Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Selasa (17/11/2026).

Tri sedianya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak dan gas bumi PT Migas Perseroda Kota Bekasi periode 2009-2024. Perkara tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun.

Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI. Namun, hingga jadwal pemeriksaan tersebut, Tri tidak hadir.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan ketidakhadiran Wali Kota Bekasi tersebut.

“Yang bersangkutan (Tri Adhianto) untuk pemeriksaan hari ini, tidak hadir,” terang Anang Supriatna saat dikonfirmasi Porosbekasi.com, Selasa (17/11/2026)

Tri Adhianto dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait KSO PT Migas dengan PT Pertamina EP, Selasa (17/11/2026)

Anang menjelaskan, pihak Tri telah menyampaikan pemberitahuan melalui surat resmi kepada Kejaksaan Agung. Dalam surat tersebut, Tri meminta agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada pekan depan.

“Dan ada suratnya, dia (Tri) minta direschedule pemanggilan minggu depan,” kata Anang.

Hingga kini, belum diketahui alasan Tri meminta penundaan pemeriksaan. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan tanggal pasti pengganti jadwal pemeriksaan tersebut.

Pihak Tri Adhianto pun belum memberikan keterangan mengenai alasan ketidakhadirannya.

Pemanggilan ini menjadi agenda pemeriksaan pertama terhadap Tri dalam perkara dugaan korupsi tata kelola migas Bekasi.

Sebelumnya, sejak September 2026, penyidik Jampidsus telah menggeledah enam lokasi dan memeriksa puluhan saksi.

Mereka berasal dari jajaran direksi PT Migas Perseroda, pejabat Pemerintah Kota Bekasi, pimpinan PT Pertamina Hulu Energi, hingga manajemen Foster Oil & Energy Pte Ltd.

Tri dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) PT Migas Perseroda. Posisi tersebut berkaitan dengan kewenangan persetujuan kebijakan strategis perusahaan daerah.

Selain itu, Tri disebut memiliki keterkaitan dalam pengambilan kebijakan terkait pengesahan addendum kerja sama operasi (KSO) serta persetujuan laporan keuangan BUMD tersebut.

Pemanggilan terhadap Tri sebelumnya menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat. LBH Peradi Profesional, CBA, dan kelompok masyarakat Trinusa Bekasi Raya sempat mendesak agar penyidik turut memeriksa KPM PT Migas Perseroda.

Mereka mempertanyakan belum dipanggilnya Tri ketika penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan migas Bekasi.

Kini, setelah pemanggilan pertama dilakukan, pemeriksaan Tri harus tertunda. Publik Bekasi pun menanti kepastian jadwal baru sekaligus kehadiran Tri pada pemeriksaan pekan depan.

Perlu ditegaskan, pemanggilan Tri dalam perkara ini berstatus sebagai saksi, bukan tersangka. Ketidakhadirannya dalam satu jadwal pemeriksaan juga tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan ataupun kesalahan pidana.

Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan kembali dan asas praduga tidak bersalah tetap berlaku.

Sementara itu, angka Rp2 triliun yang disebut dalam perkara ini merupakan estimasi kerugian negara, bukan angka final yang telah diputus melalui proses peradilan.

 

 

 

Porosbekasicom
Editor