Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis, 19 November 2026.

Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, itu dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap pengesahan regulasi tersebut.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” kata Puan Maharani di Komplek Parlemen Senayan.

“Setuju,” seru anggota yang hadir.

Palu pun diketok sebagai tanda persetujuan DPR. Namun, pengesahan di parlemen belum otomatis menjawab persoalan utama: seberapa efektif aturan ini digunakan untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan?

Menunggu 18 Tahun, Pembahasan Dikebut

Pengesahan ini mengakhiri proses panjang yang telah berlangsung selama 18 tahun. Draf regulasi tersebut pertama kali diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

Pembahasan intensif baru dikebut sejak September 2025. Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menggelar rapat perdana pada 5 November 2026, menyepakati RUU pada pembahasan tingkat I pada 18 November, kemudian membawanya ke rapat paripurna sehari setelahnya.

Pengesahan itu berlangsung 26 hari lebih cepat dari target awal, yakni 15 Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman, melaporkan bahwa pembahasan telah merampungkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 perubahan redaksional, 40 perubahan substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru.

Perubahan tersebut membuat jumlah pasal dalam rancangan regulasi bertambah dari 67 menjadi 74 pasal.

Perampasan Aset Tanpa Menunggu Vonis Pidana

Salah satu substansi paling penting dalam regulasi ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture.

Melalui mekanisme tersebut, negara dapat mengajukan perampasan aset melalui proses pengadilan tanpa harus menunggu pemilik atau pihak yang diduga melakukan tindak pidana dijatuhi vonis pidana terlebih dahulu.

Mekanisme ini ditujukan untuk menghadapi kondisi ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diproses melalui mekanisme pidana biasa.

Aset yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana dan tidak dapat dibuktikan asal-usul sahnya dapat menjadi objek permohonan perampasan melalui pengadilan.

Dengan demikian, upaya pemulihan aset negara tidak selalu harus bergantung pada keberhasilan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku.

Ruang lingkup tindak pidana yang dicakup juga tidak terbatas pada korupsi. Regulasi ini turut menyasar kejahatan narkotika dan psikotropika, terorisme beserta pendanaannya, penyelundupan manusia dan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas, termasuk investasi bodong.

Selain mekanisme perampasan, undang-undang ini mewajibkan Presiden membentuk badan pengelola aset. Lembaga tersebut nantinya bertugas memastikan aset yang disita dapat dikelola secara profesional dan akuntabel, sehingga tidak terbengkalai, rusak, atau hilang selama proses hukum berlangsung.

Namun, kewenangan besar dalam mengelola aset hasil kejahatan juga harus diimbangi sistem pengawasan yang kuat.

Tanpa transparansi dan pertanggungjawaban, lembaga yang dibentuk untuk menyelamatkan aset negara justru berisiko menjadi sumber persoalan baru.

Puan Maharani menegaskan pengesahan regulasi tersebut bukan dilakukan karena tekanan pihak tertentu.

“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.” ucapnya.

Ujian Sesungguhnya Ada pada Penegakan Hukum

Pengesahan UU Perampasan Aset patut menjadi langkah penting dalam pemberantasan korupsi. Namun, keberhasilan regulasi ini tidak cukup diukur dari selesainya pembahasan di DPR atau ketukan palu dalam rapat paripurna.

Publik justru perlu mengawasi bagaimana aturan tersebut diterapkan, siapa yang menjadi sasaran, serta apakah pelaksanaannya benar-benar mampu memulihkan kerugian negara tanpa mengorbankan hak masyarakat yang tidak bersalah.

Ujian itu juga berlaku di daerah, termasuk Kota Bekasi yang tengah menghadapi persoalan hukum terkait tata kelola PT Migas Perseroda Kota Bekasi.

Setidaknya ada empat persoalan yang perlu mendapat perhatian setelah pengesahan regulasi tersebut.

Pertama, apakah mekanisme perampasan aset dalam UU ini dapat diterapkan terhadap perkara PT Migas Perseroda Kota Bekasi?

Kasus yang kini ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung tersebut berkaitan dengan tata kelola perusahaan selama periode 2009-2024.

Jika dalam proses penyidikan ditemukan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, publik tentu menunggu apakah instrumen hukum perampasan aset dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara.

Penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan peralihan, waktu berlakunya undang-undang, serta proses hukum yang berlaku.

Kedua, sejauh mana keterbukaan pemerintah dan DPR terhadap naskah final undang-undang?

Hingga menjelang rapat paripurna, naskah final yang terdiri dari 74 pasal belum tersedia secara resmi untuk diakses publik.

Masyarakat tidak seharusnya hanya menerima penjelasan mengenai 10 pokok pengaturan atau laporan hasil pembahasan DPR.

Naskah lengkap diperlukan agar publik, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil dapat memeriksa secara langsung ketentuan yang telah disahkan, termasuk batas kewenangan aparat dan mekanisme perlindungan hukum.

Ketiga, siapa yang akan mengawasi badan pengelola aset?

Pembentukan lembaga baru tidak otomatis menjamin pengelolaan aset berjalan bersih. Harus ada mekanisme pengawasan yang independen, transparansi laporan, serta pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai lembaga yang dibentuk untuk menyelamatkan kekayaan negara justru membuka peluang penyimpangan baru.

Keempat, bagaimana perlindungan terhadap korban dan pihak ketiga yang beritikad baik?

Perampasan aset tidak boleh dilakukan secara serampangan. Negara harus memastikan adanya proses pembuktian dan kesempatan membela diri bagi pihak yang memiliki kepentingan sah atas aset tersebut.

Istri, anak, keluarga, maupun pembeli yang tidak mengetahui bahwa suatu aset berkaitan dengan tindak pidana tidak boleh kehilangan haknya tanpa proses hukum yang adil.

Pada akhirnya, keberhasilan UU Perampasan Aset bukan sekadar seberapa banyak harta yang berhasil dirampas, melainkan seberapa tepat sasaran penerapannya dan seberapa besar manfaatnya bagi pemulihan kerugian negara serta masyarakat.

UU ini harus menjadi instrumen untuk memiskinkan koruptor, bukan justru memiskinkan rakyat yang tidak bersalah.

Palu DPR memang sudah diketok. Namun, masih ada tahapan yang harus dilalui sebelum undang-undang berlaku efektif, yakni pengesahan Presiden dan pengundangan dalam Lembaran Negara, disertai kesiapan aturan pelaksanaan dan kelembagaan.

Setelah itu, publik berhak menagih pembuktiannya. Termasuk di Bekasi, masyarakat menunggu apakah regulasi ini benar-benar mampu memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang diduga dirugikan oleh praktik kejahatan.

 

Porosbekasicom
Editor