Salah satu contoh yang disorotnya adalah penunjukan adik kandung Wali Kota, Satia Wijayanti, sebagai Kepala Dinas Kesehatan meski berlatar belakang dokter hewan, serta penempatan suaminya, M Solikhin, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika moral, tapi bentuk telanjang dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sedang dipelihara dari dalam pemerintahan,” ujarnya.
Mulyadi menegaskan bahwa praktik seperti ini akan menjerumuskan birokrasi Bekasi ke arah yang kelam.
“Di bawah kepemimpinan Tri, OPD akan diisi birokrat arogan yang hanya menjalankan rutinitas tanpa inovasi, tanpa empati, dan tanpa jawaban atas kebutuhan warga,” ucapnya.
Ia pun menyerukan agar Tri Adhianto segera menghentikan praktik penyimpangan tersebut dan mengembalikan prinsip meritokrasi di tubuh Pemkot Bekasi.
“Kalau Tri Adhianto benar-benar serius membenahi pemerintahan, maka yang harus dilakukan adalah mengembalikan ruh meritokrasi dan menolak segala bentuk kepentingan pribadi dalam penempatan jabatan,” pungkasnya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan