Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya mendesak Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), menuntaskan penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Migas Kota Bekasi Perseroda dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024.

NCW mengingatkan agar penyidikan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi dan penggeledahan sejumlah lokasi. Organisasi tersebut meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan kerja sama itu diperiksa berdasarkan peran dan kewenangannya, tanpa perlakuan istimewa karena jabatan maupun kedekatan politik.

Dukungan terhadap penanganan perkara tersebut sekaligus disertai peringatan agar proses hukum tidak mengalami intervensi atau kehilangan arah di tengah jalan.

NCW menilai independensi penyidik menjadi hal penting, mengingat nilai dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara ini ditaksir mencapai sekitar Rp2 triliun.

Angka tersebut merupakan taksiran yang disampaikan Kejaksaan Agung dan masih harus dipastikan melalui penghitungan serta pembuktian oleh pihak berwenang.

Perkara dugaan korupsi tata kelola migas ini sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Penanganannya kemudian diambil alih Jampidsus Kejaksaan Agung pada 2026.

Dalam proses penyidikan, Kejagung telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, PT Migas Perseroda, serta pihak swasta yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

Penyidik juga telah meminta keterangan puluhan saksi dari berbagai unsur. Mereka berasal dari lingkungan Pemkot Bekasi, Sekretariat DPRD, Kementerian Dalam Negeri, PT Pertamina EP, PT Migas Perseroda, hingga Foster Oil & Energy Pte. Ltd.

Perkembangan terbaru turut menyeret perhatian publik setelah Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi pada 17 November 2026.

Namun, Tri tidak memenuhi jadwal pemeriksaan tersebut dan meminta penjadwalan ulang pada pekan berikutnya. Informasi itu dikonfirmasi Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna.

Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, menegaskan penyidik harus bekerja secara profesional dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Kami mendukung Kejagung bekerja profesional, independen, dan tanpa tebang pilih. Pemeriksaan terhadap siapa pun jangan ada pengistimewaan, termasuk pejabat publik, merupakan bagian dari proses mencari kebenaran. Kami tidak menyatakan siapa pun bersalah. Status saksi bukan status tersangka dan asas praduga tak bersalah wajib dihormati,” kata Herman, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, besarnya perkara ini membuat independensi Jampidsus menjadi perhatian masyarakat. Ia mengingatkan agar penyidikan tidak berhenti di tengah jalan akibat tekanan atau kepentingan pihak tertentu.

“Jangan sampai ada intervensi dari pihak tertentu, apalagi intervensi politik, yang membuat penyidikan berhenti di tengah jalan, berhenti di level bawah, atau hanya berfokus periode 2009 saja, atau hanya menyentuh operator lapangan. Kalau bukti cukup, tetapkan tersangka. Kalau tidak cukup, hentikan dengan penjelasan yang terbuka. Tapi jangan digantung dan jangan ditekan,” tegasnya.

Herman juga meminta penyidik menelusuri keseluruhan proses kerja sama, mulai dari pengambilan keputusan hingga pengelolaan keuangan perusahaan. Menurut dia, besarnya taksiran kerugian negara harus diikuti dengan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab.

“Perkara dengan nilai dugaan kerugian sebesar ini tidak boleh berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Publik membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana kerja sama tersebut dijalankan, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hak keuangan daerah dapat dipulihkan,” tegasnya.

Delapan Tuntutan NCW dalam Kasus Migas Bekasi

NCW DPD Bekasi Raya menyampaikan delapan sikap yang ditujukan kepada Kejagung dan pihak-pihak terkait. Tuntutan tersebut mencakup penuntasan penyidikan, transparansi pengelolaan perusahaan daerah, hingga pemulihan keuangan daerah.

1. Penyidikan harus bebas dari intervensi

NCW meminta pengusutan dilakukan secara profesional, independen, objektif, dan akuntabel dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Jabatan, kedekatan dengan kekuasaan, maupun afiliasi politik tidak boleh menjadi alasan seseorang mendapat perlakuan khusus.

2. Seluruh periode KSO 2009-2024 harus diperiksa

Penyidik didorong menelusuri seluruh rangkaian kerja sama, mulai dari pembentukan, perizinan, pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional, pengelolaan keuangan, hingga pertanggungjawaban perusahaan.

Pemeriksaan juga perlu mencakup seluruh pihak yang relevan, baik pejabat pemerintah daerah, direksi dan pengawas perusahaan daerah, pemegang saham atau pemilik modal, maupun pihak swasta sesuai peran dan kewenangannya.

3. Penghitungan kerugian negara harus dipastikan

NCW meminta penghitungan kerugian keuangan negara segera dituntaskan melalui mekanisme dan lembaga yang berwenang. Dengan demikian, nilai kerugian yang nantinya digunakan dalam proses hukum memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penetapan tersangka harus berdasarkan alat bukti

Jampidsus didorong segera menetapkan tersangka apabila telah memperoleh alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, proses hukum tidak boleh dipengaruhi tekanan opini, intervensi, maupun kepentingan kelompok tertentu.

5. Pemkot Bekasi dan PT Migas Perseroda diminta terbuka

NCW meminta pemerintah daerah dan manajemen PT Migas Perseroda bersikap kooperatif terhadap penyidikan. Dokumen yang dapat diakses masyarakat juga perlu dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. DPRD diminta menjelaskan fungsi pengawasan

DPRD Kota Bekasi didorong memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap PT Migas Perseroda selama periode KSO 2009-2024, termasuk pembahasan dan persetujuan terkait kerja sama sesuai kewenangannya.

7. Pemulihan aset dan keuangan daerah harus menjadi perhatian

NCW meminta penelusuran serta pemulihan aset dan hak keuangan daerah yang berkaitan dengan perkara dilakukan secara maksimal melalui mekanisme hukum yang tersedia. Upaya tersebut harus berjalan tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban pidana.

8. Masyarakat diminta ikut mengawal secara bertanggung jawab

Masyarakat Kota Bekasi diajak mengawasi perkembangan perkara dengan menyampaikan informasi yang dapat diverifikasi. NCW juga mengingatkan agar publik tidak menyebarkan tuduhan terhadap pihak tertentu yang belum terbukti secara hukum.

NCW Minta Penyidikan Tidak Sekadar Memeriksa Saksi

NCW menilai keberhasilan pengusutan perkara ini tidak semestinya hanya diukur dari jumlah saksi yang diperiksa atau lokasi yang telah digeledah.

Seluruh rangkaian penyidikan harus menghasilkan konstruksi perkara yang utuh. Penyidik perlu mengungkap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kerja sama, aliran keuangan, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak berdasarkan alat bukti.

“Yang kami minta bukan penghukuman lebih dahulu, melainkan kepastian hukum. Jangan sampai perkara sebesar ini hanya menjadi rangkaian pemeriksaan tanpa kejelasan penyelesaian. Publik Bekasi berhak mengetahui bagaimana aset dan potensi ekonomi daerah dikelola, siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran, serta bagaimana hak daerah dipulihkan,” tutup Herman.

NCW menyatakan akan terus mengawal penyidikan KSO PT Migas Perseroda dengan PT Pertamina EP hingga terdapat kejelasan hukum dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Herman juga memastikan pihaknya akan menyampaikan kritik apabila menemukan indikasi pelemahan penyidikan, termasuk kekhawatiran adanya intervensi atau upaya menghentikan pengusutan sebelum seluruh persoalan terungkap.

 

Porosbekasicom
Editor