Perusahaan yang Aktif Salurkan CSR di Bekasi Bakal Diberi Kemudahan Izin

POROSBEKASI.COM – Pemerintah Kabupaten Bekasi membuka peluang kemudahan pelayanan perizinan bagi perusahaan yang berinvestasi di wilayahnya.

Sebagai bentuk timbal balik, perusahaan didorong meningkatkan kontribusi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) untuk masyarakat sekitar.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, kemudahan berusaha menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga iklim investasi tetap kondusif. Karena itu, proses perizinan diminta tidak berlarut-larut agar tidak menghambat masuknya investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Hal tersebut disampaikan Asep saat sosialisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) CSR bersama perwakilan manajemen sejumlah perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat, 6 November 2026.

“Di sisi lain, perusahaan diharapkan turut memberikan kontribusi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Jadi kita saling menguntungkan. Perusahaan berinvestasi di Kabupaten Bekasi, tentu pemerintah daerah juga harus memberikan kemudahan,” ujarnya.

Asep meminta seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan usaha lebih responsif dalam menangani kebutuhan administrasi dan perizinan perusahaan. Menurutnya, hambatan birokrasi yang berlangsung terlalu lama dapat mengurangi minat investor untuk mengembangkan usaha di Kabupaten Bekasi.

“Saya tidak mau urusan perizinan sampai bertahun-tahun. Kalau ada kendala, komunikasikan dengan saya. Kita ingin investasi di Kabupaten Bekasi berjalan dengan baik,” katanya.

Di sisi lain, Asep mengingatkan perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada kegiatan bisnis, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitar kawasan industri.

Dia menilai, keberadaan perusahaan turut memanfaatkan fasilitas milik daerah, termasuk infrastruktur jalan. Karena itu, program CSR perlu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi warga yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Pemkab Bekasi juga mendorong agar penyaluran CSR difokuskan pada kebutuhan pembangunan daerah. Sejumlah sektor yang menjadi prioritas meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penanganan pengangguran.

Menurut Asep, kesesuaian antara program CSR dan agenda pembangunan pemerintah daerah diperlukan agar bantuan perusahaan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain itu, perusahaan diharapkan ikut membuka akses kesempatan kerja bagi warga lokal sehingga keberadaan kawasan industri dapat memberikan manfaat langsung terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Bekasi.

Pemkab Bekasi berencana memperkuat komunikasi dengan pengelola kawasan industri dan perusahaan untuk merealisasikan kerja sama tersebut. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah fasilitasi pelayanan dasar serta penyampaian informasi lowongan pekerjaan hingga tingkat kecamatan.

“Saya berharap kawasan industri dapat terus menjalin komunikasi dengan pemerintah. Saya berkomitmen membantu terkait perizinan maupun kebutuhan lainnya. Kita selaraskan dengan program prioritas daerah agar kolaborasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandas Asep.