POROSBEKASI.COM – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak dan gas bumi (migas) PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024 mulai mengarah pada sejumlah keputusan strategis yang dibuat dalam perjalanan kerja sama tersebut.
Dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp2 triliun, perkara yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI ini tidak hanya menyangkut pelaksanaan operasional perusahaan daerah.
Proses pengambilan keputusan, persetujuan kerja sama, hingga kebijakan kepala daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) juga menjadi bagian yang perlu ditelusuri.
“Dugaan kerugian negara sekitar Rp 2 triliun,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, dikutip Senin (9/11/2026).
Angka itu menjadi persoalan serius bagi Kota Bekasi. Sebab, kerja sama yang berlangsung selama sekitar 15 tahun tersebut berkaitan dengan pengelolaan sumber daya migas yang semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, termasuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, hingga kini Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Publik pun menunggu sejauh mana penyidik akan mengurai tanggung jawab masing-masing pihak, terutama mereka yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan perusahaan daerah.
Enam lokasi digeledah, dokumen kerja sama turut disita
Langkah penyidikan mulai terlihat pada 17 September 2026. Saat itu, tim penyidik JAM PIDSUS menggeledah enam lokasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan kerja sama migas Kota Bekasi.
Enam lokasi tersebut meliputi:
1. Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
2. Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
3. Kantor Perseroda PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi.
4. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
5. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
6. Kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di kawasan Sampoerna Strategic, Sudirman, Jakarta.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, termasuk dokumen perjanjian serta dokumen perencanaan dan penganggaran.
Penyitaan dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian penting untuk mengurai proses kerja sama, mulai dari pembentukan kesepakatan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan anggaran dan pembagian hasil.
Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas operasional di lapangan, tetapi juga menyentuh aspek administrasi dan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan KSO.
Nama Riza Chalid muncul dalam pengembangan perkara
Perkara ini juga memiliki irisan dengan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid (MRC), yang masih berstatus buron dalam kasus tata kelola minyak Pertamina.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengungkapkan adanya indikasi keterkaitan perusahaan yang terhubung dengan Riza Chalid dalam perkara migas Kota Bekasi.
“Terindikasi ada dengan perusahaan yang dimiliki, anak perusahaan yang diinvestasikan oleh yang sedang kita mintai (keterangan/keberadaannya), MRC. Ada irisannya,” kata Anang kepada wartawan di Kejari Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).
Perusahaan yang dimaksud adalah Foster Oil & Energy Pte Ltd, yang disebut memiliki keterkaitan dengan Virgin Islands.
Foster Oil merupakan mitra Pemerintah Kota Bekasi dalam kerja sama pengelolaan migas yang dimulai melalui Nota Kesepahaman (MoU) pada 27 Maret 2009.
Persoalan muncul setelah Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) BPKP Nomor LHAI-7/D502/2/2020 mencatat tidak ditemukannya persetujuan DPRD Kota Bekasi serta sejumlah pelanggaran lainnya terhadap MoU tersebut.
Temuan ini perlu mendapat perhatian karena menyangkut dasar hukum kerja sama yang kemudian berkembang menjadi KSO bernilai besar.
Jika benar tidak ada persetujuan DPRD sebagaimana dicatat dalam audit investigatif, penyidik perlu mengurai bagaimana kesepakatan tersebut dapat berjalan, siapa yang memberikan persetujuan, serta bagaimana pengawasan pemerintah daerah dilakukan selama kerja sama berlangsung.
Pemeriksaan saksi meluas dari BUMD hingga kementerian
Sejak Oktober hingga awal November 2026, penyidik JAM PIDSUS melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari berbagai lembaga dan perusahaan.
Pemeriksaan tidak hanya menyasar mantan pejabat dan jajaran direksi BUMD, tetapi juga pihak Pertamina EP, Kementerian ESDM, perusahaan swasta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Mantan wali kota dan mantan direktur utama hingga jajaran direksi PD Migas Kota Bekasi periode 2009-2020 turut masuk dalam rangkaian pemeriksaan. Begitu pula Direktur Utama PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda Kota Bekasi periode 2022-2027.
Penyidik juga memanggil sejumlah mantan dan pejabat aktif Pemkot Bekasi yang diduga mengetahui proses perdamaian serta kelanjutan KSO PD Migas dengan Foster Oil pada 2022.
Berikut sejumlah pemeriksaan saksi yang tercatat:
• 21-26 Oktober 2026: MAS dari PT SP (Perseroda) Kota Bekasi, BS dari PT PHE, serta NR dan DAS dari KSO Pertamina EP-PD Migas Kota Bekasi.
• 27 Oktober 2026: Dua mantan pejabat Kementerian ESDM, yakni EHL mantan Dirjen Migas dan HLS mantan Direktur EBTKE.
• 3 November 2026: HIS dari Foster Oil & Energy, SSA dari PT Pertamina EP, dan RP dari Kementerian ESDM.
• 4 November 2026: IS dari Pertamina EP.
Rentang pemeriksaan tersebut memperlihatkan penyidik sedang menelusuri keterlibatan berbagai pihak dalam rantai pengelolaan migas.
Mulai dari pelaksana kerja sama, jajaran BUMD, mitra swasta, hingga instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan sektor migas.
Meski demikian, satu persoalan yang masih menjadi perhatian publik adalah sejauh mana penyidik akan mendalami peran pengambil kebijakan tertinggi di lingkungan pemerintah daerah.
Kewenangan KPM dan keputusan 2022 menjadi titik krusial
Posisi Wali Kota Bekasi sebagai KPM menjadi salah satu aspek yang didorong untuk ditelusuri lebih jauh dalam perkara ini.
Dalam tata kelola BUMD, KPM memiliki kewenangan strategis terhadap perusahaan daerah. Karena itu, keputusan penting terkait pengelolaan perusahaan, termasuk kebijakan yang berhubungan dengan kerja sama bernilai besar, perlu diperiksa berdasarkan dokumen persetujuan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks KSO migas Kota Bekasi, tahun 2022 menjadi periode yang perlu mendapat perhatian khusus.
Saat itu terjadi pergantian jajaran direksi melalui SK Wali Kota Bekasi Nomor 539/Kep.45.B-Ek/I/2022. Keputusan tersebut disoroti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pertiwi Kota Bekasi dalam aduan mereka kepada Kejagung pada 9 Oktober 2026.
BEM mempersoalkan penunjukan jajaran direksi yang disebut dilakukan tanpa mekanisme seleksi terbuka atau fit and proper test sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.
Persoalan tidak berhenti pada proses penunjukan direksi. Sebab, sekitar 72 hari setelah jajaran direksi baru menjabat, muncul kesepakatan perdamaian dengan Foster Oil & Energy Pte Ltd.
Proses perdamaian dan renegosiasi pembagian hasil tersebut juga dipersoalkan karena dinilai berlangsung terburu-buru menjelang keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
Berdasarkan rangkaian persoalan yang disampaikan dalam aduan tersebut, proses perdamaian diduga mengabaikan hasil audit investigatif BPKP, berpotensi mengurangi hak PAD, dan berujung pada pengambilalihan operasional sumur gas Lapangan Jatinegara oleh Pertamina EP.
Dalam konteks ini, penyidik perlu mengurai siapa saja yang menginisiasi, membahas, menyetujui, dan menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut.
Kewenangan KPM juga perlu diperiksa berdasarkan dokumen yang ada, termasuk apakah terdapat persetujuan atau keputusan resmi dari pemilik modal dalam setiap tahapan kebijakan strategis KSO.
Sebab, jabatan KPM tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam dugaan tindak pidana. Namun, kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut membuat keputusan dan persetujuannya relevan untuk ditelusuri dalam penyidikan.
LBH Peradi Profesional desak Kejagung periksa Tri Adhianto
Desakan agar penyidik mendalami peran Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga disampaikan LBH Peradi Profesional pada 1 November 2026.
Sekretaris LBH Peradi Profesional, Marulitua Rajagukguk, menilai pemeriksaan terhadap Tri diperlukan untuk mengurai proses persetujuan KSO dan menelusuri aliran dana dalam perkara tersebut.
“KPM adalah penanggung jawab utama kebijakan BUMD. Oleh karena itu, memeriksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bukan sekadar opsi, melainkan keharusan hukum yang mutlak untuk mengurai persetujuan KSO serta menelusuri aliran dana (money trail) dalam skandal Rp 2 triliun ini,’ ucap Marulitua.
Menanggapi desakan tersebut, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menegaskan bahwa penentuan pihak yang akan diperiksa sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.
“Sepenuhnya hal itu merupakan kewenangan penyidik terkait strategi dan urgensi dalam rangka pembuktian nantinya. Sepanjang keterangan atau pemeriksaan pihak terkait memang diperlukan, pasti akan dilakukan pemeriksaan. Tinggal menunggu waktu saja,” ungkap Anang.
Pernyataan tersebut belum memastikan kapan Tri Adhianto akan dimintai keterangan. Namun, Kejagung membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak terkait sepanjang dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian.
Lima pertanyaan yang perlu dijawab penyidik
Besarnya dugaan kerugian negara dan panjangnya masa kerja sama membuat penyidikan perkara ini perlu mengurai seluruh proses pengambilan keputusan, bukan hanya aktivitas operasional.
Setidaknya ada lima pertanyaan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan saksi dan penelusuran dokumen:
1. Siapa yang memberikan dan menandatangani persetujuan perpanjangan KSO pada 2022?
2. Apa dasar penerbitan SK Wali Kota Nomor 539/Kep.45.B-Ek/I/2022 terkait penunjukan direksi, dan bagaimana proses seleksinya?
3. Siapa saja yang terlibat dalam persetujuan perdamaian dengan Foster Oil sekitar 72 hari setelah direksi baru menjabat?
4. Bagaimana aliran dana dan perhitungan pembagian hasil KSO yang disebut berubah dari skema 90:10 menjadi 80:20?
5. Mengapa MoU 2009 dapat berjalan meskipun LHAI BPKP mencatat tidak ditemukannya persetujuan DPRD Kota Bekasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah seluruh keputusan telah sesuai ketentuan, siapa yang memiliki kewenangan, dan apakah terdapat pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Penelusuran juga perlu mencakup perubahan skema bagi hasil, dokumen perdamaian, persetujuan pemilik modal, serta aliran dana yang diterima masing-masing pihak.
Praduga tak bersalah harus dijaga, tetapi penyidikan jangan berhenti di tengah jalan
Hingga saat ini, Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola migas Kota Bekasi tersebut.
Asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati. Pemeriksaan terhadap seorang pejabat bukan berarti orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana.
Sebaliknya, pemeriksaan merupakan bagian dari proses hukum untuk menguji keterangan, mengonfirmasi dokumen, dan menemukan fakta.
Namun, prinsip tersebut juga tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki kewenangan strategis apabila keterangannya dibutuhkan penyidik.
Perkara dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp2 triliun ini tidak cukup hanya dilihat dari sisi pelaksana teknis. Penyidik perlu menelusuri keseluruhan rantai keputusan, termasuk kebijakan direksi, persetujuan pemilik modal, peran mitra swasta, serta pengawasan instansi terkait.
Penggeledahan enam lokasi, pemeriksaan saksi dari Pertamina hingga Kementerian ESDM, temuan LHAI BPKP 2020, serta persoalan keputusan pada 2022 merupakan rangkaian yang perlu diuji secara menyeluruh.
Publik Kota Bekasi berhak mengetahui bagaimana kerja sama yang berlangsung selama 15 tahun itu dijalankan dan mengapa muncul dugaan kerugian negara dalam jumlah besar.
Kini, tantangan bagi Jampidsus Kejagung adalah memastikan penyidikan berjalan transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
Jika dokumen dan keterangan saksi mengarah pada pihak yang memiliki kewenangan sebagai KPM, pemeriksaan perlu dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi direksi, pemerintah daerah, atau perusahaan swasta.
Perkara ini menyangkut pengelolaan sumber daya daerah dan potensi penerimaan yang semestinya dapat dinikmati masyarakat Kota Bekasi.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan