Kapolri: Listyo Sigit sebagai Penerima Akhir Hasil Penyadapan

POROSBEKASI.COM – Pemaparan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), mengungkap dugaan praktik penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.

Dalam penjelasannya, Suyudi menguraikan tahapan penyadapan, mulai dari penentuan target, memasukkan nomor telepon ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil rekaman, hingga dugaan penghapusan data elektronik.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan keterlibatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai pihak yang menentukan sasaran penyadapan sekaligus penerima akhir hasil penyadapan.

“Menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan,” ucap Suyudi di hadapan Komisi III DPR RI.

Perintah Penyadapan Diduga Cukup Lewat Lisan dan WhatsApp

Berdasarkan paparan Kapolri, dugaan penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan.

Tahap 1 – Penentuan Target dan Pemberian Perintah

Perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Namun, perintah tersebut tidak dilengkapi surat permohonan penyidik, laporan polisi (LP), maupun dokumen pendukung sebagaimana diwajibkan dalam prosedur penyadapan.

Dengan demikian, pelaksanaan penyadapan diduga dimulai tanpa kelengkapan administrasi hukum yang semestinya menjadi dasar tindakan tersebut.

Tahap 2 – Provisioning

Pada tahap ini, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Monitoring System (LIMS).

Persoalannya, pemasukan nomor tersebut diduga tidak melalui proses verifikasi dan filterisasi untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara pro justitia atau kepentingan penegakan hukum.

Artinya, nomor telepon dimasukkan ke sistem penyadapan resmi Polri tanpa terlebih dahulu dipastikan apakah pemiliknya berkaitan dengan perkara hukum.

Tahap 3 – Pelaksanaan Penyadapan

Setelah nomor target masuk ke sistem, petugas diduga menggunakan perangkat PenLink X untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman percakapan hasil penyadapan.

Rekaman tersebut kemudian dituangkan ke dalam lembar transkripsi sebelum dilaporkan kepada atasan.

Tahap 4 – Pelaporan kepada End-User

Hasil penyadapan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP.

Laporan yang disampaikan diduga terdiri atas laporan harian dan laporan analisis. Seluruh informasi tersebut disebut berujung kepada Listyo Sigit sebagai penerima akhir hasil penyadapan.

Tahap 5 – Penghapusan Data

Tahap terakhir berkaitan dengan dugaan penghapusan data hasil penyadapan. Dalam pemaparannya, penghapusan tersebut diduga dilakukan oleh tim TSU setelah menerima perintah dari AS.

“Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS,” ujar Suyudi, dikutip Kamis (12/11/2026).

Data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus. Penghapusan ini juga menjadi persoalan serius karena berpotensi menghilangkan jejak digital dari aktivitas penyadapan yang sedang dipersoalkan.

Empat Pati Polri Jadi Tersangka, Listyo Sigit Diduga sebagai Pemberi Perintah

Kapolri Suyudi menyebut terdapat empat pejabat tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (AS), Eko Hadi Santoso (EH), dan Slamet Uliandi (SU).

Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyadapan ilegal tersebut.

Berikut rincian peran masing-masing berdasarkan paparan Kapolri:

• LSP – Listyo Sigit Prabowo: Diduga menjadi pemberi perintah penentuan target sekaligus penerima akhir hasil penyadapan.

• AS – Ahrie Sonta Nasution: Diduga menerima perintah dari LSP, meneruskannya kepada operator, memerintahkan surveillance, serta memerintahkan penghapusan data.

• EH – Eko Hadi Santoso: Diduga menerima perintah dari SU yang bersumber dari LSP dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp.

• SU – Slamet Uliandi: Diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan harian kepada LSP.

Penetapan empat tersangka tersebut memperlihatkan bahwa penyidik tengah mengusut dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dalam satu rangkaian kegiatan, mulai dari pemberian instruksi hingga penerimaan hasil penyadapan.

Presiden hingga Aktivis dan Mahasiswa Diduga Menjadi Target Penyadapan

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah luasnya kelompok yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Kapolri menyebut targetnya tidak terbatas pada Presiden RI, tetapi mencakup berbagai kalangan di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” ujar Suyudi.

Para tersangka yang merupakan perwira tinggi (pati) Polri tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha.

Dugaan perbuatan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Luasnya kelompok yang diduga menjadi target membuat perkara ini tidak sekadar menyangkut dugaan pelanggaran prosedur penyadapan. Kasus tersebut juga menyentuh persoalan perlindungan privasi, kewenangan aparat, serta pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan milik negara.

Kapolri Terbitkan LP Dugaan Makar, tetapi Pembuktiannya Harus Terpisah

Di tengah desakan anggota Komisi III DPR RI, Kapolri Suyudi tidak serta-merta menyimpulkan bahwa dugaan penyadapan ilegal tersebut merupakan tindakan makar.

Ia menjelaskan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi tersendiri untuk mendalami dugaan tindak pidana makar.

“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi.

Ia mengungkapkan bahwa laporan polisi tersebut berkaitan dengan dugaan makar dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Namun, penerbitan laporan polisi itu tidak otomatis berarti para tersangka penyadapan telah ditetapkan sebagai tersangka makar.

Dugaan permufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan masih harus didalami melalui proses penyelidikan.

Suyudi menegaskan bahwa penyidik akan menelusuri sejumlah hal untuk mengungkap dugaan tersebut.

“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” terangnya.

Suyudi juga menegaskan bahwa penerapan pasal terhadap para tersangka harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan didukung alat bukti yang sah.

Dengan demikian, dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar merupakan dua perkara yang harus dibuktikan melalui proses hukum masing-masing.

DPR dapat mendorong penerapan pasal makar dan Polri telah menerbitkan laporan polisi untuk mendalami dugaan tersebut. Namun, keberadaan aktivitas penyadapan tidak serta-merta membuktikan adanya tindakan makar.

DPR Desak Penuntasan Kasus, Polri Diminta Membuka Fakta

Rapat Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 menjadi salah satu momentum penting dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Dalam rapat tersebut, DPR secara terbuka mendorong agar dugaan makar turut didalami dan diproses sesuai ketentuan hukum.

Perhatian terhadap perkara ini bukan semata-mata menyangkut hubungan Listyo Sigit dengan Presiden Prabowo Subianto. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut kredibilitas institusi Polri dalam mengawasi penggunaan kewenangan dan perangkat penyadapan yang dimiliki negara.

Suyudi menyatakan Polri akan terus berupaya menjawab keresahan masyarakat maupun pimpinan negara terkait dugaan penyadapan tersebut.

“Dan untuk itu kami Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat dan juga tentunya ini menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran dan juga tokoh-tokoh politik dan juga tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” tandasnya.

Empat Hal yang Perlu Ditegaskan agar Tidak Menimbulkan Fitnah

Di tengah berkembangnya informasi mengenai perkara ini, terdapat sejumlah hal yang harus dibedakan agar publik tidak mencampuradukkan status hukum para pihak.

1. Empat orang telah berstatus tersangka dalam perkara penyadapan.

Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik sebagaimana dipaparkan Kapolri.

2. Dugaan makar masih dalam tahap penyelidikan.

Polri telah menerbitkan laporan polisi baru untuk mendalami dugaan makar. Namun, belum ada penetapan tersangka makar dalam perkara tersebut dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan terjadinya makar.

3. Asas praduga tidak bersalah tetap berlaku.

Seluruh pihak yang disebut dalam rapat masih memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah. Penjelasan Kapolri merupakan paparan hasil penyidikan, bukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Tanggapan para tersangka belum diperoleh secara lengkap.

Tanggapan Listyo Sigit Prabowo maupun tersangka lainnya terhadap paparan Kapolri tersebut belum diperoleh secara lengkap dalam pemberitaan yang kami telusuri.

Pada akhirnya, perkara ini harus dituntaskan melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Negara tidak boleh membiarkan kewenangan penyadapan digunakan di luar ketentuan hukum. Jika benar penyadapan dilakukan tanpa prosedur yang sah, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban.

Jika Presiden saja diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh aparat di bawah institusi negara, perlindungan seperti apa yang bisa diharapkan masyarakat biasa?

Kasus ini harus dikawal sampai tuntas. Namun, keputusan mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan, bukan DPR, bukan Kapolri, apalagi opini netizen.