Pemecatan Dua PPPK Pamor Bekasi Picu Kritik, Dasar Keputusan Dipertanyakan

POROSBEKASI.COM – Pemecatan dua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pamor di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi menuai kritik.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut sanksi terhadap dua pegawai, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi penegakan disiplin dan ruang kebebasan berpendapat di lingkungan birokrasi.

Jika pemberhentian tersebut benar-benar berkaitan dengan candaan mengenai “cat” dalam percakapan WhatsApp Group, keputusan itu patut dipertanyakan.

Terlebih, apabila sebelumnya sanksi yang dijatuhkan hanya berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tetapi kemudian berubah menjadi pemecatan.

Perubahan sanksi tersebut membutuhkan penjelasan terbuka. Publik berhak mengetahui dasar hukum, proses pemeriksaan, serta pertimbangan yang digunakan hingga berujung pada keputusan pemberhentian.

Tanpa penjelasan yang transparan, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK.

Mereka bisa merasa bahwa percakapan internal, candaan, bahkan kritik sekalipun dapat berujung pada persoalan kepegawaian apabila dianggap tidak sejalan dengan pihak yang memiliki kekuasaan.

Situasi seperti itu tentu tidak mencerminkan birokrasi yang sehat. Lingkungan pemerintahan seharusnya memberikan ruang bagi pegawai untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, memberikan kritik, maupun berkeluh kesah secara wajar tanpa dihantui ketakutan akan dilaporkan.

Jika setiap percakapan berpotensi dijadikan alat untuk mengadukan pegawai kepada pimpinan, maka budaya komunikasi yang terbuka di lingkungan pemerintahan bisa terancam.

ASN dan P3K akan memilih diam daripada menyampaikan pendapat karena khawatir ucapan mereka disebarkan melalui tangkapan layar dan berujung pada sanksi.

Karena itu, Tri Adhianto dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi diminta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pemberhentian kedua PPPK Pamor tersebut.

Ada sejumlah hal mendasar yang perlu dijelaskan kepada publik, yakni surat keputusan pemberhentian, ketentuan atau pasal yang dinilai dilanggar, berita acara pemeriksaan atau sidang etik, serta alasan perubahan sanksi dari pemotongan TPP menjadi pemecatan.

Apabila terdapat pelanggaran berat lain yang menjadi dasar pemberhentian dan belum disampaikan kepada publik, pemerintah daerah seharusnya membuka informasi tersebut secara proporsional. Klarifikasi dari pihak pemerintah juga tetap terbuka untuk diberitakan.

Namun, jika pemberhentian itu semata-mata didasarkan pada candaan “cat” dalam percakapan WhatsApp Group yang kemudian di-screenshot oleh kerabat dekat kekuasaan, keputusan tersebut patut dievaluasi. Pemecatan perlu dicabut, hak kedua PPPK dipulihkan, dan pemerintah daerah semestinya menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan.

Sebab, menjatuhkan hukuman pemecatan hanya karena candaan, tanpa dasar pelanggaran yang jelas dan proses yang transparan, bukanlah bentuk penegakan disiplin yang sehat. Tindakan semacam itu justru berpotensi merusak reputasi sekaligus memutus sumber penghidupan seseorang.

Jabatan Wali Kota bukan alat untuk membungkam kritik ataupun candaan. Kekuasaan justru harus digunakan untuk melindungi masyarakat dan memastikan pemerintahan berjalan secara adil, termasuk memberikan perlindungan terhadap P3K Pamor yang disebut hanya bercanda dalam percakapan WhatsApp Group.