PorosBekasi.com – Proses Penilaian Kompetensi Potensi (Assessment Test) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), menuai kritik.
Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, menilai asesmen tersebut hanya kedok reformasi birokrasi yang hasilnya sudah diatur sejak awal.
“Tes ini hanya formalitas. Kursi kepala dinas sudah ‘diisi’ bahkan sebelum ujian dimulai,” tegasnya dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025).
Ia menduga, proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dengan formasi enam kepala dinas hanyalah seremonial belaka. “Itu semua sudah dikondisikan. Jadi jangan heran kalau hasil akhirnya hanya formalitas belaka,” ujarnya.
Mulyadi menyebut praktik seperti ini telah mencoreng prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi roh birokrasi profesional.
Alih-alih melahirkan aparatur yang berintegritas dan profesional, Pemkot disebut justru mempertontonkan laboratorium rekayasa jabatan.
Lebih jauh, ia menilai semangat reformasi birokrasi di Kota Bekasi telah dirusak secara sistematis melalui pola nepotisme.
“Mulai dari proses seleksi yang hanya seremonial hingga praktik nepotisme yang vulgar, semuanya menunjukkan kemunduran moral birokrasi,” beber Mulyadi.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan