Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Pemeriksaan saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, kembali berlangsung pada Selasa, 17 November 2026.

Mantan Direktur Utama PD Migas Kota Bekasi periode 2009, Zubaidi Asnan (ZA), memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.

Namun, pada hari yang sama, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi, justru tidak hadir. Tri meminta agar jadwal pemeriksaannya ditunda hingga pekan berikutnya.

Kondisi tersebut memunculkan kontras di tengah proses penyidikan perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp2 triliun.

Mantan pimpinan BUMD memenuhi panggilan penyidik, sementara kepala daerah yang pernah memegang kewenangan strategis terhadap perusahaan tersebut meminta penjadwalan ulang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna, menjelaskan penyidik Jampidsus telah memeriksa seorang saksi dalam perkara tersebut.

“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap seorang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP tahun 2009 s.d. 2024,” ujar Anang.

Saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan adalah ZA dari PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.

“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” tulis Anang.

Tri Adhianto dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait KSO PT Migas dengan PT Pertamina EP, Selasa (17/11/2026)

Mantan Dirut Hadir, Tri Meminta Penjadwalan Ulang

Meski siaran pers Kejagung tidak menyebut nama Tri Adhianto, ketidakhadirannya telah dikonfirmasi langsung oleh Kapuspenkum Kejagung kepada Porosbekasi.com.

Tri sedianya menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 17 November 2026. Namun, ia tidak memenuhi jadwal tersebut karena mengajukan permintaan penjadwalan ulang.

“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir. Dan ada surat minta direschedule pemanggilan minggu depan,” jelas Anang.

Dengan demikian, terdapat dua kondisi berbeda pada hari pemeriksaan. ZA datang memenuhi panggilan penyidik, sedangkan Tri meminta jadwal pemeriksaannya diundur.

Permintaan penjadwalan ulang memang merupakan hak yang dapat diajukan saksi dan tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Namun, posisi Tri sebagai kepala daerah sekaligus mantan pemegang kewenangan strategis di PT Migas Perseroda membuat keterangannya menjadi bagian penting yang dinantikan dalam pengungkapan perkara ini.

Pertanyaan publik bukan semata-mata mengapa Tri tidak hadir pada satu jadwal pemeriksaan, melainkan bagaimana penyidik memastikan seluruh pihak yang mengetahui proses pengambilan keputusan dalam kerja sama tersebut dapat dimintai keterangan secara menyeluruh.

Pemeriksaan ZA Melengkapi Berkas, Bagaimana dengan Keterangan Tri?

Penegasan Kejagung bahwa pemeriksaan ZA bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan menunjukkan penyidikan masih terus berjalan.

Penyidik perlu mengurai proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kerja sama, hingga pertanggungjawaban pengelolaan KSO-JOA antara PT Migas Perseroda dengan Foster Oil & Energy Pte Ltd.

Dalam konteks tersebut, posisi Tri tidak bisa dilepaskan dari periode 2022. Saat itu, Tri menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi sekaligus Kuasa Pemilik Modal (KPM) PT Migas Perseroda.

Dalam kapasitas sebagai KPM, Tri memiliki kewenangan terkait persetujuan arah kebijakan strategis perusahaan, pengesahan addendum KSO, serta persetujuan laporan keuangan BUMD.

Karena itu, pemeriksaan terhadap Tri dinilai penting untuk mengurai sejauh mana proses pengambilan keputusan berlangsung, siapa saja pihak yang terlibat, serta bagaimana pertanggungjawaban kebijakan perusahaan pada periode tersebut.

Keterangan Tri juga diperlukan untuk menguji berbagai dokumen dan keputusan korporasi yang menjadi bagian dari materi penyidikan.

Tanpa pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan strategis, pengungkapan perkara berisiko belum memberikan gambaran utuh mengenai rantai pengambilan keputusan. Meski demikian, keterlibatan dan tanggung jawab hukum setiap pihak tetap harus dibuktikan oleh penyidik.

Mangkir Pemeriksaan, Sore Hari Tri Kunjungi Kediaman alm Habibie

Perhatian terhadap ketidakhadiran Tri semakin menguat setelah pada hari yang sama ia diketahui melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-3 RI, BJ Habibie.

Dalam status WhatsApp yang beredar, Tri terlihat melakukan kunjungan pada pukul 17.41 WIB. Keterangan unggahan tersebut menyebut agenda itu berkaitan dengan penjajakan kolaborasi antara The Habibie Center dan Pemerintah Kota Bekasi.

Redaksi tidak mempersoalkan agenda kunjungan tersebut. Namun, perbedaan aktivitas pada hari yang sama memunculkan pertanyaan mengenai alasan penundaan pemeriksaan yang telah dijadwalkan penyidik.

Jika pada sore hari Tri masih dapat menjalankan agenda kunjungan, publik tentu menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai alasan dirinya tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari tersebut.

Kejelasan alasan penundaan penting agar tidak muncul kesan bahwa pemeriksaan terhadap pejabat yang memiliki posisi strategis justru berjalan lebih lambat dibandingkan pemeriksaan saksi lainnya.

Janji Kooperatif 18 September Berhadapan dengan Fakta 17 November

Ketidakhadiran Tri juga mengingatkan publik pada pernyataannya pada 18 September 2026, sehari setelah Jampidsus melakukan penggeledahan terkait perkara dugaan korupsi PT Migas Perseroda. Saat itu, Tri menyatakan siap mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung.

“Ya tentu saya sebagai Wali Kota Bekasi menghormati proses yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Jadi sepanjang sesuai prosedur hukum, Pemkot Bekasi tentu akan kooperatif untuk mendukung segala tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan,” klaimnya kala itu.

Pernyataan tersebut menjadi komitmen terbuka pemerintah daerah untuk mendukung penyidikan. Namun faktanya, pada 17 November 2026, Tri tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan dan memilih meminta penjadwalan ulang.

Secara hukum, permintaan penjadwalan ulang tidak otomatis dapat dimaknai sebagai sikap tidak kooperatif. Akan tetapi, publik berhak menilai konsistensi antara pernyataan dukungan terhadap proses hukum dengan pelaksanaan komitmen tersebut.

Kini, pembuktiannya berada pada jadwal pemeriksaan berikutnya. Apakah Tri akan memenuhi panggilan penyidik atau kembali mengajukan penundaan?

Desakan Publik: Penyidikan Jangan Berhenti pada Mantan Pejabat

Perkembangan pemeriksaan ini memperkuat desakan sejumlah elemen masyarakat, di antaranya NCW DPD Bekasi Raya, Forkim, LBH Peradi Profesional, CBA, dan kelompok masyarakat Trinusa Bekasi Raya.

Mereka meminta Kejaksaan Agung mengusut perkara secara menyeluruh, termasuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis.

Jangan hanya memeriksa kalangan level bawah dan para mantan pejabat. Jangan hanya memotong ranting. Jangan tebang pilih. Jangan masuk angin. Jangan diintervensi politik.

Desakan tersebut menekankan bahwa penyidikan tidak boleh hanya berfokus pada pelaksana teknis, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang memiliki kewenangan menentukan arah kebijakan perusahaan.

Kehadiran ZA menjadi bagian dari proses pengumpulan keterangan oleh penyidik. Sementara itu, pemeriksaan Tri masih menunggu jadwal baru.

Publik kini menantikan langkah Jampidsus pada pekan berikutnya. Konsistensi penyidik dalam memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang relevan akan menjadi salah satu ukuran keseriusan pengungkapan dugaan korupsi tata kelola PT Migas Perseroda.

Jika mantan Direktur Utama dapat memenuhi panggilan, publik tentu berharap Wali Kota Bekasi juga memenuhi jadwal pemeriksaan berikutnya.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Tri Adhianto, Jampidsus Kejagung, Kapuspenkum Kejagung, Pemkot Bekasi, PT Migas Perseroda, serta ZA.

 

Porosbekasicom
Editor