POROSBEKASI.COM – Trinusa Bekasi Raya mendatangi Kantor Perumda Tirta Bhagasasi, Kamis (12/11/2026). Mereka mendesak Direktur Umum Daud Husin mundur dari jabatannya.
Selain itu, massa menyoroti pelayanan air bersih, dugaan maladministrasi, serta polemik pernyataan pimpinan perusahaan yang dinilai meremehkan masyarakat.
Ada tujuh poin tuntutan yang disampaikan dalam audiensi
6. Meminta surat tugas dinas luar Direktur Umum Perumda Tirta Bhagasasi.
7. Mendesak Daud Husin mengundurkan diri dari jabatan Direktur Umum Perumda Tirta Bhagasasi.
Mandor Baya menjelaskan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar menggelar unjuk rasa tanpa arah. Ia menuntut jajaran direksi membuka pintu evaluasi secara transparan atas berbagai keluhan pelanggan yang selama ini menumpuk.
Menurutnya, sebagai pengelola hajat hidup orang banyak, Perumda Tirta Bhagasasi wajib menempatkan kualitas layanan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas di atas segalanya.
“Pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dan tata kelola perusahaan tidak boleh dianggap sepele. Kami meminta manajemen melakukan evaluasi secara menyeluruh dan memberikan penjelasan atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik,” ujar Mandor Baya.
Soroti Dugaan Maladministrasi dan Polemik Ucapan Pimpinan
Selain carut-marut layanan air, massa Trinusa juga menyinggung indikasi maladministrasi serta rekam jejak kinerja yang dikaitkan dengan Daud Husin.
Massa turut mempersoalkan beredarnya pernyataan bernada menantang yang diduga dilontarkan pimpinan perusahaan, yakni, “Dateng yang banyakan demo silahkan nanti gua siapin nasi uduk.”
Kalimat tersebut dinilai mencederai etika komunikasi publik. Apabila ucapan dalam dokumen audiensi itu terbukti benar, manajemen diminta segera memberikan klarifikasi resmi.
“Pejabat di lingkungan BUMD harus memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Jangan sampai muncul pernyataan yang justru menimbulkan kesan meremehkan masyarakat yang datang menyampaikan keluhan. Etika komunikasi harus dijaga,” tegasnya.
Mandor Baya menekankan bahwa daftar tuntutan ini merupakan wujud kontrol sosial terhadap kinerja perusahaan pelat merah. Ia menolak jika aspirasi warga hanya ditampung sebagai formalitas belaka.
“Kami ingin ada evaluasi yang nyata, bukan sekadar menerima aspirasi di atas kertas. Persoalan pelayanan, transparansi, dan tanggung jawab pejabat harus dijawab secara terbuka. Karena yang dipertaruhkan adalah kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Audiensi oleh Ketua Trinusa Maksum Alfarizi, dan Plt Kepala Bagian Hukum dan Humas Perumda Tirta Bhagasasi, Nurul Puspita.
Dokumen tersebut menjadi bukti tertulis bahwa audiensi dan penyampaian aspirasi telah berlangsung. Seluruh poin yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut oleh manajemen Perumda Tirta Bhagasasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Mandor Baya menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut, terutama menyangkut kualitas pelayanan air bersih, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab jajaran manajemen.
“Pengelolaan BUMD harus mengutamakan kepentingan publik. Kami akan terus mengawasi dan mengawal agar setiap persoalan mendapat perhatian serta tindak lanjut yang jelas. Pelayanan publik harus dievaluasi, transparansi harus dikedepankan, dan pejabat harus menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi dengan masyarakat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan