POROSBEKASI.COM – Pemerintah menetapkan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan sekaligus karena proses pengangkatan akan disesuaikan secara bertahap.
Kepastian mengenai jadwal pengangkatan di setiap instansi hingga penyesuaian gaji dan hak kepegawaian masih menjadi perhatian. Pemerintah diminta menyiapkan aturan teknis agar perubahan status tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan pegawai.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan itu setelah mengikuti rapat koordinasi pemerintah bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi,” ujar Prasetyo, dikutip Senin (9/11/2026).
Pengalihan status ini berlaku lintas profesi. Selain guru dan dosen, kebijakan tersebut mencakup tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya.
Perubahan menjadi pegawai penuh waktu juga membawa konsekuensi terhadap ketentuan kerja dan hak kepegawaian. Karena itu, mekanisme pelaksanaannya perlu diperjelas, terutama terkait pemenuhan hak finansial pegawai setelah status mereka berubah.
Di sisi lain, pemerintah juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.
Kesempatan tersebut tidak berarti seluruh PPPK otomatis diangkat menjadi PNS. Setiap pegawai tetap harus mengikuti tahapan seleksi dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Selain kebijakan pengalihan status, pemerintah menyepakati perpanjangan masa kerja bagi 172.323 guru non-ASN yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Perpanjangan juga diberikan kepada sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama yang masa kontraknya berakhir pada Desember 2026.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyambut kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Menurut dia, keputusan tersebut menjawab aspirasi berbagai kelompok profesi yang selama ini memperjuangkan kepastian status pekerjaan.
“Kami di Komisi II DPR RI banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran, hingga Satpol PP,” kata Khozin.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada perubahan status administrasi. Peningkatan kesejahteraan harus menjadi bagian dari kebijakan tersebut.
“Kepastian status juga harus diikuti perhatian terhadap kesejahteraan pegawai agar mereka menjalankan tugas secara optimal,” ujarnya.
Khozin juga meminta pemerintah segera merampungkan aturan teknis, termasuk mekanisme pemenuhan hak finansial.
Langkah itu dinilai penting agar pelaksanaan pengangkatan PPPK penuh waktu pada 2027 tidak memunculkan persoalan baru, khususnya di tingkat pemerintah daerah.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan