POROSBEKASI.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk membongkar kejanggalan aliran dana sebesar US$60 juta atau setara Rp780 miliar dari transaksi divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) tahun 2009.
Desakan dilayangkan Center for Budget Analysis (CBA) guna mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana yang merugikan hak daerah.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti adanya kejanggalan fatal dalam tata kelola dana hasil penjualan saham entitas tambang yang kini beroperasi dengan nama PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tersebut.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tidak menerima porsi hak keuangan mereka secara penuh.
Selisih Dana Divestasi dan Dugaan Pembayaran Utang Swasta
Berdasarkan catatan CBA, pelepasan 24 persen saham PT NNT kepada PT Multi Daerah Bersaing (MDB) pada 2009 mencatatkan nilai transaksi mencapai US$400 juta atau sekitar Rp5,2 triliun.
Dari total nilai tersebut, porsi yang wajib disetorkan kepada pemerintah daerah semestinya berada di angka US$100 juta atau Rp1,3 triliun.
Namun, hasil penelusuran CBA menemukan bahwa dana yang benar-benar masuk ke kas daerah hanya menyentuh angka US$40 juta atau Rp520 miliar. Artinya, ada selisih dana sebesar US$60 juta atau sekitar Rp780 miliar yang raib dari hak daerah.
“Sisa dana sebesar US$60 juta atau sekitar Rp780 miliar justru diklaim dan dialokasikan untuk membayar utang PT Multi Capital, yang notabene merupakan perusahaan swasta rekanan dari PT MDB,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Desakan Pemeriksaan 37 Pejabat oleh Kejagung
CBA menilai hilangnya selisih dana ratusan miliar rupiah ini bukan sekadar kelalaian administratif. Pengalihan uang hak pemerintah daerah untuk menutupi kewajiban utang pihak swasta harus diusut hingga ke akarnya.
Korps Adhyaksa diminta menelusuri landasan hukum pengalihan dana tersebut serta mengungkap aktor utama di balik pengambilan keputusan.
Untuk mengurai benang kusut ini, CBA mendesak Kejagung segera memanggil dan memeriksa sedikitnya 37 pejabat yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam proses divestasi saham PT NNT.
Langkah hukum ini dinilai krusial demi memperjelas mekanisme pengalihan dana Rp780 miliar dan alasan tidak utuhnya penerimaan kas daerah.
Hilangnya Kepemilikan Saham Daerah di PT AMNT
Polemik divestasi ini kian menjadi sorotan tajam lantaran pemerintah daerah kini sama sekali tidak tercatat sebagai pemegang saham di PT AMNT.
Padahal, tujuan awal skema divestasi adalah mengamankan porsi saham bagi daerah agar mampu mendongkrak perekonomian masyarakat lokal.
Merujuk struktur kepemilikan terbaru, saham mayoritas PT AMNT dikuasai oleh sejumlah entitas korporasi swasta:
• PT Sumber Gemilang Persada: 32,1 persen
• PT Medco Energi Internasional Tbk: 20,9 persen
• PT AP Investment: 15,4 persen
• PT Pesona Sukses Cemerlang: 6,2 persen
• Pemegang saham lainnya: Sisa porsi kepemilikan
Peta kepemilikan tersebut menegaskan, bahwa Pemprov NTB maupun Pemkab Sumbawa Barat sudah tidak memiliki kendali saham langsung.
Situasi ini memicu tanda tanya besar terkait dampak ekonomi jangka panjang yang diterima warga lokal dari proses divestasi masa lalu.
Uchok menyayangkan posisi daerah dan masyarakat yang kini tersingkir dari jajaran pemilik saham. Ia menilai kompensasi berupa program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) tidak akan pernah bisa menggantikan potensi keuntungan dividen dari kepemilikan saham.
“Pemerintah daerah, para pejabat, dan rakyat hanya bisa menonton dari jauh. Kontribusi bagi daerah saat ini hanya berupa dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang jumlahnya tidak sebanding dan hanya ‘recehan’,” pungkas Uchok.
Tinggalkan Balasan