Seleksi Jabatan di Pemkot Bekasi Dinilai Penuh Rekayasa, Aktivis Soroti Plt yang Sudah Disiapkan

PorosBekasi.com – Seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali memunculkan kecurigaan publik.

Proses yang digadang-gadang sebagai bagian dari sistem merit tersebut dinilai tak lebih dari formalitas, lantaran sejumlah posisi kepala dinas sudah ditempati oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) yang diduga akan dikukuhkan melalui seleksi.

Dalam surat Pengumuman Nomor: 800.1.2.6/06-Pnsel. JPT, panitia seleksi mengumumkan hasil tahapan seleksi administrasi untuk pengisian jabatan kepala dinas. Dari 42 peserta, sebanyak 12 dinyatakan tidak lulus, sementara 30 peserta lainnya lolos ke tahap seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural (assessment).

Tahapan seleksi digelar selama dua hari, yakni Jumat 10 Oktober dan Senin 13 Oktober 2025, di Gedung TNCC Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 3, Jakarta Selatan. Tahapan assessment ini menentukan siapa yang akan menduduki posisi strategis.

Beberapa posisi yang lowong, seperti Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dispora, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), DPMPTSP, serta Direktur RSUD Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi.

Namun, di balik proses tersebut, muncul sorotan keras dari kalangan masyarakat sipil. Ketua Trinusa Bekasi Raya, Maksum Alfarizi alias Mandor Baya, menyebut seleksi ini penuh rekayasa dan hanya dijadikan sebagai bentuk legitimasi bagi pejabat yang sudah ditentukan sebelumnya.

“Intinya pelaksanaan seleksi tersebut diduga abal-abal alias sekedar formalitas saja karena kadisnya sudah ada dan jelas yang hari ini menjabat sebagai PLT. Jadi untuk apa ada pengumuman tersebut menjadi kadis-kadisnya sudah disiapkan?” sindirnya, Jumat (10/10/2025).

Mandor Baya menilai langkah Pemkot Bekasi ini justru memperkuat dugaan bahwa proses seleksi pejabat di daerah masih jauh dari asas transparansi dan profesionalitas.

Ia mendesak agar pansel benar-benar independen serta memastikan hasil seleksi tidak hanya menjadi formalitas yang menutupi praktik penempatan jabatan berdasarkan kedekatan politik atau loyalitas pribadi.