POROSBEKASI.COM – Program pembiayaan bersubsidi milik PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) tengah menjadi sorotan publik.
Center for Budget Analysis (CBA) mengungkap adanya dugaan penyimpangan penerima manfaat dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank syariah tersebut.
Data CBA mencatat sebanyak 335 debitur berlatar belakang ASN TNI, dan Polri terdaftar sebagai penerima fasilitas KUR. Total subsidi margin yang telah dikucurkan untuk kelompok debitur ini mencapai angka Rp868.541.859.
Kondisi ini memicu tanda tanya besar terkait akurasi penyaluran dana bersubsidi. Padahal, program KUR secara khusus dirancang pemerintah untuk menopang permodalan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Realisasi Jumbo yang Dibayangi Polemik
Secara kinerja, penyaluran KUR BSI sebenarnya mencatatkan angka yang impresif. Berdasarkan catatan realisasi per Desember 2025, BSI berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp12,231 triliun atau setara 92,29 persen dari total pagu Rp13,253 triliun kepada 90.218 rekening.
Sayangnya, capaian besar tersebut kini ternoda oleh polemik ketepatan sasaran penerima dana.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, melontarkan kecaman keras atas lolosnya ratusan aparatur negara sebagai penerima subsidi margin KUR.
“Ini bukan sekadar salah sasaran, tapi bentuk penggerusan uang rakyat yang terang-terangan. Tercatat ada 335 debitur berstatus ASN, TNI, dan Polri yang menikmati fasilitas KUR dengan nilai subsidi margin yang telah dibayarkan mencapai Rp868.541.859. Ini adalah potensi kerugian keuangan negara yang nyata dan tidak boleh didiamkan!” tegas Uchok, dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/11/2026).
Sistem Verifikasi dan Kinerja Direksi BSI Dikritik
Lebih jauh, CBA menilai kasus ini mencerminkan rapuhnya sistem pengendalian internal di tubuh BSI. Lolosnya data ratusan pegawai negara seharusnya bisa terdeteksi dan dicegah sejak awal apabila proses verifikasi debitur berjalan ketat sesuai prosedur.
Uchok bahkan mengarahkan kritik tajamnya langsung kepada jajaran pimpinan tertinggi, baik Dewan Komisaris maupun Direksi BSI, yang dinilai lalai menjalankan fungsi pengawasan.
“Adanya penyaluran KUR kepada pegawai negara ini memperlihatkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi BSI hanya makan gaji buta! Dewan Komisaris gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan pembiayaan KUR, dan Direksi BSI terbukti tidak becus mengawasi serta mengendalikan aliran subsidi margin KUR,” tandas Uchok.
Penerapan Kode Etik Perusahaan Dipertanyakan
Selain aspek teknis pengawasan, CBA juga menyoroti komitmen integritas perusahaan. BSI diketahui memiliki pedoman perilaku atau Code of Conduct yang semestinya menjadi benteng bagi seluruh pegawai dalam menjaga standar etika.
Menurut Uchok, keberadaan dokumen aturan internal tersebut tidak akan bermakna jika gagal diimplementasikan dalam menjaga uang negara. Pengawasan nyata di lapangan jauh lebih dibutuhkan ketimbang sekadar aturan tertulis.
“Selama ini Code of Conduct, penegakan integritas, dan nilai etika di lingkungan BSI ternyata cuma hiasan di atas kertas. Aturan-aturan itu sama sekali tidak diterapkan sebagai standar perilaku dalam mengawal uang negara melalui pengelolaan Subsidi Margin KUR,” tutup Uchok.
Mendesak Klarifikasi dan Evaluasi Manajemen
Temuan dugaan salah sasaran ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi manajemen BSI. Publik menanti keterbukaan pihak bank dalam menjelaskan alur verifikasi debitur serta dasar penetapan penerima KUR tersebut.
Langkah evaluasi dan pertanggungjawaban atas aliran subsidi margin sangat krusial dilakukan. Hal ini penting demi memastikan anggaran negara tidak bocor ke pihak yang tidak berhak, sekaligus melindungi hak pelaku UMKM yang sangat membutuhkan akses permodalan.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan