas kepemimpinan di tengah situasi darurat dan konflik kebijakan yang belum menemukan titik temu.
Tinggalkan Balasan