16 Proyek Bermasalah Hingga Kelebihan Bayar Rp3,24 Miliar, Pengawasan DBMSDA Lemah?

POROSBEKASI.COM – Sebanyak 16 paket pekerjaan di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi tercatat mengalami kelebihan pembayaran dengan nilai keseluruhan mencapai Rp3.240.294.162,72.

Temuan tersebut terungkap dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan anggaran TA 2025.

Hasil pemeriksaan itu mengindikasikan masih adanya persoalan dalam pengendalian pelaksanaan proyek infrastruktur. BPK menemukan pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan sebenarnya, baik akibat kekurangan volume maupun spesifikasi teknis yang tidak memenuhi ketentuan.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 40.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tertanggal 28 Mei 2026.

Dalam laporan tersebut, terdapat empat kelompok temuan yang berkaitan dengan kegiatan BMSDA. Total kelebihan pembayaran mencapai Rp3,24 miliar dan melibatkan 16 paket pekerjaan dengan 16 penyedia berbeda berdasarkan inisial yang dicantumkan dalam dokumen pemeriksaan.

Paket pekerjaan yang menjadi objek temuan meliputi pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, pemeliharaan jalan, penataan taman, serta peningkatan Jalan Pondok Gede Permai.

Kekurangan Volume dan Spesifikasi di Berbagai Proyek

Rincian pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa persoalan pembayaran terjadi pada beberapa kelompok pekerjaan dengan nilai yang berbeda.

Pada Temuan B.6, BPK mencatat kelebihan pembayaran sebesar Rp2.117.546.976 untuk delapan paket belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di lingkungan BMSDA.

Dari jumlah tersebut, Rp1.683.517.121 berasal dari kekurangan volume pekerjaan. Sementara Rp434.029.855 lainnya disebabkan ketidaksesuaian spesifikasi.

Temuan berikutnya tercantum dalam B.7. BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.004.158.624 pada enam paket pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan.

Nilai tersebut terdiri atas kekurangan volume pekerjaan Rp760.985.094 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp243.173.530.

Selain dua kelompok pekerjaan tersebut, pemeriksaan juga menemukan kelebihan pembayaran Rp88.447.450 dalam Temuan B.8. Persoalan ini berkaitan dengan pekerjaan penataan taman atau folder di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Harapan Indah.

Adapun Temuan B.11 berhubungan dengan proyek Peningkatan Jalan Pondok Gede Permai. Pada pekerjaan dengan nilai kontrak Rp2,4 miliar tersebut, BPK mencatat kelebihan pembayaran sebesar Rp30.141.112,72.

Jika dilihat secara keseluruhan, temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan tidak terbatas pada satu bidang kegiatan. Sejumlah proyek dengan jenis pekerjaan berbeda sama-sama ditemukan memiliki persoalan volume maupun spesifikasi.

Peran Pejabat Pengawas Ikut Menjadi Perhatian

Selain mengidentifikasi ketidaksesuaian pekerjaan, BPK juga mencatat kelemahan dalam sistem pengawasan internal BMSDA.

Dalam empat kelompok temuan tersebut, pengawasan dan pengendalian belanja oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) dinilai belum memadai.

Hal serupa juga ditemukan pada pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kedua unsur tersebut dinilai belum memadai dalam mengendalikan kontrak, melakukan pengawasan, serta memeriksa hasil pekerjaan fisik.

Catatan BPK ini menjadi penting karena pembayaran proyek pemerintah seharusnya mengacu pada hasil pekerjaan yang telah diperiksa dan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

Ketika pemeriksaan fisik kemudian menemukan kekurangan volume dan spesifikasi yang tidak sesuai, muncul pertanyaan mengenai efektivitas pemeriksaan sebelum pembayaran dilakukan.

Apalagi, ketidaksesuaian tersebut muncul pada 16 paket pekerjaan. Kondisi ini membuat mekanisme pengawasan lapangan, verifikasi hasil pekerjaan, hingga pengendalian kontrak di lingkungan BMSDA perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Dengan demikian, penanganan temuan tidak cukup hanya meminta penyedia mengembalikan kelebihan pembayaran. Pelaksanaan tugas pejabat yang memiliki kewenangan mengawasi dan mengendalikan pekerjaan juga perlu diperiksa berdasarkan tanggung jawab masing-masing.

Pengembalian Rp3,24 Miliar Belum Menjawab Seluruh Persoalan

Dalam LHP, BPK menyebut seluruh kelebihan pembayaran pada bagian BMSDA senilai Rp3.240.294.162,72 telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengembalian tersebut berlangsung, pada 13 hingga 22 Mei 2026, atau sebelum laporan pemeriksaan diterbitkan pada 28 Mei 2026. Meski dana daerah telah dipulihkan, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dipastikan dalam proses tindak lanjut pemeriksaan.

Pengembalian uang merupakan bagian dari penyelesaian temuan keuangan. Namun, langkah tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana ketidaksesuaian pekerjaan bisa terjadi dan siapa saja yang harus dievaluasi atas pelaksanaan tugasnya.

BMSDA perlu menjelaskan apakah penyedia yang pekerjaannya ditemukan tidak sesuai telah dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap konsultan pengawas yang bertugas memantau kesesuaian pekerjaan dengan kontrak.

Tidak kalah penting, perlu ada penjelasan mengenai pertanggungjawaban PPK dan PPTK dalam proses pengendalian kontrak, pengawasan lapangan, serta pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum pembayaran dicairkan.

Selain itu, perlu diketahui apakah BMSDA sudah melakukan pemeriksaan internal terhadap proyek-proyek lain yang tidak termasuk dalam objek pengujian BPK.

Keterbukaan mengenai hal tersebut diperlukan agar tindak lanjut pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada pengembalian uang, tetapi juga menyasar perbaikan sistem yang sebelumnya dinilai belum berjalan memadai.

Anggaran Bertambah Lebih dari Rp106 Miliar

Besarnya nilai anggaran yang dikelola BMSDA juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi tata kelola proyek infrastruktur.

Berdasarkan dokumen DPPA Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran dinas tersebut mengalami kenaikan dari semula Rp604,64 miliar menjadi Rp711,20 miliar. Dengan demikian, terdapat tambahan anggaran sekitar Rp106,55 miliar.

Penambahan terbesar di antaranya terdapat pada subkegiatan rekonstruksi jalan sebesar Rp49,28 miliar. Kemudian pemeliharaan berkala jalan bertambah Rp29,60 miliar dan rehabilitasi jalan sebesar Rp17,98 miliar.

Kenaikan pagu tersebut tidak dapat langsung dikaitkan sebagai penyebab munculnya temuan BPK. Namun, besarnya alokasi anggaran semestinya diikuti dengan peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pekerjaan.

Semakin besar dana publik yang digunakan untuk pembangunan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap transparansi, ketepatan pelaksanaan, dan kualitas hasil pekerjaan.

Trinusa: Jangan Berhenti pada Pengembalian Uang

Ketua Triga Nusantara (Trinusa), Maksum Alfarizi alias Mandor Baya, meminta Pemerintah Kota Bekasi dan BMSDA tidak hanya berfokus pada pengembalian kelebihan pembayaran, tetapi juga menuntaskan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek dan pengawasan internal.

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK harus menjadi dasar untuk memeriksa kembali proses pengadaan, pelaksanaan kontrak, hingga pertanggungjawaban pejabat yang terlibat.

“Jangan sampai persoalan ini dianggap selesai hanya karena uang sebesar Rp3,24 miliar sudah dikembalikan ke kas daerah. Pengembalian uang memang penting, tetapi publik juga berhak mengetahui mengapa kelebihan pembayaran bisa terjadi pada 16 paket pekerjaan. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan, bagaimana proses pemeriksaan pekerjaan dilakukan, dan apakah pejabat yang memiliki kewenangan sudah menjalankan tugasnya sesuai aturan,” ujar Mandor Baya, Sabtu (7/11/2026).

Ia menilai, temuan yang mencakup sejumlah paket pekerjaan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap sistem pengawasan di lingkungan BMSDA, termasuk peran pejabat yang bertanggung jawab mengendalikan kontrak.

“Kalau kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi ditemukan di banyak paket, tentu mekanisme pengawasan internal harus diperiksa. Jangan hanya melihat penyedia sebagai pihak yang mengerjakan proyek. Pejabat yang mengendalikan kontrak, mengawasi, dan memeriksa hasil pekerjaan juga harus dievaluasi sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya,” tegasnya.

Mandor Baya juga meminta Pemkot Bekasi memastikan rekomendasi BPK tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan benar-benar diwujudkan dalam perbaikan tata kelola.

“Kami mendorong agar ada keterbukaan mengenai bukti penyetoran, dokumen tindak lanjut rekomendasi BPK, evaluasi terhadap konsultan pengawas, serta penerapan sanksi administratif apabila memang memenuhi ketentuan. PPK dan PPTK juga harus dievaluasi. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang setiap tahun, sementara perbaikan sistem pengawasan tidak terlihat,” katanya.

Selain menindaklanjuti paket yang telah diperiksa BPK, TRINUSA mendorong BMSDA memperluas evaluasi terhadap pekerjaan lain yang belum menjadi objek pemeriksaan.

Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya pencegahan agar potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek tidak kembali terjadi.

Temuan Kelebihan Pembayaran Bukan Kesimpulan Korupsi

Dalam menyikapi hasil pemeriksaan tersebut, perlu dibedakan antara temuan kelebihan pembayaran dan kesimpulan mengenai tindak pidana korupsi.

LHP BPK yang menjadi dasar telaahan ini mencatat adanya kelebihan pembayaran serta kelemahan pengendalian intern. Laporan tersebut tidak menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi maupun menetapkan kerugian negara akibat tindak pidana.

Meski demikian, temuan tersebut tetap membutuhkan tindak lanjut yang serius. Pengembalian uang daerah harus disertai evaluasi terhadap proses pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Publik tidak hanya membutuhkan kepastian bahwa Rp3,24 miliar telah masuk kembali ke kas daerah. Masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana rekomendasi pemeriksaan dijalankan dan bagaimana tanggung jawab pejabat terkait dievaluasi.

Sebab, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup diukur dari selesainya administrasi proyek. Pekerjaan harus sesuai volume, memenuhi spesifikasi teknis, serta memberikan manfaat sebagaimana yang telah direncanakan dalam kontrak.

Pengelolaan uang rakyat juga menuntut keterbukaan, mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan hasil, hingga pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat.