POROSBEKASI.COM – Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan sekolah negeri kembali dipertanyakan.
Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya menyoroti belum adanya jawaban substantif dari SMAN 1 Cibitung terkait permohonan informasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sorotan tersebut muncul setelah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekolah pada 3 November 2026.
Namun, menurut NCW, kegiatan peningkatan kapasitas PPID tersebut belum tercermin dalam pelayanan keterbukaan informasi di SMAN 1 Cibitung.
Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, mempertanyakan komitmen sekolah dalam memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari uang negara.
Diundang Bertemu PPID, NCW Justru Diminta Menjelaskan Kedatangan
Persoalan bermula ketika Humas SMAN 1 Cibitung mengundang perwakilan NCW untuk bertemu dengan PPID pada 17 November 2026.
NCW kemudian memenuhi undangan tersebut pada 18 November. Namun, saat datang ke sekolah, pihak Humas justru mempertanyakan maksud kedatangan mereka dengan alasan surat balasan atas permohonan informasi telah dikirimkan.
Bagi NCW, persoalan utamanya bukan sekadar ada atau tidaknya surat balasan, melainkan apakah informasi yang diminta sudah dijelaskan secara terbuka dan disertai dokumen pendukung.
Herman menegaskan, pernyataan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai petunjuk teknis (juknis) tidak cukup untuk menjawab permohonan informasi publik.
“Harus ada dokumen dan bukti transaksi yang dapat diuji,” bebernya, kamis (19/11/2026).
Ia menilai Bimtek PPID tidak boleh berhenti sebagai kegiatan formalitas. Hasil pelatihan seharusnya terlihat dari kesediaan sekolah memberikan informasi yang menjadi hak masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
NCW Petakan Tujuh Risiko Pengadaan Dana BOS Melalui SIPLah
Selain persoalan keterbukaan informasi, NCW juga menyoroti potensi kerawanan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).
Menurut Herman, penggunaan platform digital tidak otomatis menjamin seluruh proses pengadaan berjalan transparan dan bebas penyimpangan.
Ada sejumlah pola yang menurut NCW perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana BOS, yakni:
1. Belanja fiktif, yaitu barang tercatat telah dibeli, tetapi tidak pernah diterima oleh sekolah.
2. Mark-up harga, berupa dugaan penggelembungan harga barang di atas harga kewajaran.
3. Vendor titipan, yakni penyedia yang diduga memiliki kedekatan dengan pihak sekolah.
4. Pengaturan transaksi, berupa dugaan kesepakatan tertentu antara sekolah dan penyedia.
5. Cashback atau fee, berupa dugaan pengembalian sebagian uang belanja kepada oknum setelah transaksi.
6. Ketidaksesuaian spesifikasi dan volume, ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.
7. Pemecahan paket, yakni dugaan pembagian transaksi untuk menghindari ketentuan pengadaan.
Herman menegaskan, berbagai pola tersebut merupakan indikator risiko yang perlu diperiksa, bukan tuduhan bahwa seluruh praktik itu terjadi di SMAN 1 Cibitung.
Karena itu, NCW meminta pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan kesesuaian antara dokumen transaksi, barang yang diterima, dan penggunaan anggaran.
Temuan BPK pada 182 Sekolah Jadi Peringatan
Desakan NCW untuk memeriksa pengelolaan Dana BOS juga merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025.
Dalam dokumen tersebut, menurut NCW, terdapat persoalan pertanggungjawaban belanja BOS melalui SIPLah pada 132 SD Negeri dan 50 SMP Negeri yang menjadi objek uji petik.
Temuan tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bagi pengelola anggaran pendidikan, termasuk sekolah tingkat SMA yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.
“Temuan itu harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pengelola dana pendidikan,” ucap Herman.
Ia juga mempertanyakan pengawasan terhadap penggunaan Dana BOS di tingkat SMA, mengingat anggaran yang dikelola sekolah perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Jika di tingkat SD dan SMP saja ditemukan masalah pertanggungjawaban SIPLah, bagaimana dengan SMA Negeri di Kabupaten Bekasi yang nilai BOS-nya jauh lebih besar?,” tambah Herman.
Meski demikian, temuan pemeriksaan pada SD dan SMP tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan di SMA Negeri. NCW meminta pemeriksaan tersendiri untuk memastikan pengelolaan anggaran di tingkat SMA.
Inspektorat dan BPK Didesak Audit Pengelolaan Dana BOS SMA
Atas berbagai persoalan tersebut, Herman mendesak Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta BPK RI Perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOS SMA Negeri di Kabupaten Bekasi sesuai kewenangan masing-masing.
NCW meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya mencocokkan laporan administrasi dengan bukti pembayaran.
Sejumlah aspek yang diminta untuk ditelusuri meliputi transaksi melalui SIPLah, kewajaran harga barang, identitas dan rekam jejak penyedia, bukti pembayaran, rekening transaksi, keberadaan barang, hingga kemungkinan hubungan atau konflik kepentingan antara penyedia dan pihak sekolah.
“Jangan hanya memeriksa tumpukan kuitansi dan laporan ARKAS. Periksa barangnya, periksa penyedianya, telusuri aliran uangnya. Kalau ada pengembalian dana setelah transaksi, telusuri siapa yang menerima dan untuk kepentingan apa,” tegasnya.
Herman mengingatkan bahwa Dana BOS merupakan uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, SIPLah yang dirancang untuk mendukung transparansi pengadaan tidak boleh justru menjadi celah transaksi yang menyimpang.
“NCW menegaskan, Dana BOS adalah uang negara, bukan ladang bisnis oknum. Jangan sampai SIPLah yang seharusnya menjadi instrumen transparansi justru dimanfaatkan sebagai kedok transaksi yang tidak benar,” tegasnya.
Ia juga meminta agar setiap dugaan penyimpangan ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jika pengelolaan sudah sesuai aturan, silakan buktikan. Tetapi jika ditemukan penyimpangan, jangan berhenti pada teguran administratif. Harus ada pertanggungjawaban sesuai hukum,” sindirnya.
NCW menegaskan tidak meminta masyarakat menerima begitu saja setiap penjelasan sekolah.
Organisasi tersebut meminta penggunaan anggaran pendidikan dibuka, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang transparan.
Di akhir pernyataannya, NCW menyatakan membuka ruang bagi SMAN 1 Cibitung, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, serta BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.







Tinggalkan Balasan