POROSBEKASI.COM – Kejaksaan Agung kembali mendalami dugaan korupsi dalam kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.
Kali ini, penyidik memeriksa dua saksi yang dinilai memiliki informasi penting terkait proses pembentukan hingga pelaksanaan kerja sama tersebut.
Pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026. Kedua saksi yang dimintai keterangan masing-masing berinisial SA, dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan INS, Koordinator Eksploitasi Migas Tim Penawar KSO pada wilayah kerja.
Keterangan keduanya berpotensi membuka lebih jauh konstruksi perkara, terutama mengenai proses awal terbentuknya KSO, mekanisme penawaran, hingga pelaksanaan kewajiban para pihak.
“Kamis 12 November 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 2 orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP tahun 2009 s.d. 2024,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Anang Supriatna dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/11/2026).
SA yang berasal dari PHE dinilai memiliki pengetahuan mengenai hubungan kerja sama di lingkungan Pertamina, termasuk isi kontrak, pembagian hasil, serta kewajiban keuangan dalam KSO.
Sementara itu, INS yang terlibat dalam Tim Penawar KSO diduga mengetahui proses pembentukan kerja sama sejak awal. Mulai dari pihak yang mengajukan penawaran, proses pemilihan mitra, hingga dasar pertimbangan penentuan pihak yang terpilih.
Dengan diperiksanya kedua saksi tersebut, penyidikan JAM PIDSUS tidak hanya menyentuh pelaksanaan kerja sama, tetapi juga mulai mendalami proses di balik lahirnya KSO.
Pertanyaan mendasarnya, bagaimana perusahaan daerah yang baru dibentuk bisa langsung memperoleh kerja sama migas, sementara sejumlah persoalan perizinan dan mekanisme persetujuan justru menjadi bagian yang dipersoalkan dalam perkara ini?
Sejak September lalu, Kejagung telah mengungkap dugaan penyimpangan mendasar dalam pembentukan dan pelaksanaan kerja sama tersebut.
Perusahaan daerah yang baru dibentuk disebut langsung mendapatkan KSO tanpa melalui mekanisme perizinan yang semestinya, termasuk persetujuan DPRD dan Kementerian ESDM.
“Nah, dalam pelaksanaannya, ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua,” ujar Anang.
Pernyataan tersebut memperkuat pertanyaan mengenai siapa saja pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan hingga kerja sama tersebut dapat berjalan selama bertahun-tahun.
Lebih dari 20 Saksi Diperiksa, Enam Lokasi Digeledah, Mengapa Belum Ada Tersangka?
Pemeriksaan pada 12 November 2026 menjadi bagian dari rangkaian penyidikan intensif Kejagung selama beberapa bulan terakhir.
Sebelumnya, Kejagung juga memeriksa dua mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola perusahaan daerah migas Kota Bekasi.
Kedua saksi tersebut berinisial EHL dan HLS. EHL merupakan mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, sedangkan HLS adalah mantan Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
Jika dihitung sejak penggeledahan pada 17 September 2026, lebih dari 20 saksi telah diperiksa penyidik. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan pemerintah daerah, BUMD, perusahaan mitra, hingga instansi pemerintah pusat.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyasar enam lokasi, yakni:
1. Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
2. Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
3. Kantor Perseroda PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi.
4. Kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di kawasan Sampoerna Strategic, Sudirman, Jakarta.
5. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
6. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
Rangkaian pemeriksaan dan penggeledahan tersebut menunjukkan penyidik tengah menelusuri berbagai aspek dalam kerja sama yang berlangsung selama 15 tahun itu.
Namun, besarnya proses penyidikan belum diikuti pengumuman mengenai penetapan tersangka. Padahal, potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp2 triliun.
“Dugaan kerugian negara sekitar Rp2 triliun,” tegas Anang.
Angka tersebut tentu bukan nilai yang kecil. Karena itu, publik Bekasi memiliki alasan untuk mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyidikan dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
Hingga rilis pemeriksaan terbaru pada 12 November 2026, Kejagung juga belum mengumumkan agenda pemanggilan Wali Kota Bekasi maupun kepastian waktu penetapan tersangka.
