POROSBEKASI.COM – Kabar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ditangkap saat bermain bulu tangkis di sebuah gedung olahraga (GOR) dipastikan tidak benar.
Kedatangan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke GOR bulu tangkis di Petamburan, Jakarta Barat, Selasa malam, 10 November 2026, hanya untuk menyampaikan panggilan pemeriksaan ketiga.
Langkah tersebut dilakukan setelah Firli dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
“Kehadiran personil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Saudara FB dalam dua kali panggilan pemeriksaan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu (11/11).
Budi sekaligus meluruskan informasi yang beredar mengenai penangkapan Firli.
“Tidak ada yang diamankan,” tegas Budi.
Bantahan serupa disampaikan kuasa hukum Firli, Ian Iskandar. Ia menegaskan kabar penangkapan kliennya tidak benar. “Hoaks,” katanya singkat.
Setelah didatangi penyidik, Firli disebut berjanji akan memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya. Namun, hingga Kamis (12/11), Polda Metro Jaya belum mengumumkan jadwal pemeriksaan lanjutan tersebut.
Persoalan yang lebih besar justru terletak pada lambannya penanganan perkara. Publik tidak hanya menunggu kepastian apakah Firli akan memenuhi panggilan penyidik, tetapi juga mempertanyakan mengapa kasus yang sudah berjalan bertahun-tahun belum juga sampai ke pengadilan.
Firli telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 November 2023. Artinya, hingga November 2026, status tersangka tersebut telah berlangsung hampir tiga tahun atau sekitar 1.085 hari.
Selama periode itu, Firli belum ditahan dan belum menjalani persidangan. Perjalanan berkas perkaranya juga tidak berjalan mulus. Berkas sempat dikembalikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
Bahkan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikembalikan pada 7 Agustus 2025 sehingga penanganan perkara kembali menghadapi persoalan mendasar.
Ironisnya, perkara yang menjerat Firli berkaitan dengan dugaan pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo di gelanggang bulu tangkis pada Maret 2022.
Pertemuan tersebut sebelumnya menjadi persoalan etik serius di lingkungan KPK. Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik berat hingga berujung pada pemberhentian Firli dari jabatan Ketua KPK pada akhir Desember 2023.
Namun, persoalan etik yang berujung pada pencopotan jabatan itu belum diikuti kepastian proses pidana. Tiga tahun setelah penetapan tersangka, perkara tersebut belum juga disidangkan.
Dalam kasus ini, Firli dijerat Pasal 12e, Pasal 12B, atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, gratifikasi, dan penerimaan hadiah yang dikaitkan dengan penanganan perkara di Kementerian Pertanian.
Firli sendiri membantah tuduhan tersebut. Melalui kuasa hukumnya, ia juga mendesak penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan alat bukti yang dimiliki penyidik dinilai tidak mencukupi.
Kini, panggilan ketiga menjadi ujian bagi keseriusan Polda Metro Jaya dalam menuntaskan perkara tersebut. Jika Firli kembali tidak memenuhi panggilan, langkah hukum apa yang akan diambil penyidik?
Publik tentu menunggu kepastian apakah penyidik akan melakukan upaya penjemputan paksa sesuai ketentuan hukum atau kembali melayangkan panggilan berikutnya.
Jangan sampai penanganan perkara ini terus berputar pada persoalan pemanggilan tanpa kejelasan kapan penyidikan dinyatakan lengkap dan perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Firli tetap harus diperlakukan sebagai tersangka, bukan terpidana. Asas praduga tidak bersalah wajib dihormati. Namun, asas tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk membiarkan sebuah perkara berlarut-larut tanpa kepastian.
Penegakan hukum bukan sekadar menetapkan seseorang sebagai tersangka, tetapi juga memastikan prosesnya berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Tinggalkan Balasan