PorosBekasi.com – Tingginya pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tak lantas membuat keuangan daerah sehat. Sosiolog FISIP Unisma Bekasi sekaligus Sekretaris Umum Pengurus Besar BKMB Bhagasasi, Andi Sopandi, menilai anggaran tahun 2025 justru memperlihatkan ketimpangan alokasi dan lemahnya prioritas pembangunan.
“Sekitar 40 sampai 50 persen APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2025 ini lebih untuk belanja pada biaya sumber daya manusia hingga PPPK,” kata Andi, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, porsi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan hanya masing-masing 20 persen. Sementara itu, bidang pembangunan fisik dan sektor lain harus berebut porsi anggaran yang tersisa.
“Di sisi lain, pembangunan sektor sosial masih sangat kurang,” imbuhnya.
Andi mengakui, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto terlihat aktif turun langsung ke lapangan, mulai dari menginspeksi pasar, persoalan sampah, hingga keberadaan pedagang kaki lima (PKL).
“Akan tetapi tidak ada pengerukan saluran kali, sungai, sehingga ketika hujan masih saja tetap banjir,” ungkapnya.
Andi juga menyoroti pembongkaran bangunan di bantaran kali dan Kalimalang yang digadang-gadang akan dialihfungsikan menjadi taman.
“Sampai saat ini pembuatan tamannya belum juga dilakukan, dan ini harus menjadi perhatian,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemkot Bekasi mengklaim telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp210,94 miliar sesuai arahan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ.
Dana efisiensi itu disebut akan dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, stabilitas harga pangan, cadangan pangan, serta program peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.
Tinggalkan Balasan