Tiga Pertanyaan Besar yang Belum Terjawab dalam Kasus KSO Migas Bekasi
Di tengah panjangnya rangkaian pemeriksaan, setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang masih menunggu penjelasan dari penyidik Kejagung.
1. Siapa yang menyetujui KSO tanpa izin DPRD dan ESDM?
Persoalan pertama berkaitan dengan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis dalam tubuh BUMD.
Dalam struktur tata kelola perusahaan daerah, Wali Kota Bekasi sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) memegang posisi penting dalam menentukan arah kebijakan strategis perusahaan, termasuk pengesahan addendum KSO hingga persetujuan laporan keuangan.
Karena itu, peran pemegang kewenangan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kerja sama tersebut perlu ditelusuri secara terang.
LBH Peradi Profesional sebelumnya juga telah mendesak agar Wali Kota Bekasi diperiksa terkait perkara ini.
Namun, sampai saat ini belum ada rilis resmi Kejagung yang menyebut Wali Kota Bekasi telah diperiksa sebagai saksi.
Pertanyaannya, apakah penyidik sudah menelusuri seluruh rantai pengambilan keputusan, termasuk pihak yang memberikan persetujuan terhadap kerja sama tersebut?
2. Ke mana aliran uang dan siapa yang menikmati keuntungan selama 15 tahun?
Pertanyaan berikutnya menyangkut aliran dana dalam kerja sama migas tersebut.
Foster Oil telah beberapa kali diperiksa penyidik. Sementara itu, BUMD dan Pertamina disebut mengalami kerugian dalam pelaksanaan kerja sama.
Jika demikian, siapa sebenarnya yang memperoleh keuntungan selama KSO berlangsung sejak 2009 hingga 2024?
Penelusuran aliran dana menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pembagian hasil dilakukan, ke mana uang mengalir, serta siapa saja pihak yang menikmati manfaat dari kerja sama tersebut.
Terlebih, potensi kerugian negara yang disebut mencapai Rp2 triliun membutuhkan pembuktian yang jelas, termasuk mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab.
3. Kapan Kejagung menetapkan tersangka?
Publik tentu tidak meminta Kejagung bertindak gegabah dalam menetapkan tersangka. Proses hukum harus tetap didasarkan pada alat bukti dan ketentuan yang berlaku.
Namun, setelah lebih dari 20 saksi diperiksa dan enam lokasi digeledah, masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai arah penanganan perkara ini.
Apakah penyidikan akan segera mengarah pada penetapan tersangka dan proses penuntutan, atau justru berlarut-larut tanpa kejelasan seperti sejumlah perkara BUMD lainnya?
Pertanyaan ini menjadi semakin penting mengingat nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Kejagung selama ini selalu menutup rilis pemeriksaan saksi dengan pernyataan:
Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
Pernyataan tersebut memang mencerminkan prinsip penegakan hukum yang harus dijalankan penyidik. Namun, bagi masyarakat Bekasi, penjelasan normatif saja belum cukup.
Publik membutuhkan perkembangan konkret, terutama mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana dugaan kerugian negara terjadi, dan sejauh mana penyidik menelusuri aliran dana dalam KSO tersebut.
Sebab, Rp2 triliun bukan sekadar angka di atas kertas. Nilai sebesar itu berkaitan dengan potensi pendapatan daerah yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas sekolah, memperbaiki layanan puskesmas, membangun jalan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.
Kini, pekerjaan rumah Kejagung bukan hanya terus memeriksa saksi, tetapi juga menuntaskan pengungkapan perkara secara transparan dan akuntabel.
Masyarakat menunggu agar dugaan penyimpangan bernilai triliunan rupiah ini tidak berhenti pada deretan pemeriksaan tanpa kejelasan pertanggungjawaban hukum.
Tinggalkan Balasan