POROSBEKASI.COM – Tujuh hari setelah menyampaikan tuntutan pemberhentian Direktur Umum (Dirum) Perumda Tirta Bhagasasi, Dewan Pimpinan Pusat Forum Remaja dan Mahasiswa Indonesia (DPP FORMASI) mengaku belum menerima jawaban konkret dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Kondisi tersebut membuat FORMASI kembali mendesak Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, segera mengambil sikap.
Organisasi tersebut menilai pemerintah daerah tidak seharusnya membiarkan tuntutan publik tanpa kepastian, terlebih persoalan itu menyangkut jabatan direksi perusahaan milik daerah.
Ketua Umum DPP FORMASI, Tri Handito, menegaskan pihaknya tidak lagi membutuhkan pernyataan normatif. Menurut dia, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai langkah dan keputusan pemerintah daerah.
“Kami tidak membutuhkan sekadar janji dan pernyataan normatif. Kami membutuhkan jawaban nyata, sikap tegas, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sudah tujuh hari berlalu, sampai kapan tuntutan masyarakat harus menunggu?” kata Handito, Kamis (19/11/2026).
FORMASI menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebatas dinamika internal perusahaan.
Perumda Tirta Bhagasasi merupakan BUMD yang menjalankan fungsi pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Karena itu, persoalan dalam jajaran direksi dinilai perlu mendapat perhatian serius. Sebab, tata kelola perusahaan yang tidak berjalan baik berpotensi berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Atas dasar itu, FORMASI meminta Bupati Bekasi menggunakan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengevaluasi seluruh jajaran direksi, termasuk menindaklanjuti tuntutan pemberhentian Dirum.
“Jabatan publik bukanlah ruang untuk menghindari evaluasi dan pertanggungjawaban. Setiap pejabat yang menjalankan amanah harus siap dinilai berdasarkan kinerja, integritas, dan tanggung jawabnya kepada masyarakat,” tegasnya.
FORMASI Minta Hasil Evaluasi Dibuka ke Publik
FORMASI juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa penjelasan.
Menurut organisasi ini, masyarakat berhak mengetahui perkembangan evaluasi dan alasan di balik setiap keputusan yang diambil.
Handito menilai pemerintah daerah harus menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, bukan sekadar membiarkan tuntutan publik menggantung.
“Jangan sampai masyarakat menilai bahwa pemerintah hanya pandai menyampaikan janji, tetapi lambat dalam mengambil keputusan. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan tindak lanjut yang transparan,” paparnya.
DPP FORMASI menyatakan terdapat tiga tuntutan utama yang harus segera ditindaklanjuti Bupati Bekasi.
Pertama, Bupati Bekasi diminta menyampaikan jawaban resmi atas tuntutan pemberhentian Dirum Perumda Tirta Bhagasasi.
Kedua, pemerintah daerah diminta membuka proses evaluasi secara transparan, mulai dari dasar pemeriksaan, pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi, hingga jadwal pengumuman hasilnya.
Ketiga, keputusan harus didasarkan pada aturan dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena kedekatan personal ataupun tekanan politik.
Bagi FORMASI, tuntutan tersebut bukan berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun perebutan jabatan. Mereka mengklaim langkah itu merupakan bagian dari dorongan agar tata kelola BUMD berjalan profesional, bersih, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.
Empat Pertanyaan FORMASI untuk Bupati Bekasi
Belum adanya kejelasan setelah tujuh hari juga memunculkan sejumlah pertanyaan dari FORMASI. Organisasi tersebut meminta Bupati Bekasi menjelaskan alasan evaluasi Dirum belum menghasilkan keputusan yang diketahui publik.
Ada empat hal yang menjadi perhatian FORMASI
1. Apa yang menyebabkan evaluasi Dirum Perumda Tirta Bhagasasi membutuhkan waktu lama? Apakah terdapat hasil audit internal yang belum disampaikan kepada publik?
2. Apakah Bupati Bekasi sudah memanggil Dirum dan Dewan Pengawas untuk meminta klarifikasi? Jika sudah, bagaimana hasilnya?
3. Apakah terdapat potensi konflik kepentingan yang membuat Bupati ragu mengambil keputusan?
4. Bagaimana kondisi kinerja Perumda Tirta Bhagasasi saat ini, mulai dari cakupan pelayanan air bersih, tingkat kebocoran air, hingga penanganan keluhan pelanggan?
Pertanyaan tersebut dinilai penting karena evaluasi direksi tidak cukup hanya didasarkan pada pernyataan atau penilaian sepihak.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan indikator, hasil pemeriksaan, serta pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Handito menegaskan Bupati Bekasi tidak bisa terus membiarkan persoalan tersebut tanpa kepastian.
Menurutnya, pemerintah daerah setidaknya harus menyampaikan apakah evaluasi akan dilanjutkan atau tuntutan pemberhentian ditolak, disertai alasan yang jelas.
“Jika Bupati terus menggantung, publik berhak curiga bahwa ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi di balik jabatan DIRUM Perumda Tirta Bhagasasi,” tutup Handito.
Hingga tuntutan tersebut disampaikan, FORMASI meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka. Sebab, persoalan jabatan direksi BUMD bukan hanya menyangkut kewenangan kepala daerah, tetapi juga menyangkut akuntabilitas pengelolaan perusahaan dan kepentingan pelanggan air bersih.







Tinggalkan Balasan