PorosBekasi.com – Pembangunan turap saluran inlet–outlet di Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi, yang menelan APBD 2025 senilai lebih dari Rp5,7 miliar, jadi bahan gunjingan publik. Postingan terkait pembangunan turap juga tak luput dari komentar miring warganet.
Bukan hanya karena pengerjaan yang diduga asal-asalan, tetapi juga karena proyek ini dituding sebagai “paket balas jasa” usai Pilkada Kota Bekasi.
CV Putra Bonansa Jaya selaku pelaksana diminta pertanggungjawaban atas pekerjaan yang disebut tak sesuai KAK dan RAB yang ditetapkan PPK Dinas DBMSDA.
Kecurigaan publik makin membesar setelah beredar video dan narasi di media sosial. Dalam rekaman, pondasi turap terlihat tanpa penguatan beronjong atau sepatu pondasi, struktur dasar yang mencegah longsor dan retak seperti kasus turap ambruk di Jembatan Nol Rawalumbu, beberapa waktu lalu.
Ironisnya, pekerjaan hari Kamis (11/22) itu disebut berlangsung tanpa satu pun pengawas teknis. Hal ini sontak memunculkan pertanyaan publik. Komentar warganet pun langsung “menyala” atas postingan pengerjaan proyek turap yang beredar.
Seperti pemilik akun TikTok @Metrodua.News yang menulis, “Berlangsung hari ini Kamis (11/22/2025) pekerjaan dilokasi tanpa adanya pengawas dan tim teknis dari Dinas terkait”.
Disusul komentar pedas @fidi17, “Waduh mana mau pengawasnya ke kampung, yang ada maunya ke mall dan karaoke”.
Akun @autopilot ikut menyenggol para pejabat yang terkesan makan gaji buta, “Waduh kebanyakan fee nya @triadhianto”.
Ada pula yang menyinggung etika kerja, seperti pemilik akun @nurmansyah yang menulis, “Tidak amanah dalam bekerja, padahal jika mereka amanah jujur pasti berkah rejekinya“.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas DBMSDA Kota Bekasi, Idi Sutanto, tetap memilih bungkam. Idi—yang dikenal sebagai ASN “paling senior” di dinas tersebut dan pernah bekerja di bawah Tri Adhianto saat menjabat Kadis PUPR, belum memberikan penjelasan meski dimintai tanggapan berkali-kali.
Tinggalkan Balasan