PorosBekasi.com – Kementerian Keuangan menegaskan kabar yang menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hanya mampu bertahan selama tiga bulan adalah tidak benar. Pemerintah menyebut informasi tersebut sebagai disinformasi yang tidak memiliki dasar resmi.
Isu itu sebelumnya beredar di media sosial dan memicu beragam respons publik, terutama karena disertai klaim ekstrem terkait pelemahan nilai tukar rupiah. Pemerintah menilai narasi tersebut menyesatkan dan berpotensi menciptakan kepanikan.
Melalui akun X resmi PPID Kementerian Keuangan (@PPIDKemenkeu), pemerintah memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar.
“Berita yang beredar mengenai APBN RI hanya cukup untuk 3 bulan dan rupiah bisa menyentuh Rp 20.000 per dollar AS merupakan berita hoaks,” tulis @PPIDKemenkeu, dikutip Jumat (24/4/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang beredar di publik.
“Informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah kami sampaikan. Itu disinformasi yang mencatut nama saya,” ujarnya.
Pemerintah memastikan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih berada dalam posisi aman dengan dukungan sejumlah instrumen penyangga.
Salah satunya adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tercatat sekitar Rp420 triliun, yang berfungsi sebagai cadangan fiskal untuk menjaga stabilitas keuangan negara.
Selain itu, pemerintah juga memiliki dukungan likuiditas internal sekitar 25 miliar dolar AS yang dapat digunakan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional apabila diperlukan.
Dengan kondisi tersebut, ruang fiskal Indonesia dinilai masih cukup kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Pemerintah disebut terus menjaga defisit APBN agar tetap berada di bawah 3 persen sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi. Batas defisit di bawah 3 persen dinilai merupakan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia serius dalam menjaga stabilitas fiskal.
“Angka defisit itu bukan sekedar target tapi sinyal ke dunia kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita, petunjuknya seperti itu kita tidak akan pernah menembus 3%,” ujar Purbaya di Gedung Juandal I, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor global.
Sejumlah kalangan ekonomi menilai bahwa defisit APBN merupakan bagian normal dari siklus pengelolaan anggaran negara dan bukan indikasi tekanan fiskal.
Dalam praktiknya, defisit kerap digunakan untuk memperkuat belanja pemerintah guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama pada periode awal tahun anggaran.
Dengan pengelolaan yang terukur, defisit tetap berada dalam batas yang dianggap aman dan tidak mencerminkan kondisi krisis.
Pemerintah juga menegaskan bahwa Indonesia tidak dalam kondisi yang bergantung pada bantuan lembaga internasional seperti IMF maupun Bank Dunia.
Hal ini dinilai mencerminkan bahwa fundamental ekonomi nasional masih cukup kuat dan mampu berdiri secara mandiri di tengah tekanan global.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media sosial, terutama yang tidak memiliki sumber resmi.
Peningkatan literasi digital dinilai penting untuk mencegah penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional.
Dengan berbagai indikator yang ada, pemerintah kembali menegaskan bahwa APBN saat ini berada dalam kondisi stabil, kuat, dan terkendali, sementara narasi yang menyebut hanya bertahan tiga bulan dipastikan tidak sesuai fakta.
Tinggalkan Balasan