Pengelolaan dana hibah sebesar Rp137 miliar untuk penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi menuai pertanyaan publik. (Instagram/@kotabekasikeren)
POROSBEKASI.COM – Pengelolaan dana hibah sebesar Rp137 miliar untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi menuai pertanyaan publik.
Sorotan muncul setelah beredar infografis dari Bekasivoice.com yang mengungkap skema penyaluran anggaran serta struktur kepemimpinan dalam penyelenggaraan ajang olahraga tersebut.
Informasi dalam infografis itu menyebutkan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dana hibah Rp137 miliar kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi untuk mendukung penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat.
Namun, struktur kepemimpinan dalam pengelolaan kegiatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan dan independensi pengawasan anggaran.
Dalam skema yang ditampilkan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto disebut memberikan dana hibah kepada KONI Kota Bekasi, yang juga dipimpinnya sebagai ketua. Sementara itu, Ketua PB Porprov Jabar 2026 dijabat Wakil Wali Kota Bekasi.
Dengan susunan tersebut, terdapat keterkaitan jabatan antara pihak pemerintah daerah sebagai pemberi hibah, organisasi penerima dana, dan kepanitiaan penyelenggara.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan, terutama untuk memastikan penggunaan dana hibah berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan susunan organisasi, tetapi juga prinsip pemisahan kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah.
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur larangan penyalahgunaan wewenang, termasuk konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
Sementara itu, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengatur prinsip penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik KKN.
Dalam konteks penyaluran hibah tersebut, publik mempertanyakan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dan pengawasan dilakukan ketika kepala daerah juga memiliki jabatan dalam organisasi penerima dana.
Situasi ini tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana atau penyimpangan anggaran. Namun, keterbukaan mengenai proses pemberian hibah, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan diperlukan untuk memastikan tidak terjadi benturan kepentingan.
Pertanyaan tersebut semakin mengemuka setelah pembukaan Porprov XV Jawa Barat di Stadion Patriot Candrabhaga, Sabtu (7/11/2026) malam, diwarnai gangguan sound system yang dilaporkan berlangsung sekitar 12 menit.
Gangguan teknis dalam seremoni pembukaan itu turut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan penyelenggara dan penggunaan anggaran untuk kebutuhan acara.
Meski persoalan sound system tidak dapat langsung dijadikan indikator penyimpangan keuangan, kejadian tersebut memperkuat desakan agar penggunaan anggaran Porprov dibuka kepada masyarakat.
Publik Minta Rincian Penggunaan Rp137 Miliar
Besarnya dana hibah yang disebut mencapai Rp137 miliar membuat masyarakat meminta Pemkot Bekasi dan KONI menjelaskan secara terperinci alokasi penggunaannya.
Ada sejumlah informasi yang dinilai perlu dibuka kepada publik.
Pertama, rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) Porprov, mulai dari pembiayaan opening ceremony, penyediaan venue pertandingan, akomodasi atlet, konsumsi, honorarium panitia, hingga kebutuhan operasional lainnya.
Kedua, daftar penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam penyelenggaraan Porprov, termasuk nilai kontrak, mekanisme pengadaan, serta proses penunjukan vendor.
Ketiga, mekanisme audit dan pengawasan terhadap penggunaan dana hibah. Masyarakat perlu mengetahui lembaga atau pihak yang melakukan pemeriksaan serta bagaimana independensi pengawasannya dijamin.
Keempat, besaran anggaran yang dialokasikan langsung untuk atlet. Sebagai peserta utama Porprov, atlet berhak mendapatkan fasilitas, akomodasi, konsumsi, uang saku, uang pembinaan, dan dukungan sesuai ketentuan.
Keterbukaan informasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran daerah benar-benar digunakan untuk mendukung kebutuhan pertandingan dan kesejahteraan atlet.
DPRD Diminta Jalankan Fungsi Pengawasan
Sorotan terhadap pengelolaan dana hibah Porprov juga mengarah kepada DPRD Kota Bekasi.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Fungsi tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan.
Dalam persoalan ini, DPRD diharapkan meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai dasar pemberian hibah, besaran anggaran, mekanisme pencairan, hingga laporan pertanggungjawaban penggunaannya.
Pemanggilan pihak-pihak terkait, termasuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, KONI, dan PB Porprov, dapat menjadi bagian dari upaya memperoleh penjelasan mengenai tata kelola anggaran.
Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan tidak ada kepentingan pribadi maupun kelembagaan yang memengaruhi penggunaan dana publik.
Dengan nilai anggaran yang besar, pertanggungjawaban tidak cukup hanya melalui laporan administratif. Informasi mengenai realisasi belanja dan hasil penggunaannya juga perlu disampaikan secara terbuka.
Anggaran Porprov Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 seharusnya memberikan manfaat bagi perkembangan olahraga daerah, terutama bagi atlet yang telah menjalani latihan dan persiapan panjang.
Karena itu, pengelolaan anggaran menjadi bagian penting dari keberhasilan penyelenggaraan. Dana hibah yang bersumber dari keuangan daerah harus digunakan sesuai peruntukan dan mengikuti prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Anggaran Rp137 miliar yang disebut dalam infografis Bekasivoice.com bukan dana pribadi pejabat maupun milik organisasi penerima hibah. Penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Pemkot Bekasi dan KONI perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai struktur anggaran, proses pengadaan, serta mekanisme pengawasan agar berbagai pertanyaan masyarakat memperoleh jawaban berdasarkan data.
Pada akhirnya, perhatian publik bukan semata-mata tertuju pada besarnya dana hibah, melainkan bagaimana uang tersebut digunakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan atlet.
Transparansi menjadi penting agar penyelenggaraan Porprov tidak hanya meninggalkan catatan tentang kemeriahan pertandingan, tetapi juga pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.
Tinggalkan Balasan