PorosBekasi.com – Keberadaan jembatan penyeberangan orang (JPO) di sejumlah titik Kota Bekasi kini lebih banyak difungsikan sebagai ruang pemasangan iklan, mulai dari reklame hingga videotron.
Meski tujuannya untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), namun dalam prakteknya kerap kali mengabau spek keselamatan konstruksi dan pengguna jalan.
Menurut Dewan Pendiri Jendela Komunikasi (Jeko), Bob, pemasangan reklame di JPO sering kali dilakukan tanpa memperhatikan standar keselamatan kerja maupun kenyamanan pejalan kaki.
“Pengerjaan JPO di Jalan Ahmad Yani sebelumnya di depan Kantor Wali Kota dikerjakan tanpa pengaman atau K3, dan juga JPO di depan Kantor Kementerian Agama tepat seberang Stadion Patriot Candrabhaga,” ungkap Bob, Rabu 8 Oktober 2025.
Menurutnya, dalam banyak kasus, pemerintah daerah tampak lebih fokus mengejar PAD ketimbang menjamin keamanan publik.
“Kriteria bagi pejalan kakinya yang aman, nyaman, namun keselamatannya diabaikan, lebih untuk pasang iklan yang bisa dongkrak PAD,” ujar Bob.
Bob menjelaskan, munculnya reklame di JPO tak lepas dari mahalnya biaya pembangunan konstruksi. Karena itu, kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan sebagai kompensasi biaya pembangunan.
“Karena membangun JPO cukup mahal, sehingga dikerjasamakan sebagai kompensasi dengan memasang iklan,” tambahnya.
Padahal, dalam aturan SOP K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pembangunan JPO, terdapat panduan yang jelas mengenai identifikasi bahaya, penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti helm dan sepatu keselamatan, hingga prosedur evakuasi darurat dan pengawasan berkala.
Namun kenyataannya, penerapan K3 di lapangan masih jauh dari standar. Minimnya pengawasan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi membuat para pekerja kerap mengabaikan prosedur keselamatan.
Hingga berita ini diterbitkan, Plt Kepala DBMSDA Idi Sutanto belum memberikan tanggapan terkait penerapan keselamatan kerja dan perlindungan pengguna jalan dari potensi material jatuh selama proses pengerjaan reklame di JPO.
Tinggalkan Balasan