POROSBEKASI.COM – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor mendapat sorotan.
Sejumlah persoalan dalam pelaksanaan kompetisi mendorong Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana mengevaluasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat.
Evaluasi tersebut akan menyasar berbagai polemik yang muncul selama penyelenggaraan Porprov, mulai dari teknis pertandingan, kesiapan sarana dan prasarana, dugaan pelanggaran sportivitas hingga sengketa antarcabang olahraga.
“Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 mendapat banyak sorotan. Kami berencana mengevaluasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jabar menyusul berbagai polemik yang muncul dalam penyelenggaraan kompetisi tersebut,” kata Dedi, Rabu, 18 November 2026.
Bagi Kota Bekasi sebagai salah satu tuan rumah, berbagai persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi tersendiri. Sebab, penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pertandingan, tetapi juga kesiapan fasilitas, pelayanan kepada atlet, serta profesionalitas panitia.
Keluhan dari atlet, ofisial, dan penonton mengenai pelaksanaan teknis di lapangan turut menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditelusuri.
Dedi Soroti Kewenangan Teknis KONI Jabar
Dedi menegaskan, evaluasi akan diarahkan kepada KONI Jabar, terutama untuk mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan Porprov.
Menurutnya, aspek teknis pertandingan berada di bawah kewenangan organisasi olahraga tersebut.
“Evaluasi akan dilakukan terhadap KONI Jabar, terutama menyangkut titik-titik kelemahan dalam pelaksanaan Porprov. Sebab, aspek teknis penyelenggaraan pertandingan berada di bawah kewenangan KONI,” kata Dedi.
Selain persoalan teknis, Dedi turut menyinggung kondisi keuangan KONI Jabar yang dinilainya tidak sekuat sebelumnya.
“Mereka tidak se-survive dulu dari sisi keuangan,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut membuka persoalan lain yang perlu diperjelas, yakni bagaimana kondisi keuangan organisasi olahraga di Jawa Barat dan sejauh mana kemampuan pendanaan memengaruhi penyelenggaraan Porprov XV.
Dengan demikian, evaluasi tidak hanya perlu membahas pelaksanaan pertandingan, tetapi juga tata kelola organisasi dan penggunaan anggaran.
Bekasi Tak Bisa Lepas dari Evaluasi
Sebagai salah satu dari tiga daerah penyelenggara, Kota Bekasi juga perlu masuk dalam evaluasi. Status sebagai tuan rumah seharusnya diikuti kesiapan venue, fasilitas pendukung, serta koordinasi penyelenggaraan pertandingan.
Namun, berbagai keluhan yang muncul selama Porprov menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan teknis di lapangan.
Publik kini membutuhkan penjelasan mengenai sejumlah hal. Venue mana saja di Kota Bekasi yang mengalami kendala? Apakah sarana dan prasarana yang disiapkan sudah memenuhi standar pertandingan? Apakah terdapat cabang olahraga (cabor) di Bekasi yang terlibat sengketa?
Selain itu, berapa anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan Porprov di Kota Bekasi dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Jika evaluasi Gubernur Jabar benar-benar dilakukan secara menyeluruh, pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada KONI tingkat provinsi.
KONI Kota Bekasi, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi, serta panitia lokal juga perlu dimintai penjelasan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
Transparansi diperlukan agar persoalan yang terjadi selama penyelenggaraan tidak hanya menjadi catatan internal penyelenggara.
Evaluasi Jangan Berhenti pada Pengurus
Porprov merupakan bagian penting dari pembinaan olahraga daerah. Kompetisi ini menjadi wadah bagi atlet untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) dan kompetisi tingkat nasional lainnya.
Karena itu, persoalan teknis, sengketa pertandingan, maupun ketidaksiapan fasilitas tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif semata.
Atlet yang telah menjalani latihan dan bertanding membutuhkan kepastian bahwa kompetisi berlangsung dengan aturan yang jelas dan standar yang semestinya.
Evaluasi yang direncanakan Gubernur Jabar juga perlu dilakukan secara terbuka dan hasilnya disampaikan kepada publik.
Pemeriksaan harus melibatkan atlet dan pelatih, bukan hanya pengurus organisasi. Kota Bekasi sebagai salah satu tuan rumah juga perlu mendapat perhatian, termasuk pemeriksaan kesiapan venue dan penggunaan anggaran.
Audit keuangan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyisakan persoalan pada penyelenggaraan berikutnya.
Pada akhirnya, keberhasilan Porprov tidak semestinya hanya diukur dari jumlah medali yang diraih masing-masing daerah. Kualitas pertandingan, keselamatan atlet, kelayakan fasilitas, serta transparansi pengelolaan juga menjadi ukuran penting.
Atlet telah berjuang membawa nama daerah masing-masing. Jangan sampai hasil latihan dan perjuangan mereka justru terdampak oleh persoalan penyelenggaraan yang tidak tertangani dengan baik.







Tinggalkan Balasan