PorosBekasi.com – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dituding tengah memainkan politik pencitraan dengan menjual program pengiriman tenaga kerja ke Jepang. Alih-alih solusi, kebijakan ini disebut hanya cara menutupi kegagalan pemerintah kota dalam mengatasi krisis pengangguran yang kian parah.
Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, menegaskan bahwa langkah tersebut sama sekali tidak menjawab akar persoalan.
“Menjual narasi kesempatan kerja ke Jepang itu bukan solusi, tapi kebohongan. Pemerintah sedang menutupi pengangguran di daerah dengan menjadikan luar negeri sebagai pelarian,” ujarnya dalam keterangannya dikutip, Selasa (30/9/2025).
Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam pelaksanaan program, yang menurutnya hanya sebatas gimmick politik. “Mengira pengangguran bisa ditenangkan dengan program kerja ke Jepang sama saja melecehkan realita,” sindirnya.
Menurutnya, fakta di lapangan memperlihatkan situasi yang kian mengkhawatirkan. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang Januari–September 2025 terdapat 10.080 pekerja terkena PHK di Jawa Barat.
Kota Bekasi sendiri menyumbang 1.004 orang atau 10 persen dari total tersebut. Angka itu bahkan lebih tinggi dari jumlah PHK sepanjang 2024 yang hanya 941 orang.
Sementara itu, lanjut Mulyadi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bekasi mencapai 7,9 persen pada 2024, atau sekitar 104.170 orang dari total 2,03 juta penduduk.
“Data ini menegaskan bahwa pemerintah gagal menyusun peta jalan kebijakan penanggulangan pengangguran. Akibatnya, masyarakat harus menanggung beban berat, sulit mendapat pekerjaan di sektor formal, atau justru menjadi korban PHK,” kritiknya
Ia memperingatkan, pola kebohongan semacam ini hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
“Pola kebohongan ini tidak boleh terus dipelihara. Jika pemerintah terus menutup mata terhadap kenyataan, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan,” pungkasnya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan