Rp3,24 Miliar Pembayaran Proyek BMSDA Bekasi Bermasalah, Trinusa Bawa Temuan BPK ke KPK

POROSBEKASI.COM – Pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi kembali menghadapi persoalan. Kali ini, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap ketidaksesuaian pekerjaan dengan nilai mencapai Rp3,24 miliar pada 16 paket kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Tahun Anggaran 2025.

Temuan tersebut mencakup pekerjaan yang volumenya tidak sesuai kontrak hingga penggunaan spesifikasi yang tidak memenuhi ketentuan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai ketelitian pemeriksaan proyek sebelum pembayaran dilakukan.

Bahkan, salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah peningkatan Jalan Pondok Gede Permai. Proyek bernilai kontrak Rp2,4 miliar itu tercatat telah dibayar 100 persen, tetapi pemeriksaan BPK masih menemukan kekurangan volume pekerjaan.

Persoalan tersebut kini mendapat perhatian Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Bekasi Raya. Bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trinusa, organisasi tersebut membawa hasil pemeriksaan BPK ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengaduan disampaikan melalui surat Nomor 054/DPC-TRINUSA/BKS/XI/2026 tertanggal 6 November 2026. KPK menerima laporan itu pada 9 November 2026, sebagaimana dibuktikan melalui tanda terima yang diperlihatkan Trinusa.

Dalam laporannya, Trinusa meminta lembaga antirasuah menelaah temuan auditor, melakukan koordinasi dan supervisi, serta mendalami pelaksanaan pekerjaan yang menjadi objek pemeriksaan.

Selisih Volume dan Spesifikasi Jadi Temuan Utama

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 40.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tertanggal 28 Mei 2026, terdapat empat kelompok temuan pada kegiatan di lingkungan BMSDA.

Nilai terbesar berasal dari pelaksanaan paket belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak sesuai kontrak, yakni Rp2.117.546.976.

Berikutnya, pembayaran enam paket belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan ditemukan tidak sesuai kontrak dengan nilai Rp1.004.158.624.

BPK juga mencatat persoalan pada satu paket belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp88.447.450 serta pekerjaan peningkatan Jalan Pondok Gede Permai sebesar Rp30.141.112,72.

Jika digabungkan, nilai seluruh temuan mencapai Rp3.240.294.162,72.

Dari angka tersebut, kekurangan volume pekerjaan mencapai Rp2.563.090.777,72. Adapun ketidaksesuaian spesifikasi tercatat sebesar Rp677.203.385.

Dua jenis temuan ini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan hasil pekerjaan yang diterima pemerintah dibandingkan kewajiban penyedia sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Dalam pengadaan proyek pemerintah, pembayaran seharusnya mengikuti hasil pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Karena itu, selisih antara volume kontrak dan kondisi fisik di lapangan perlu dijelaskan, termasuk bagaimana pekerjaan tersebut lolos dari proses pemeriksaan.

Proyek Jalan Pondok Gede Permai Menyisakan Pertanyaan

Kasus Jalan Pondok Gede Permai memperlihatkan persoalan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.

Dokumen telaahan Trinusa menyebut pembayaran proyek senilai Rp2,4 miliar tersebut telah mencapai 100 persen. Pencairannya tercatat melalui SP2D pada 24 November 2025.

Namun, auditor menemukan kekurangan volume pada pekerjaan perkerasan beton ready mix f’c 30 MPa. Selain itu, terdapat persoalan penyesuaian harga satuan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan prestasi pekerjaan hingga pembayaran penuh dapat dilakukan.

Apakah pengukuran fisik telah dilakukan secara menyeluruh? Apakah hasil pekerjaan sudah diperiksa sesuai spesifikasi kontrak? Bagaimana berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar pencairan dana?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk mengungkap titik lemah dalam proses pelaksanaan proyek. Sebab, pemeriksaan administrasi dan persetujuan pembayaran semestinya didukung kesesuaian antara dokumen kontrak dengan kondisi pekerjaan di lapangan.

Trinusa meminta proses tersebut ditelusuri agar diketahui bagaimana kekurangan volume bisa terjadi meskipun pembayaran telah dinyatakan lunas.

Dana Dikembalikan, Penelusuran Tanggung Jawab Tetap Diperlukan

Ada satu perkembangan yang juga tercatat dalam hasil pemeriksaan BPK. Seluruh nilai temuan telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengembalian dilakukan melalui Surat Tanda Setoran (STS) pada 13–22 Mei 2026.

Meski demikian, pengembalian dana tidak otomatis menjawab penyebab munculnya kelebihan pembayaran maupun memastikan seluruh persoalan pelaksanaan proyek telah diselesaikan.

Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi.

Atas dasar itu, Trinusa meminta penelusuran tidak berhenti pada bukti pengembalian uang. Proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kontrak, pengawasan, pengukuran, pemeriksaan fisik, hingga pembayaran juga diminta diperiksa.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan terjadi akibat kelalaian administrasi, lemahnya pengendalian pekerjaan, atau terdapat dugaan pelanggaran hukum yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Pejabat Pengawas Proyek Juga Harus Dievaluasi

Temuan BPK turut mengarah pada persoalan pengendalian internal di lingkungan BMSDA.

Dalam pemeriksaannya, BPK mencatat pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Anggaran (PA) belum memadai. Pengendalian kontrak, pengawasan, serta pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga dinilai belum optimal.

Catatan tersebut membuat evaluasi tidak bisa hanya diarahkan kepada kontraktor atau penyedia jasa.

Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam mengendalikan kontrak, memastikan kesesuaian hasil pekerjaan, dan memproses pembayaran juga perlu dimintai penjelasan sesuai tugas serta tanggung jawab masing-masing.

Trinusa meminta KPK memeriksa keterlibatan setiap pihak berdasarkan dokumen dan bukti yang tersedia. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan berjalan dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan pekerjaan.

Dokumen Proyek Diminta Dibuka kepada Publik

Di luar laporan kepada KPK, Trinusa juga menempuh jalur permintaan informasi kepada Kepala Dinas BMSDA Kota Bekasi.

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 057/DPC-TRINUSA/BKS/XI/2026 tertanggal 6 November 2026.

Ada 12 kelompok informasi yang diminta berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Rincian yang dicantumkan dalam naskah permohonan antara lain:

• Bukti pelaksanaan rekomendasi BPK dan seluruh dokumen penyetoran uang ke RKUD.

• Penerapan sanksi administratif terhadap penyedia jasa.

• Kontrak, adendum, berita acara pengukuran, serta dokumen pembayaran.

• Identitas konsultan pengawas pada setiap paket pekerjaan.

• Hasil pemeriksaan dan pembinaan terhadap PPK dan PPTK.

• Pemeriksaan pekerjaan lain yang belum menjadi objek audit BPK.

• Perbaikan mekanisme verifikasi volume dan langkah korektif terhadap ketidaksesuaian spesifikasi.

Melalui permintaan tersebut, Trinusa ingin mengetahui apakah pengembalian uang telah disertai pembenahan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Keterbukaan dokumen juga dinilai penting untuk memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi pada proyek infrastruktur berikutnya.

Mandor Baya: Jangan Berhenti pada Pengembalian Uang

Ketua Trinusa Bekasi Raya, Maksum Alfarizi alias Mandor Baya, mengatakan langkah pelaporan kepada KPK merupakan bentuk dorongan agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Trinusa menempuh langkah ke KPK dan permintaan klarifikasi kepada BMSDA untuk mendorong keterbukaan serta memastikan pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat,” ujar Mandor Baya, Senin (9/11/2026).

Ia juga meminta dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan hingga pembayaran diamankan dan dibuka kepada pihak berwenang sesuai ketentuan hukum.

“Apabila dalam proses pendalaman ditemukan unsur pelanggaran hukum, Trinusa berharap aparat penegak hukum mengambil langkah sesuai kewenangannya,” ucap Mandor Baya.

Pengaduan tersebut kini menunggu tindak lanjut sesuai mekanisme di KPK. Namun, penerimaan surat secara administratif belum dapat dimaknai sebagai dimulainya penyelidikan maupun penetapan pihak tertentu sebagai pihak yang bersalah.

Temuan BPK juga harus dibedakan dari pembuktian tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses pemeriksaan.

Meski seluruh nilai temuan telah dikembalikan, persoalan mengenai penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dan lemahnya pengawasan tetap membutuhkan jawaban.

Pengelolaan anggaran infrastruktur tidak cukup dinilai dari terserapnya dana atau dikembalikannya kelebihan pembayaran. Hasil pekerjaan, kepatuhan terhadap kontrak, dan pertanggungjawaban pejabat pengelola anggaran juga menjadi bagian penting yang harus dipastikan.

“Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya uang daerah, melainkan juga kualitas pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Bekasi,” tandas Mandor Baya.