Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Kejaksaan Agung kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono pada Selasa, 24 November 2026.

Pemanggilan kedua ini dilakukan setelah Tri tidak memenuhi panggilan pertama penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi jadwal pemeriksaan tersebut melalui pesan singkat.

“(Panggilan kedua) Selasa, 24 November,” ujar Anang, dikutip Kamis (19/11/2026).

Pemanggilan ulang ini sekaligus memperjelas alasan ketidakhadiran Tri pada Senin, 17 November 2026.

Menurut Anang, Tri telah menyampaikan surat kepada penyidik karena memiliki agenda pekerjaan yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

“Berdasarkan surat yang bersangkutan ditujukan kepada penyidik, di hari yang sama sudah ada tugas pekerjaan yang sudah terjadwalkan sebelumnya,” ungkap Anang.

Dengan demikian, ketidakhadiran Tri pada pemeriksaan pertama disertai pemberitahuan resmi kepada penyidik. Kejagung kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut.

Meski demikian, alasan pekerjaan itu memunculkan pertanyaan mengenai prioritas agenda kepala daerah ketika berhadapan dengan proses penyidikan perkara besar yang tengah ditangani Kejagung.

Pasalnya, pada Senin sekitar pukul 17.41 WIB, Tri diketahui mengunggah aktivitas kunjungan ke kediaman Bapak BJ Habibie untuk penjajakan kolaborasi antara The Habibie Center dan Pemkot Bekasi melalui status WhatsApp.

Kunjungan tersebut merupakan kegiatan yang sah. Namun, keberadaan agenda itu menjadi perhatian dalam konteks penjelasan mengenai pekerjaan yang disebut telah terjadwal dan menjadi alasan Tri tidak menghadiri pemeriksaan.

Publik tentu berhak mengetahui sejauh mana komitmen pejabat publik dalam memenuhi proses hukum, terlebih ketika pemeriksaan berkaitan dengan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).

Tri Masih Berstatus Saksi, Belum Ada Tersangka

Di tengah perkembangan penyidikan, Kejagung hingga 18 November 2026 belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Migas Bekasi.

Penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan keterangan, memperkuat alat bukti, dan melengkapi berkas perkara.

Dengan demikian, Tri Adhianto hingga saat ini masih berstatus saksi, bukan tersangka. Pemanggilannya merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum dapat dimaknai sebagai penetapan keterlibatan pidana.

Status tersebut penting ditegaskan agar tidak muncul kesimpulan yang mendahului proses hukum. Namun, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan BUMD tetap perlu dikawal secara terbuka dan objektif.

HR Foster Oil Juga Telah Diperiksa

Perkembangan lain dalam penyidikan perkara ini adalah pemeriksaan terhadap HR dari Foster & Oil Energy Pte. Ltd.

Perusahaan asal Singapura tersebut merupakan mitra kerja sama operasi (KSO-JOA) PT Migas Perseroda Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.

Dalam sejumlah informasi terkait perkara ini, perusahaan tersebut juga disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan Muhammad Riza Chalid (MRC).

“Penyidik pun telah memeriksa HR dari Foster & Oil Energy Pte. Ltd,” tambah Anang.

Pemeriksaan terhadap HR Foster Oil menjadi bagian dari upaya penyidik menggali keterangan dari pihak swasta yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

Langkah ini menunjukkan penyidikan tidak hanya menyasar pihak internal BUMD, tetapi juga menelusuri pihak mitra swasta.

Kedua sisi tersebut penting diperiksa untuk mengurai proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kerja sama, hingga pengelolaan keuangan perusahaan.

Namun, pemeriksaan terhadap HR tersebut juga tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana. Status dan keterlibatan setiap pihak tetap harus ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti.

Kewenangan Tri saat Menjabat KPM Jadi Bagian Penting Penyidikan

Pemeriksaan Tri berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO) PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP selama periode 2009-2024.

Pada 2022, Tri menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi sekaligus Kuasa Pemilik Modal (KPM) PT Migas Perseroda.

Posisi KPM memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan BUMD, termasuk persetujuan arah kebijakan perusahaan, pengesahan addendum KSO-JOA, serta pengesahan laporan keuangan.

Karena itu, keterangan Tri diperlukan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan selama masa jabatannya.

Penyidik perlu mengurai bagaimana keputusan terkait KSO-JOA dibuat, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap pengelolaan PT Migas Perseroda.

Pemeriksaan ini juga menjadi penting untuk memastikan apakah seluruh prosedur dan kewenangan dalam kerja sama telah dijalankan sesuai ketentuan atau justru terdapat penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Pemanggilan Kedua Menjadi Ujian Komitmen Kooperatif

Jadwal pemeriksaan pada Selasa, 24 November 2026, menjadi kesempatan bagi Tri untuk memenuhi panggilan penyidik setelah sebelumnya berhalangan hadir.

Sebelumnya, pada 18 September 2026, Tri menyatakan akan menghormati proses hukum dan mendukung langkah Kejaksaan Agung.

“Ya tentu saya sebagai Wali Kota Bekasi menghormati proses yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Jadi sepanjang sesuai prosedur hukum, Pemkot Bekasi tentu akan kooperatif untuk mendukung segala tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut kini akan diuji melalui pemenuhan panggilan pemeriksaan kedua.

Apabila kembali berhalangan hadir, penyidik dapat mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Sementara itu, jika memenuhi panggilan, Tri dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pada akhirnya, hasil pemeriksaan akan menjadi bagian dari penilaian penyidik dalam menentukan arah penanganan perkara, termasuk apakah alat bukti yang terkumpul telah memenuhi syarat untuk menetapkan tersangka.

Porosbekasi akan terus memantau perkembangan penyidikan dan mengonfirmasi setiap perkembangan kepada Kejaksaan Agung.

 

Suhendi Suhaidi
Editor