Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Pembangunan Wisata Air Kalimalang di Kota Bekasi menuai kritik dari warga. Alih-alih mendapat sambutan positif, proyek yang dipromosikan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono melalui akun Instagram @mastriadhianto, pada Kamis (18/11/2026), justru memicu perdebatan mengenai prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.

Salah satu persoalan yang paling banyak disinggung warga adalah angka Rp123 miliar.

Mereka mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu layak dialokasikan untuk pembangunan wisata air, sementara sejumlah ruas jalan di Kota Bekasi masih rusak dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Warga bahkan menilai anggaran tersebut akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan, khususnya Jalan Kalimalang dari kawasan MM hingga Sumber Artha.

Warga Nilai Rp123 Miliar Bisa untuk Perbaikan Jalan Kalimalang

Salah satu komentar yang paling banyak mendapat tanda suka dan balasan berasal dari akun @rrangaa_._.

“123 miliar kalo dibuat benerin jalan kalimalang dari mm smpe sumber artha kualitasnya bisa setara bahkan lebih dari becakayu pdhal,” sindirnya.

Komentar tersebut kemudian diperkuat dengan pernyataan lain dari akun yang sama.

“mending anggarannya dibuat revitalisasi jalan kalimalang pakk, 123 miliar udah bisa benerin jalan kalimalang setara tol becakayu dari mm smpe sumber artha,” celetuk pemilik akun.

Pernyataan itu menggambarkan kekecewaan warga terhadap kondisi infrastruktur jalan yang dinilai belum mendapat perhatian sebanding dengan pembangunan destinasi wisata baru.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lain. Mereka mengungkapkan persoalan jalan rusak, kemacetan, hingga fasilitas publik yang dinilai belum memadai.

Jalan DR. Ratna hingga Galaxy Ikut Dikeluhkan

Kritik warga tidak hanya tertuju pada Jalan Kalimalang. Sejumlah persoalan infrastruktur dan penataan kawasan lain turut disampaikan melalui kolom komentar unggahan tersebut.

1. Jalan DR. Ratna Bergelombang setelah Galian Kabel

Akun @fauzi_rasyidd mengeluhkan kondisi Jalan DR. Ratna, mulai dari depan hingga kawasan Jatibening.

Keluhan tersebut mengarah pada kondisi jalan setelah pekerjaan penggantian box kabel optik. Warga menilai permukaan jalan yang bergelombang membahayakan pengendara, terutama kendaraan roda dua.

“Jalan DR. Ratna dari depan sampai Jati Bening tidak ada yang benar, bergelombang dan membahayakan setelah penggantian Box kabel Optik,” ucap pemilik akun.

Persoalan ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan tanggung jawab pemulihan jalan setelah pekerjaan utilitas selesai dilakukan.

2. Pelaku UMKM Galaxy Keluhkan Tembok yang Menutupi Restoran

Persoalan penataan kawasan juga disampaikan akun @nissabahrii, pemilik usaha @toramen.id di kawasan Galaxy.

Ia meminta Pemerintah Kota Bekasi meninjau keberadaan tembok tinggi di depan restorannya yang dinilai menghalangi pandangan dan akses pelanggan.

Menurut keluhan tersebut, keberadaan tembok itu berdampak terhadap penurunan penjualan usaha.

Keluhan ini menunjukkan bahwa pembangunan dan penataan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada perubahan fisik kawasan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku UMKM.

3. Titik Kemacetan Disebut Bertambah Menjadi 29 Ruas

Akun @kangmas_agung.s.s turut mengunggah informasi yang mengutip data Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Dalam keterangannya, jumlah ruas jalan yang mengalami kemacetan disebut meningkat dari 24 menjadi 29 titik.

Kemacetan tersebut dikaitkan dengan pekerjaan galian pipa, betonisasi, hingga proyek yang tidak disertai pengaturan lalu lintas secara memadai.

Sejumlah kawasan yang disebut rawan kemacetan antara lain Jalan Raya Bekasi dan Sultan Agung di Medan Satria, Pondok Gede dan Jatimakmur, Bulak Kapal, serta Pintu Tol Bekasi Timur dan Kaliabang, Bekasi Utara.

Jika data tersebut sesuai dengan catatan Dishub, bertambahnya titik kemacetan menjadi persoalan yang perlu segera ditangani.

Sebab, dampaknya bukan hanya perjalanan warga semakin lama, tetapi juga meningkatnya beban aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Warga Pertanyakan Halte, Trotoar, dan Transportasi Umum

Kritik terhadap Wisata Air Kalimalang juga berkembang menjadi perdebatan mengenai arah pembangunan transportasi publik di Kota Bekasi.

Akun @palalaic menyinggung fasilitas halte yang dinilai belum memadai, meskipun layanan TransJakarta telah menjangkau wilayah Bekasi.

“Bener banget, TJ pun udah masuk bekasi tapi bekasi bikin halte aja susah banget. Malah bikin program sampah kaya gini, buang buang duit ajee,” tulisnya.

Sementara itu, akun @kopeka.bekasi meminta pemerintah lebih memprioritaskan fasilitas yang digunakan masyarakat sehari-hari.

“Pak.. Mending rapihin pedestrian atau trotoar udh jelas banyak yg pakai dan gratis pula dan perbanyak angkutan umum massal di dalam kota nya,” imbuh pemilik akun.

Kritik lainnya datang dari akun @nanana.dyana yang membandingkan pengembangan transportasi publik di Bekasi dengan Jakarta.

“Jakarta sibuk membangun transportasi berbasis smart city jaklingko gratis, tije murmer. Ini bekasi sibuk mungutin duit dari sumberdaya di komersilin. Padahal bisa loh bikin transportasi seperti jaklingko dan perbanyak armada juga rute transpatriot biar mudah di akses ke plosok² bekasi,” sindirnya.

Rangkaian komentar tersebut memperlihatkan bahwa warga tidak semata-mata menolak pembangunan wisata.

Mereka mempertanyakan mengapa fasilitas dasar seperti trotoar, halte, dan transportasi umum belum menjadi prioritas yang dirasakan secara merata.

Tarif Wisata Air Ikut Dipersoalkan, Warga Sebut Terlalu Mahal

Persoalan anggaran semakin ramai diperdebatkan setelah warga turut menyoroti tarif Wisata Air Kalimalang.

Sejumlah komentar menyebut tarif Rp100 ribu hingga Rp300 ribu untuk menikmati perjalanan perahu selama delapan menit terlalu mahal.

Akun @agustinimaniyati menulis:

“Hrga nya terlalu mahal pak…..8 menit 300 RB….saya ngojol seharian aja g dpt sgtu”

Akun @rrangaa_._ juga mempertanyakan sasaran pasar dari tarif tersebut.

“250-300 rb buat naik perahu dgn wktu 8 menit, target pasarnya siapa pak?”

Sementara akun @soplanluthfy22167 membandingkan harga tersebut dengan biaya rekreasi keluarga di Ancol.

“mending k Ancol dufan 200-300rb sekeluarga bisa sepuasnya gak 8meni”

Menanggapi polemik harga tersebut, akun @defirahadi yang merupakan pihak pengelola memberikan klarifikasi bahwa layanan perahu digratiskan hingga Minggu, sedangkan tarif normalnya Rp35 ribu.

“salah sangka.. naik perahu gratis sampe minggu kok kak. harga normal 35rb”

“perahu wisata gratis sampe minggu, harga normal 35rb”

Namun, klarifikasi itu masih mendapat tanggapan dari warga. Salah satunya menyebut informasi tarif yang berbeda telah beredar melalui akun @infobekasi.

“@defirahadi di @infobekasi udah di spill harganya”

Perbedaan informasi tarif tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak menerima informasi yang simpang siur mengenai biaya menikmati fasilitas wisata tersebut.

Di sisi lain, persoalan tarif juga memperkuat kritik warga mengenai manfaat pembangunan. Mereka mempertanyakan apakah fasilitas yang dibangun dengan anggaran besar nantinya dapat diakses secara luas atau justru hanya terjangkau oleh kelompok masyarakat tertentu.

Pemkot Bekasi Perlu Buka Rincian Anggaran Rp123 Miliar

Di tengah perdebatan tersebut, pertanyaan paling mendasar yang belum terjawab adalah kebenaran angka Rp123 miliar yang beredar di media sosial.

Apakah angka tersebut benar merupakan total anggaran pembangunan Wisata Air Kalimalang tahap pertama? Jika benar, masyarakat berhak mengetahui penggunaannya secara terperinci.

Ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya:

1. Total anggaran pembangunan: Berapa nilai anggaran sebenarnya untuk Wisata Air Kalimalang tahap pertama? Apakah benar mencapai Rp123 miliar seperti yang disebutkan warga?

2. Rincian penggunaan dana: Berapa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dermaga, pengadaan perahu, pengerukan, taman, jembatan, hingga biaya pengelolaan?

3. Sumber pembiayaan: Apakah proyek tersebut sepenuhnya menggunakan APBD Kota Bekasi, bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau melibatkan kerja sama dengan pihak swasta?

4. Anggaran perbaikan Jalan Kalimalang: Berapa dana yang dialokasikan untuk perbaikan Jalan Kalimalang dari MM hingga Sumber Artha pada tahun anggaran yang sama?

5. Perbaikan jalan lainnya: Berapa anggaran yang disediakan untuk menangani kerusakan Jalan DR. Ratna dan ruas jalan lain yang dikeluhkan masyarakat?

6. Pengelolaan dan kontribusi PAD: Siapa pihak yang mengelola Wisata Air Kalimalang dan bagaimana skema pembagian pendapatannya? Apakah seluruh penerimaan masuk ke kas daerah atau terdapat bagian untuk pengelola swasta?

Keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat dapat menilai apakah pembangunan wisata air telah direncanakan secara efisien dan memberikan manfaat sebanding dengan dana yang dikeluarkan.

Tanpa penjelasan resmi dan dokumen anggaran yang dapat diakses publik, angka Rp123 miliar akan terus menjadi bahan perdebatan.

Jangan Sampai Wisata Air Dibangun, Infrastruktur Dasar Terabaikan

Deretan komentar warga di media sosial seharusnya tidak dianggap sekadar kritik atau nyinyiran. Keluhan tersebut menggambarkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

Jalan bergelombang, kemacetan, trotoar yang belum memadai, hingga fasilitas halte dan transportasi umum merupakan kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Ironisnya, ketika pemerintah menghadirkan destinasi wisata baru, warga masih harus berhadapan dengan persoalan infrastruktur yang belum terselesaikan.

Pembangunan Wisata Air Kalimalang tentu tidak harus dihentikan hanya karena adanya kritik. Namun, Pemerintah Kota Bekasi perlu memastikan bahwa proyek tersebut tidak mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang jauh lebih mendasar.

Jika pemerintah mampu mengalokasikan anggaran untuk membangun destinasi wisata, masyarakat juga berhak menuntut keseriusan yang sama dalam memperbaiki jalan, menata trotoar, menyediakan halte, dan meningkatkan layanan transportasi umum.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari megahnya sebuah proyek atau hadirnya objek wisata baru.

Ukuran utamanya adalah seberapa besar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang setiap hari masih harus berjibaku dengan jalan rusak dan kemacetan.

Wisata air boleh menjadi wajah baru Kota Bekasi. Namun, jangan sampai pembangunan yang terlihat megah justru membuat persoalan infrastruktur dasar semakin terabaikan.

 

Porosbekasicom
Editor