POROSBEKASI.COM – Peluncuran Wisata Air Kalimalang oleh Pemerintah Kota Bekasi masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Di tengah promosi program tersebut, warga justru menyampaikan berbagai keluhan dan meminta penjelasan mengenai tarif, pengelolaan, anggaran hingga standar keselamatan wahana.
Sorotan itu muncul melalui kolom komentar akun Instagram Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, @mastriadhianto, pada unggahan video peluncuran Wisata Air Kalimalang, Selasa, 17 November 2026.
Selain mempertanyakan konsep wisata yang ditawarkan, warga juga meminta agar Kalimalang tidak hanya dikembangkan sebagai wahana rekreasi berbayar.
Mereka berharap kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai jalur transportasi air yang terjangkau, bahkan gratis, sekaligus diikuti penambahan angkutan umum massal di dalam kota.
Aspirasi tersebut berkaitan dengan gagasan konektivitas transportasi yang sebelumnya disampaikan Tri, termasuk rencana akses menuju Cawang.
Warga berharap pengembangan Kalimalang tidak berhenti pada kegiatan wisata, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi mobilitas masyarakat.
Warga Pertanyakan Keselamatan dan Fasilitas
Selain persoalan tarif dan konsep pengembangan, aspek keselamatan pengunjung turut menjadi perhatian.
“Minta tolong pak untuk parkiran di persiapkan agar tidak membahayakan masyarakat dan juga untuk sisi2 kalimalangnya tolong diberikan pengaman agar tidak terjadi benturan dari perahu ke dinding beton nya,” tulis pemilik akun @satriyo_adhi.
“@mastriadhianto petugas kebersihan dan keamanan juga di persiapkan untuk jaga areaaa pak,” ujar akun @andry_9720.
Masukan tersebut memperlihatkan bahwa warga tidak hanya menilai keberadaan wahana dari sisi hiburan, tetapi juga mempertanyakan kesiapan fasilitas pendukung dan perlindungan bagi pengunjung.
Kolom Komentar Ikut Mengungkap Persoalan Kota Bekasi
Kolom komentar unggahan tersebut juga menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan lain yang mereka hadapi.
Akun @videlisurspon menulis komentar, “Ditunggu di kejaksaan pak”.
Komentar bernada serupa disampaikan akun @naufal.mokh yang menulis, “Tunggu di pengadilan menunggu” dan “Tunggu di pengadilan”.
Di luar komentar bernuansa politik dan hukum, persoalan lapangan pekerjaan juga disampaikan warga.
Akun @ismaelnasyir mempertanyakan peluang kerja yang tersedia di lingkungan pemerintah kota.
“Buka loker ga pak? Kemana ngelamarnya. Plis info pak @mastriadhianto ”
Sementara itu, pemilik usaha @toramen.id di kawasan Galaxy, melalui akun @nissabahrii, meminta bantuan pemerintah terkait keberadaan tembok tinggi di depan restorannya.
Menurutnya, tembok tersebut menutupi tempat usaha dan berdampak terhadap penurunan penjualan. Ia meminta Pemkot Bekasi meninjau kemungkinan pembongkaran.
Akun @kangmas_agung.s.s juga mengangkat persoalan pengangguran, kemiskinan, dan kemacetan. Dalam komentarnya, ia mencantumkan angka yang diklaim bersumber dari BPS, Disnaker, dan instansi terkait.
Angka tersebut meliputi pengangguran terbuka sekitar 98.963 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 7,33 persen, kemiskinan 3,96 persen atau 129.540 jiwa, serta kemacetan di 29 ruas jalan Kota Bekasi sepanjang 2026.
Keluhan infrastruktur jalan turut disampaikan akun @fauzi_rasyidd. Ia menyoroti kondisi Jalan DR. Ratna, mulai dari bagian depan hingga Jatibening, yang disebut bergelombang dan membahayakan pengguna jalan setelah pekerjaan penggantian box kabel optik.
Beragam komentar tersebut menunjukkan banyaknya persoalan pelayanan publik yang masih diminta warga untuk diperhatikan pemerintah daerah.
Watermark IKAME WATER Muncul dalam Video, Siapa Pengelolanya?
Persoalan lain yang perlu mendapat penjelasan adalah pihak yang mengelola Wisata Air Kalimalang.
Dalam video Reels peluncuran wahana tersebut, terlihat watermark bertuliskan “IKAME WATER” dan “GET MOVING NEXT LEVEL” pada sejumlah adegan aktivitas jetski dan wakeboard.
Kemunculan identitas tersebut memperkuat informasi yang sebelumnya diterima Porosbekasi.com mengenai dugaan keterlibatan Grup Ikame atau Defi Rahadi dalam pengelolaan wahana Wisata Air Kalimalang.
Namun, keberadaan watermark dan informasi yang beredar belum cukup untuk memastikan bentuk hubungan kerja sama maupun kewenangan pengelola.
Porosbekasi juga belum memperoleh dokumen kontrak resmi yang menjelaskan keterlibatan pihak swasta dalam operasional wisata tersebut.
Karena itu, Pemkot Bekasi perlu membuka informasi mengenai mekanisme penunjukan pengelola, dasar kerja sama, pembagian hasil, serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Lima Pertanyaan yang Perlu Dijawab Pemkot Bekasi
Ramainya komentar warga semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Apalagi, proyek wisata yang menggunakan dan memanfaatkan fasilitas publik harus disertai keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas.
Setidaknya ada lima persoalan yang membutuhkan penjelasan resmi.
Pertama, berapa tarif resmi Wisata Air Kalimalang?
Pemerintah perlu memastikan tarif yang berlaku setelah masa gratis hingga Minggu berakhir. Apakah sebesar Rp35 ribu, Rp100 ribu, atau mencapai Rp300 ribu? Pemkot perlu menunjukkan daftar tarif resmi yang telah ditetapkan dan ditandatangani pejabat berwenang.
Kedua, siapa pengelola resmi wahana tersebut?
Apakah benar terdapat kerja sama dengan Grup Ikame? Jika ada, bagaimana mekanisme penunjukan, isi kontrak, pembagian keuntungan, serta kontribusi pengelola terhadap PAD Kota Bekasi?
Ketiga, bagaimana rincian anggaran Rp123 miliar?
Angka Rp123 miliar yang disebut dalam komentar warga perlu ditelusuri melalui dokumen resmi. Pemerintah harus menjelaskan apakah angka tersebut benar merupakan anggaran proyek Wisata Air Kalimalang, apa saja komponen penggunaannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya.
Keempat, apakah standar keselamatan sudah terpenuhi?
Kesiapan petugas penyelamat, pelampung cadangan, pembatas pengaman di sisi dinding beton, fasilitas parkir, serta petugas keamanan perlu dipastikan sebelum wahana beroperasi secara penuh.
Kelima, bagaimana kepastian pembangunan dua jembatan pada Januari?
Dalam video, Tri menyampaikan adanya janji Gubernur Jawa Barat terkait pembangunan dua jembatan pada Januari. Namun, perlu dipastikan apakah rencana tersebut sudah masuk dokumen resmi Pemprov Jawa Barat atau masih sebatas pernyataan lisan.
Keterbukaan terhadap lima persoalan tersebut penting agar pengembangan Wisata Air Kalimalang tidak hanya menjadi proyek yang ramai saat peresmian.
Tanpa penjelasan mengenai tarif, anggaran, pengelolaan, dan keselamatan, pemerintah berisiko menghadapi persoalan kepercayaan publik.
Terlebih, warga masih memiliki banyak tuntutan terkait infrastruktur, lapangan pekerjaan, kemacetan, dan pelayanan dasar lainnya.







Tinggalkan Balasan