Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, Riza Chalid (MRC), diduga masih memiliki aktivitas bisnis di Indonesia meski telah berstatus daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Agung.

Salah satu perusahaan yang disebut memiliki dugaan keterkaitan dengan bisnis Riza Chalid adalah PT PPL. Perusahaan tersebut diketahui mengerjakan proyek pengeboran minyak mentah di Sumatra.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan dugaan aktivitas bisnis Riza Chalid di Indonesia tidak boleh diabaikan.

Ia meminta Pertamina menelusuri seluruh perusahaan yang berpotensi memiliki hubungan bisnis dengan buronan tersebut.

Menurut Boyamin, Riza Chalid pernah terdeteksi masuk ke Balikpapan pada pertengahan Mei 2023 menggunakan maskapai Malaysia. Kunjungan itu disebut berlangsung sekitar dua hari.

Riza Chalid diduga dapat masuk ke Indonesia karena tidak lagi menggunakan paspor Indonesia. Boyamin menyebut MRC diduga telah memiliki dua paspor asing dengan menggunakan identitas berbeda, yakni Abdul Kareem.

MAKI Minta Pertamina Telusuri Jejak Bisnis Riza Chalid

Boyamin mendesak Pertamina melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha yang berpotensi memiliki keterkaitan dengan Riza Chalid.

Ia menilai, keberadaan hubungan bisnis dengan seseorang yang berstatus buronan kasus korupsi berisiko menimbulkan persoalan hukum dan membuka peluang aliran keuntungan kepada pihak yang bersangkutan.

“Saya berharap Pertamina menyisir semua usahanya untuk melepaskan dari pengaruh dan bayang-bayang dari MRC. Pertamina harus memutus mata rantai dengan MRC untuk hindari dugaan bersekongkol dengan buron dan cegah menambah pundi-pundi kekayaan MRC yang nanti digunakan untuk mempengaruhi kekuasaan untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Menurut Boyamin, pemutusan hubungan bisnis tersebut diperlukan agar perusahaan negara tidak terseret dalam persoalan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis buronan korupsi.

Selain itu, langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kemungkinan keuntungan bisnis digunakan untuk kepentingan pribadi maupun memengaruhi pihak-pihak yang berwenang dalam proses hukum.

MAKI Siapkan Praperadilan, Desak Kejagung Gelar Sidang In Absentia

Tak hanya mendesak Pertamina, MAKI juga meminta Kejaksaan Agung segera membawa perkara Riza Chalid ke persidangan meskipun yang bersangkutan belum berhasil ditangkap.

Boyamin mendorong Kejagung menggunakan mekanisme persidangan in absentia, yakni persidangan tanpa kehadiran terdakwa, sekaligus menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Langkah tersebut dinilai penting untuk memaksimalkan upaya penelusuran dan pengembalian aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

“Kejaksaan Agung harus segera menyidangkan MRC secara in absentia (sidang tanpa kehadiran Terdakwa ) dengan dakwaan korupsi sekaligus menerapkan pasal TPPU untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara,” jelasnya.

MAKI bahkan menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum berupa gugatan praperadilan untuk mendorong Kejagung segera menempuh persidangan tersebut.

Boyamin menyebut pihaknya telah memulai langkah itu dengan mengirimkan somasi kepada Kejaksaan Agung, pada Selasa, 17 November 2026.

“Kami mencadangkan gugatan Praperadilan untuk memaksa Kejagung menyidangkan in absentia dan langkah ini telah dimulai dalam bentuk mengirimkan somasi kepada Kejagung pada hari Selasa kemarin,” tandasnya.

Desakan MAKI tersebut menambah tekanan terhadap aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan jaringan bisnis Riza Chalid sekaligus memastikan proses hukum dan pemulihan aset negara tetap berjalan.

 

Porosbekasicom
Editor