PorosBekasi.com – Warga yang melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di sekitar simpang lampu merah Mega Bekasi Hypermall, dikejutkan oleh kondisi jalan yang dipenuhi sampah berserakan.
Diduga, tumpahan itu berasal dari kendaraan pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi yang melintas di lokasi tersebut.
Selain mengganggu pemandangan, bau tidak sedap juga menyebar dan membuat situasi sekitar tidak nyaman.
Peristiwa ini memicu kritik dari berbagai pihak, salah satunya Ketua DPC LSM Forkorindo Bekasi Raya, Herman Sugianto.
Ia menilai kejadian tersebut menunjukkan adanya kelalaian serius dalam operasional pengangkutan sampah di lapangan.
Menurutnya, sampah yang jatuh di jalan tidak segera ditangani, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.
“Ini bukan sekadar kelalaian, ini pembiaran. Jalan protokol jadi kotor dan bau. Warga yang dirugikan,” tegasnya, Rabu (22/4/2026).
Selain soal penanganan di lapangan, Herman juga menyoroti aspek pengelolaan anggaran yang dinilai janggal.
Ia menyebut seharusnya setiap armada pengangkut sampah dilengkapi penutup berupa terpal agar muatan tidak tercecer selama perjalanan. Namun, praktik di lapangan disebut jauh dari ketentuan tersebut.
Ia kemudian membeberkan besarnya alokasi anggaran pengadaan terpal yang tercatat dalam dokumen resmi. Pada tahun anggaran 2025, melalui paket pengadaan terpal UPTD LH dengan nomor RUP 60158436, dialokasikan dana sebesar Rp697.134.000 untuk ratusan unit terpal berbagai ukuran. Sementara pada tahun 2026, kembali dianggarkan melalui RUP 66927237 dengan nilai Rp462.984.400 untuk ratusan terpal tambahan.
“Anggarannya jelas, jumlahnya besar. Tapi barangnya ke mana? Kenapa di lapangan tidak digunakan? Ini patut dipertanyakan,” tegasnya.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan dugaan lemahnya pengawasan internal di tubuh DLH Kota Bekasi.
Tak sedikit pihak yang menilai respons dinas terkait terkesan minim, bahkan seolah tidak memberikan penjelasan terbuka atas persoalan yang berulang.
Herman pun mendesak agar Wali Kota Bekasi turun tangan langsung mengevaluasi kinerja DLH.
Ia menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.
“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya soal sampah, tapi soal kredibilitas pemerintah kota. Wajah Bekasi dipertaruhkan di jalanan,” tutupnya.
Peristiwa ini menambah catatan panjang persoalan pengelolaan kebersihan di Kota Bekasi.
Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan publik
Tinggalkan Balasan