PorosBekasi.com – Sorotan terhadap potensi penyalahgunaan anggaran lingkungan di Kota Bekasi mulai mencuat.
Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) meminta Pemerintah Kota Bekasi tidak lengah terhadap pihak yang diduga mengangkat isu pencemaran di TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu demi kepentingan anggaran.
Ketua Umum PMPRI, Rohimat yang akrab disapa Joker, menilai pemerintah perlu lebih jeli membaca dinamika di balik isu lingkungan yang belakangan kembali ramai dibahas.
Kecurigaan ini muncul setelah pihaknya menelaah dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
Dalam dokumen tersebut tercantum program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan nilai lebih dari Rp4 miliar, termasuk subprogram pemulihan lingkungan yang anggarannya menembus Rp2 miliar.
Ia menilai pos anggaran itulah yang rawan disasar karena rincian kegiatan tidak dijelaskan secara spesifik.
“Kami duga anggaran itu bisa digunakan untuk penanaman pohon di sekitar area TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu,” kata Joker kepada PorosBekasi, Jumat (20/2/2026).
Joker pun meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan agar isu lingkungan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
“Ada oknum yang diduga menjadikan isu lingkungan di Bantargebang sebagai alat untuk mengincar anggaran daerah. Jangan sampai uang rakyat dinikmati oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mendorong DLH Kota Bekasi lebih terbuka dan selektif dalam menentukan mitra pelaksana program.
“Kami akan terus mengawal seluruh program DLH Kota Bekasi dan tidak akan segan melaporkan ke aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan,” tegas Joker.
Peringatan serupa disampaikan Ketua Koalisi Kawali Indonesia Lestari (Kawali) DPD Bekasi Raya, Sopian. Ia menilai praktik memanfaatkan isu lingkungan demi kepentingan pribadi dapat merusak upaya pelestarian yang selama ini diperjuangkan warga.
“Warga sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu sudah lama hidup di tengah pencemaran. Jangan sampai penderitaan warga dijadikan komoditas oknum yang tidak bertanggung jawab,” ucap Sopian.
Ia menambahkan, program seperti penanaman pohon seharusnya melibatkan pihak yang memang memiliki rekam jejak di bidang lingkungan.
“Jangan asal tunjuk pelaksana. Libatkan mereka yang memang konsisten bergerak di isu lingkungan, bukan yang tiba-tiba muncul ketika ada anggaran,” tutup Sopian.
Sementara itu, warga sekitar TPA Sumur Batu, Musa, berharap pemerintah tidak mengabaikan kondisi masyarakat yang hidup berdampingan dengan tumpukan sampah.
“Kami yang setiap hari menghirup bau sampah dan merasakan dampaknya. Jangan jadikan penderitaan kami sebagai dagangan,” kata Musa.
Ia juga meminta agar program lingkungan melibatkan masyarakat setempat serta memberi manfaat ekonomi langsung.
“Jangan sampai kami hanya jadi penonton, sementara orang luar yang ambil manfaatnya,” tandasnya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan