Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang seharusnya membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diduga salah sasaran.

Center for Budget Analysis (CBA) menemukan ribuan rekening penerima KUR di Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia (BSI) terindikasi dimiliki aparatur negara.

Temuan tersebut mencakup ASN, prajurit TNI, hingga anggota Polri. CBA memperkirakan pembayaran subsidi untuk penyaluran yang diduga tidak sesuai ketentuan itu berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16.395.066.069 atau sekitar Rp16,3 miliar.

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, merinci dugaan penyaluran tersebut terjadi di dua bank milik negara dengan jumlah dan nilai subsidi yang berbeda.

Di BSI, sebanyak 335 debitur diduga memiliki status sebagai ASN, TNI, dan Polri. Dari rekening-rekening tersebut, nilai subsidi yang berpotensi merugikan keuangan negara mencapai Rp868.541.859.

Adapun di Bank Mandiri, jumlah rekening yang terindikasi jauh lebih besar. CBA mencatat 2.999 rekening debitur yang diduga berstatus ASN dengan nilai subsidi mencapai Rp15.526.524.210 atau sekitar Rp15,5 miliar.

Besarnya jumlah penerima di Bank Mandiri membuat CBA mempertanyakan bagaimana ribuan aparatur negara tersebut bisa memperoleh fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM.

Uchok menyindir jumlah penerima yang mencapai hampir 3.000 rekening tersebut bukan persoalan kecil yang bisa begitu saja dianggap sebagai kesalahan input data.

“Angka 2.999 ASN itu bukan salah ketik dan bukan salah input. Jumlahnya sudah seperti satu batalyon yang kompak mengajukan KUR bersama-sama. Jangan-jangan mereka punya grup WhatsApp bernama ‘KUR Berjamaah,” sindir Uchok dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Menurut Uchok, ketentuan penerima KUR telah mengatur bahwa fasilitas pembiayaan tersebut ditujukan kepada UMKM produktif yang dinilai layak memperoleh kredit.

Dengan demikian, dugaan keterlibatan aparatur negara sebagai penerima perlu diperiksa, terutama terkait pemenuhan persyaratan dan proses verifikasi debitur.

Ia menilai fasilitas kredit bersubsidi seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha, bukan diberikan kepada kelompok yang telah memperoleh penghasilan rutin dari negara.

“Syaratnya sudah sangat jelas. KUR itu untuk UMKM, bukan untuk pihak yang setiap bulan sudah menerima gaji tetap, tunjangan, THR, gaji ke-13, hingga jaminan pensiun dari negara,” tegasnya.

CBA juga mengingatkan agar Bank Mandiri dan BSI tidak menjadikan keterbatasan akses terhadap database kepegawaian pemerintah sebagai alasan untuk mengabaikan dugaan tersebut.

Uchok berpandangan, persoalan ini tetap harus ditelusuri meskipun kedua bank mengaku tidak memiliki akses langsung untuk memeriksa status pekerjaan setiap calon debitur.

“Meskipun Bank Mandiri dan BSI nantinya berdalih tidak memiliki akses terhadap database ASN sehingga tidak mengetahui status pekerjaan calon debitur, kasus ini tetap harus diselidiki secara tuntas oleh Kejaksaan Agung,” ujar Uchok.

CBA meminta Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyimpangan tersebut secara menyeluruh. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui bagaimana ribuan rekening itu dapat memperoleh fasilitas KUR, sejauh mana proses verifikasi dijalankan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyalurannya.

CBA menilai dugaan tersebut mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola dan pengawasan program pembiayaan bersubsidi. Apalagi, nilai subsidi yang berpotensi merugikan keuangan negara mencapai lebih dari Rp16 miliar.

Jika dugaan itu terbukti, penyaluran KUR tidak hanya melenceng dari sasaran program, tetapi juga berpotensi membuat anggaran subsidi pemerintah dinikmati oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria penerima.

 

Porosbekasicom
Editor