POROSBEKASI.COM – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong pengembang perumahan untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah daerah.
Hingga November 2026, sebanyak 160 dari sekitar 360 pengembang perumahan tercatat telah menuntaskan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, menyebut jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode 2019-2020. Saat itu, pengembang yang telah menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah masih berjumlah puluhan.
“Ini merupakan lonjakan yang harus diapresiasi, karena proses penyerahan PSU tidak semudah yang kita bayangkan, karena kita mengambil alih aset pengembang baik berupa sarana, prasarana maupun utilitas,” ujarnya, dikutip Rabu (11/11/2026).
Menurut Nurchaidir, penyerahan PSU merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap pengembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mempercepat penyelesaiannya, Disperkimtan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengembang yang belum menyerahkan aset tersebut.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Sinergi ini difokuskan pada pendampingan serta sosialisasi kepada pengembang agar proses serah terima PSU dapat segera diselesaikan.
“Kami sudah berkolaborasi dengan teman-teman Kejari Kabupaten Bekasi melalui Kasi Datun untuk melakukan percepatan ataupun sosialisasi terhadap serah terima PSU,” ungkapnya.
Nurchaidir menilai keterlibatan Kejari menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pengembang dalam memenuhi kewajiban penyerahan fasilitas perumahan.
“Dengan adanya kolaborasi ini, menjadi bagian dari upaya dan terobosan pemerintah daerah melalui Disperkimtan agar semakin banyak pengembang atau developer yang segera menyerahkan fasos-fasumnya,” katanya.
Ia menambahkan, penyelesaian penyerahan PSU tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan pihak pengembang. Proses tersebut juga membutuhkan koordinasi dengan instansi lain, terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memiliki kewenangan dalam pengukuran lahan.
“Pengukuran lahannya ada di BPN, sehingga kami harus melakukan sinkronisasi dengan stakeholder terkait. Jadi, tidak bisa hanya pemerintah daerah dan pengembang saja, tetapi ada faktor eksternal lainnya yang juga harus dikolaborasikan dalam rangka percepatan serah terima PSU,” jelasnya.
Dari total sekitar 360 pengembang perumahan yang tercatat di Kabupaten Bekasi, sekitar 200 pengembang lainnya belum tercatat menuntaskan penyerahan PSU. Sebagian di antaranya masih menjalani tahapan penyelesaian administrasi maupun teknis.
“Kurang lebih ada 160 yang sudah menyerahkan, dan itu pun masih ada banyak yang sedang berproses. Jadi, kami terus berupaya mendorong percepatan serah terima PSU,” ungaknya.
Ke depan, Disperkimtan Kabupaten Bekasi akan melanjutkan koordinasi dengan Kejari, BPN, dan para pengembang untuk mempercepat penyelesaian kewajiban tersebut.
Penyerahan PSU diharapkan membuat fasilitas di kawasan perumahan dapat dikelola dan dipelihara pemerintah daerah sehingga pemanfaatannya lebih optimal bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan