PorosBekasi.com – Tri Adhianto kembali menuai kritik, menyusul kebijakan pencabutan layanan WiFi publik yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim) menyorot ketidakkonsistenan Tri dalam merumuskan kebijakan publik.
Ketua Umum Forkim, Mulyadi, menilai arah kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, melainkan cenderung menghasilkan keputusan yang membebani warga dan menjauh dari semangat pelayanan publik.
Berdalih efisiensi anggaran, ujarnya, publik dibuat terkejut dengan kebijakan penghentian layanan WiFi gratis di area publik, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 500.12/5209/Diskominfotandi SANTIK tentang Penghentian Layanan WiFi Publik.
Namun, kebijakan tersebut kemudian diubah. Pemerintah memutuskan bahwa pengelolaan dan penyediaan layanan WiFi publik akan diserahkan kepada masyarakat melalui skema dana hibah Rp100 juta per RW.
“Saya heran, kebijakan Tri Adhianto tak konsisten. Banyak kebijakan yang cepat berubah, pagi tempe, besok kedelai,” sindir Mulyadi dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).
Ia menegaskan, kebijakan itu bukan sekadar salah langkah administratif, tapi menunjukkan watak pemerintahan yang reaktif, tanpa arah, dan kehilangan komitmen pelayanan publik.
Menurutnya, dalih efisiensi anggaran hanyalah pembenaran yang menutupi ketidakmampuan pemerintah mengelola sumber daya publik secara transparan.
“Perubahan ini keliru dan tidak pro rakyat. Seolah-olah Walikota ingin lepas tanggung jawab, dan malah membebankan urusan fasilitas publik kepada warga,” tegasnya.
Forkim menilai, keputusan mengalihkan biaya WiFi ke dana hibah RW justru menciptakan distorsi kebijakan. Dana yang seharusnya mendorong pemberdayaan sosial-ekonomi warga, kini berpotensi habis hanya untuk menutup biaya layanan internet.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan