Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, mulai mengembangkan potensi ekonomi kelautan dan perikanan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Jokte, Distrik Sausapor.

Peletakan batu pertama yang melibatkan Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath menjadi langkah awal penyediaan infrastruktur untuk memperkuat usaha nelayan dan membuka peluang ekonomi masyarakat pesisir.

Yeskiel menyebut pembangunan KNMP sebagai langkah strategis untuk mendorong kemajuan sektor perikanan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.

“Ini boleh jadi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pertama di Kabupaten Tambrauw. Kita berharap ke depan akan ada pembangunan kampung nelayan berikutnya di wilayah pesisir lainnya,” katanya dikutip ANTARA Papua Tengah, pada 16 Oktober 2026.

Kabupaten Tambrauw memiliki potensi sumber daya laut yang dapat dikembangkan sebagai penopang perekonomian masyarakat. Potensi tersebut mencakup berbagai jenis tuna dan biota laut lainnya yang membutuhkan dukungan sarana produksi, penyimpanan, penanganan hasil tangkapan, hingga pemasaran.

Pengembangan potensi perikanan diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi nelayan. Namun, pemanfaatan sumber daya laut juga perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kebutuhan masyarakat pesisir agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Yeskiel menegaskan, pembangunan sarana perikanan harus diikuti kesiapan masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha yang tersedia.

“Peluang ini harus dikelola dengan baik agar dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kita ingin nelayan Tambrauw menjadi pelaku utama dalam pengembangan usaha perikanan dan kelautan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan aktif nelayan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada penyediaan bangunan, tetapi juga mendukung kemampuan masyarakat mengembangkan usaha secara mandiri.

KNMP Jokte direncanakan dilengkapi enam bangunan utama, dermaga, serta sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan. Fasilitas yang disebut dalam paparan pembangunan meliputi gudang beku, gudang es, pabrik es, sentra kuliner, serta rencana bantuan 10 unit perahu nelayan.

Rincian seluruh bangunan dan tahapan penyediaannya perlu mengacu pada dokumen teknis pelaksanaan agar setiap fasilitas yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dari sisi ekonomi, keberadaan gudang beku, gudang es, dan pabrik es berpotensi membantu menjaga mutu ikan setelah ditangkap. Fasilitas rantai dingin dapat mengurangi risiko penurunan kualitas hasil tangkapan sebelum didistribusikan atau dipasarkan.

Kondisi tersebut penting bagi nelayan karena mutu ikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi nilai jual. Penanganan hasil tangkapan yang lebih baik berpotensi memperluas pilihan pasar sekaligus mengurangi kerugian akibat ikan mengalami penurunan kualitas.

Sementara itu, pembangunan dermaga dapat menunjang aktivitas pendaratan perahu serta bongkar muat ikan. Infrastruktur tersebut diharapkan membantu kelancaran kegiatan nelayan, mulai dari kembali melaut hingga menyalurkan hasil tangkapan.

Meski demikian, manfaat ekonomi fasilitas tersebut akan bergantung pada kesiapan operasional, ketersediaan pasokan energi, pemeliharaan peralatan, biaya layanan, serta pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.

Selain pembangunan fasilitas, rencana bantuan 10 unit perahu diharapkan memperkuat sarana penangkapan ikan. Dukungan tersebut berpotensi membantu kegiatan produksi nelayan, tetapi dampaknya terhadap pendapatan masyarakat baru dapat dinilai setelah bantuan dan fasilitas dimanfaatkan secara nyata.

Bagi masyarakat Kampung Jokte, pembangunan KNMP diharapkan memperluas akses terhadap sarana perikanan dan kesempatan usaha. Apresiasi serta harapan Oktovianus Yesnath, tokoh masyarakat sekaligus nelayan Kampung Jokte, menjadi bagian penting untuk menggambarkan perspektif warga terhadap program tersebut.

Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan KNMP sebagai kawasan yang mengintegrasikan sarana produksi, penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.

Dalam keterangan resmi pada 5 Juli 2026, KKP menjelaskan pentingnya penguatan kapasitas pengurus dan pengelolaan aset.

“Aset yang dibangun adalah aset masyarakat untuk bisa dimanfaatkan, dijaga dan dipergunakan sebaik baiknya,” ujar Sekretaris Jenderal KKP, Andy Artha Donny Oktopura.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur perlu diikuti pengelolaan dan pemeliharaan yang memadai agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Keberhasilan program ini tentunya tak hanya ditentukan oleh berdirinya bangunan, tetapi juga kemampuan fasilitas mendukung aktivitas nelayan, memperbaiki penanganan hasil tangkapan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan nilai ekonomi sumber daya laut secara berkelanjutan.

 

Porosbekasicom
Editor