Anggaran Laptop BUA MA Tembus Rp74,38 Miliar, Desakan Transparansi Mencuat

POROSBEKASI.COM – Belanja laptop Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung (MA) senilai Rp74,38 miliar dalam dua tahun terakhir menuai kritik.

Pengadaan sebanyak 5.257 unit perangkat tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, mulai dari spesifikasi teknis hingga urgensi penggunaannya.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan laptop pada 2025 dan 2026.

Menurut dia, belanja perangkat dalam jumlah besar itu tidak cukup hanya didasarkan pada kebutuhan administratif, tetapi harus disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada 2026, BUA MA mengalokasikan Rp55,3 miliar untuk membeli 3.692 unit laptop. Berdasarkan perhitungan, rata-rata harga setiap perangkat mencapai sekitar Rp15 juta.

Namun, informasi mengenai spesifikasi laptop yang dibeli belum dijelaskan secara terperinci dalam data yang disoroti CBA. Padahal, spesifikasi menjadi salah satu aspek penting untuk menilai apakah harga pengadaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kualitas perangkat.

“Ini harga untuk satu unit sekitar Rp15.000.000 tanpa ada penjelasan spesifikasinya seperti apa,” kata Uchok, Kamis (12/11/2026).

Ia mempertanyakan apakah seluruh perangkat tersebut memang membutuhkan spesifikasi tinggi dengan harga yang relatif mahal.

Menurut dia, tanpa keterbukaan mengenai spesifikasi dan peruntukannya, publik tidak memiliki dasar yang cukup untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran.

Dia juga menyoroti kemungkinan penggantian laptop lama dengan perangkat baru. Persoalannya, apakah perangkat yang sebelumnya tersedia sudah tidak layak digunakan atau masih dapat menunjang pekerjaan.

“Kalau ada yang bertanya, yang lama belum rusak kok, kenapa ganti? Jawabannya simpel saja, karena kita butuh yang lebih cepat untuk melayani rakyat. Padahal yang lama pun jarang sekali dinyalakan sampai habis baterainya,” sindirnya.

Persoalan belanja laptop BUA MA ternyata tidak hanya terjadi pada 2026. Pada tahun sebelumnya, lembaga tersebut juga mengalokasikan anggaran untuk pengadaan perangkat bagi hakim dan kebutuhan kesekretariatan.

Rinciannya, pengadaan 1.445 unit laptop hakim pada 2025 menelan anggaran Rp17,34 miliar. Dengan jumlah tersebut, rata-rata harga satu unit mencapai sekitar Rp12 juta.

Sementara itu, pengadaan 120 unit laptop kesekretariatan menghabiskan Rp1,74 miliar atau sekitar Rp14,5 juta per unit.

Jika seluruh pengadaan selama 2025 dan 2026 diakumulasikan, anggaran yang digunakan mencapai Rp74,38 miliar untuk 5.257 unit laptop.

Besarnya nilai tersebut menjadi alasan CBA mempertanyakan skala prioritas belanja BUA MA. Apalagi, pengadaan perangkat teknologi seharusnya dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan, bukan hanya menambah inventaris lembaga.

Uchok menilai masih terdapat persoalan mendasar dalam pelayanan peradilan yang membutuhkan perhatian. Masyarakat, kata dia, masih menghadapi proses administrasi yang dinilai belum efisien.

Keluhan tersebut antara lain berkaitan dengan berkas perkara yang harus dicetak bolak-balik, antrean panjang di loket pelayanan, serta akses informasi putusan pengadilan yang belum selalu mudah diperoleh.

Situasi ini memperlihatkan adanya pekerjaan rumah dalam pembenahan pelayanan peradilan. Karena itu, belanja puluhan miliar rupiah untuk laptop semestinya diikuti penjelasan mengenai kontribusinya dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

CBA juga menilai transparansi pengadaan tidak boleh berhenti pada penyusunan laporan pertanggungjawaban. BUA MA perlu membuka informasi mengenai kebutuhan setiap unit kerja, spesifikasi perangkat, mekanisme pembelian, penerima barang, serta pemanfaatan laptop yang sudah tersedia.

Tanpa penjelasan tersebut, efektivitas pengadaan akan sulit diukur. Terlebih, pengeluaran anggaran dalam jumlah besar seharusnya memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan manfaat yang dapat dievaluasi.

“Yang penting laporan pertanggungjawabannya rapi dan tertulis: pengadaan alat kelengkapan sarana kerja,” celetuk Uchok.

Dia mengingatkan, pengadaan teknologi informasi semestinya menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja lembaga peradilan.

Penggunaan anggaran tidak cukup dinilai dari jumlah barang yang berhasil dibeli, tetapi juga dari perubahan kualitas pelayanan setelah perangkat tersebut digunakan.

Uchok kembali menyindir kondisi tersebut dengan mempertanyakan apakah penambahan ribuan laptop benar-benar akan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

“Mungkin nanti, kalau BUA MA berhasil mengumpulkan ribuan laptop baru, proses keadilan memang akan berjalan secepat nyalanya laptop itu. Atau setidaknya, laporan keuangannya akan terlihat sangat mewah dan berkilau,” pungkasnya.

Besarnya anggaran pengadaan kini menempatkan BUA Mahkamah Agung pada tuntutan untuk memberikan penjelasan kepada publik. Mulai dari alasan pengadaan ribuan unit, kewajaran harga, spesifikasi teknis, hingga manfaat yang dihasilkan bagi pelayanan peradilan.

Sebab, keberhasilan pengadaan tidak semestinya hanya diukur dari terserapnya anggaran dan bertambahnya jumlah perangkat. Hal yang lebih penting adalah apakah belanja Rp74,38 miliar tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan kerja dan memperbaiki pelayanan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.