POROSBEKASI.COM – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto meminta seluruh jajarannya mempercepat penanganan aduan masyarakat.
Ia menegaskan, setiap warga yang datang ke kantor polisi harus mendapatkan pelayanan dan bantuan, bukan dibiarkan menunggu tanpa kepastian.
Penegasan tersebut disampaikan Dadang saat memberikan arahan dalam kegiatan Pedoman Kerja Bersama Polda Metro Jaya di Gedung Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan.
“Masyarakat yang datang ke kantor polisi harus mendapatkan bantuan dan pelayanan yang baik,” kata Dadang, dikutip Kamis (19/11/2026).
Di hadapan ribuan personel yang hadir, Dadang menekankan pentingnya kecepatan, profesionalisme, dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas kepolisian.
Arahan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan terhadap masyarakat tidak cukup hanya sebatas menerima laporan. Polisi juga dituntut memberikan respons dan kepastian mengenai tindak lanjut setiap pengaduan.
Aduan Warga Jangan Berhenti di Meja Pelayanan
Persoalan lambatnya respons terhadap laporan masyarakat masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius.
Warga yang mencari perlindungan atau meminta bantuan kepolisian seharusnya tidak dihadapkan pada prosedur berbelit dan ketidakjelasan penanganan.
Sejumlah persoalan pelayanan yang kerap dikeluhkan masyarakat antara lain lambatnya respons terhadap laporan, warga harus berulang kali mendatangi kantor polisi, ketidakjelasan mekanisme pelaporan, hingga minimnya informasi mengenai perkembangan aduan.
Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
Karena itu, arahan Kapolda Metro Jaya semestinya tidak berhenti sebagai pesan internal dalam sebuah kegiatan. Perlu ada perubahan nyata dalam pola pelayanan, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan cepat.
Pelayanan Polres dan Polsek di Bekasi Ikut Diuji
Arahan Dadang juga menjadi perhatian bagi jajaran Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kabupaten.
Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk besar dan persoalan sosial yang beragam, kebutuhan masyarakat Bekasi terhadap pelayanan kepolisian terbilang tinggi.
Persoalan yang ditangani mulai dari tawuran, pencurian, penipuan, sengketa tanah, hingga pengaduan dugaan korupsi proyek daerah.
Dalam situasi tersebut, kecepatan menerima laporan dan kepastian tindak lanjut menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan kepolisian.
Publik tentu tidak cukup hanya mendengar komitmen pelayanan dari tingkat Polda. Arahan tersebut harus diterapkan hingga tingkat Polres, Polsek, Bhabinkamtibmas, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), serta unit pelayanan lainnya.
Warga yang datang untuk melapor harus mendapatkan perlakuan yang layak. Laporan perlu dicatat, prosedur dijelaskan secara terbuka, dan perkembangan penanganannya disampaikan secara jelas.
Tanpa penerapan di lapangan, arahan pimpinan berisiko hanya menjadi agenda seremonial yang tidak menyentuh persoalan masyarakat.
Polisi Dituntut Melayani, Bukan Membuat Warga Takut
Dadang juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelayanan kepolisian. Pesan ini penting karena masyarakat yang mendatangi kantor polisi umumnya sedang menghadapi persoalan dan membutuhkan pertolongan.
Korban kejahatan, warga yang mengalami kerugian, maupun masyarakat yang ingin melaporkan suatu peristiwa seharusnya memperoleh pelayanan yang ramah dan profesional.
Sebaliknya, pelayanan yang lambat, berbelit-belit, atau tidak memberikan kepastian justru dapat memperburuk penilaian masyarakat terhadap kepolisian.
“Masyarakat yang datang ke kantor polisi harus mendapatkan bantuan dan pelayanan yang baik,” tegas Dadang.
Kini, tantangannya adalah memastikan arahan tersebut benar-benar dijalankan oleh seluruh jajaran.
Masyarakat, khususnya di wilayah Bekasi, menunggu bukti bahwa laporan mereka ditangani lebih cepat, mendapat penjelasan yang transparan, dan tidak dibiarkan tanpa kepastian.
Sebab, keberhasilan pelayanan kepolisian tidak cukup diukur dari banyaknya arahan pimpinan, tetapi dari pengalaman warga ketika membutuhkan bantuan polisi.







Tinggalkan Balasan