PorosBekasi.com – Konflik berkepanjangan antara kubu Adelia Sidik dan Syahril Mubarok dalam kepengurusan DPD KNPI Kota Bekasi, kini menjalar hingga ke tingkat kecamatan.
Tidak adanya komunikasi maupun instruksi dari kedua pihak, membuat seluruh DPK di kecamatan terombang-ambing tanpa arah, termasuk Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang terpaksa mandek total.
Kekisruhan ini diungkapkan Farhan, fungsionalis DPK KNPI Bekasi Timur, yang menilai dampak dualisme sudah semakin merusak sendi organisasi.
Ia menyebut bahwa tarik-menarik kepentingan politik di level kota telah menjadikan pengurus kecamatan sebagai korban.
“Sampai hari ini tidak ada arahan sama sekali. Baik dari kubu Adelia maupun Syahril, tidak ada yang mencoba melakukan komunikasi dengan kami di tingkat kecamatan. Ini sangat memprihatinkan,” tegas Farhan dalam keterangannya, dikutip Kamis (11/12/2025).
Farhan menuntut agar kebuntuan ini segera diakhiri dan meminta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengambil peran sebagai mediator yang netral.
Menurutnya, kepala daerah tidak boleh membiarkan konflik ini berlarut karena dampaknya langsung dirasakan generasi muda.
“Kami minta Wali Kota hadir sebagai penengah. Jangan ada kesan politik dalam penyelesaian ini. Jangan memperkeruh suasana, pemerintah kota harus bisa memediasi, bukan ikut menambah masalah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pasifnya Dispora Kota Bekasi. Diamnya instansi tersebut, kata Farhan, justru memperburuk situasi karena tidak memberikan kepastian legalitas dan arah bagi KNPI di tingkat kecamatan. Ia menekankan urgensi sikap netral, terutama terkait dana hibah.
“Dispora jangan mencairkan dana hibah kepada salah satu kubu mana pun sebelum ada mediasi resmi dan kepengurusan KNPI kembali bersatu. Ini penting untuk menghindari kesan keberpihakan. Dana hibah harus ditahan dulu sampai organisasi ini selesai di tingkat kota,” tandasnya.
Lebih jauh, Farhan menyinggung peran Adelia Sidik yang juga merupakan anggota DPRD Kota Bekasi. Ia menilai seorang legislator seharusnya menunjukkan keteladanan politik, bukan justru membiarkan konflik semakin menjalar.
“Sebagai anggota DPRD, mestinya Adelia bisa menunjukkan sikap lebih dewasa, lebih komunikatif, dan memahami bahwa kepemudaan itu harus dirangkul, bukan dibelah. Ketika seorang wakil rakyat tidak mampu meredakan konflik di organisasi yang ia pimpin, ini menimbulkan pertanyaan besar soal sensitivitas dan kepemimpinan politiknya,” tambah Farhan.
Farhan mengingatkan bahwa macetnya penyelesaian dualisme ini bukan hanya soal perebutan legitimasi, tetapi juga ancaman bagi konsolidasi OKP, regenerasi pemuda, dan marwah KNPI di mata pemerintah maupun publik.
“KNPI seharusnya menjadi rumah besar pemuda, bukan arena konflik kepentingan yang membuat organisasi lumpuh hingga ke akar struktur,” tutupnya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan