POROSBEKASI.COM – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024 mulai menyentuh unsur Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Perkembangan itu terungkap dalam siaran pers Kejaksaan Agung (Kejagung). Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa seorang saksi berinisial MJ dari lingkungan Pemkot Bekasi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa MJ hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.
“Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu Sdr. MJ dari Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Anang dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Ia menyebut pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola perusahaan migas milik daerah itu.
“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ucap Anang.
Pernyataan Kejagung ini menjadi perkembangan penting. Sebab, penyidik tidak hanya menelusuri keterangan pihak-pihak yang berkaitan dengan sektor migas, tetapi juga mulai meminta keterangan dari unsur pemerintah daerah.
Pemeriksaan MJ dan Pemberkasan: Apa yang Sedang Diburu Penyidik?
Frasa memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan menunjukkan bahwa penyidik masih mengumpulkan serta mencocokkan keterangan dan alat bukti untuk membangun konstruksi perkara.
Namun, keterangan tersebut belum dapat dimaknai sebagai kepastian bahwa penetapan tersangka sudah dekat. Kejagung belum mengumumkan siapa pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana maupun kapan penetapan tersangka dilakukan.
Meski demikian, pemeriksaan MJ patut dicermati karena menyangkut unsur Pemkot Bekasi yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan BUMD.
Keterangan saksi dari lingkungan pemerintah daerah berpotensi membantu penyidik menelusuri proses pengambilan keputusan, persetujuan kerja sama, mekanisme pengawasan, hingga kebijakan yang berkaitan dengan KSO tersebut.
Pertanyaan mendasarnya, bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kerja sama yang berlangsung selama 15 tahun itu?
Apakah seluruh keputusan telah sesuai ketentuan? Bagaimana mekanisme pengendalian dilakukan? Dan siapa saja pihak yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan kerja sama?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab melalui proses penyidikan.
KSO antara PT Migas Perseroda Kota Bekasi dan PT Pertamina EP bukan sekadar urusan bisnis ant perusahaan. Kerja sama tersebut berkaitan dengan pengelolaan sumber daya migas yang semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Karena itu, dugaan penyimpangan tata kelola dalam kerja sama tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi operasional perusahaan. Peran pemegang kewenangan dan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah juga perlu ditelusuri berdasarkan bukti.
Kejagung Tegaskan Penyidikan Profesional dan Independen
Di tengah perhatian publik terhadap perkara ini, Kejagung menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas dan prinsip kehati-hatian.
“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.” kata Anang.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa seluruh pihak yang diperiksa harus tetap diperlakukan sesuai asas praduga tidak bersalah.
Status sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Begitu pula pemeriksaan terhadap unsur Pemkot Bekasi tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti adanya kesalahan pejabat tertentu.
Namun, independensi penyidikan juga harus dibuktikan melalui proses yang transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
Publik berhak mengetahui sejauh mana penyidik menelusuri rangkaian keputusan yang melatarbelakangi KSO tersebut, termasuk apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan maupun pengawasannya.
Tiga Hal Penting dari Pemeriksaan Saksi Pemkot Bekasi
Setidaknya ada tiga perkembangan yang patut menjadi perhatian publik dari pemeriksaan MJ.
1. Penyidikan Terus Berkembang
Kejagung sebelumnya telah mengumumkan sejumlah langkah penyidikan, termasuk penggeledahan pada 17 September 2026 serta pemeriksaan saksi dari berbagai unsur yang berkaitan dengan perkara KSO Migas.
Pemeriksaan MJ menunjukkan bahwa pengumpulan keterangan masih berlanjut. Penyidik kini juga meminta keterangan dari unsur Pemkot Bekasi untuk melengkapi konstruksi perkara.
Rangkaian pemeriksaan tersebut menjadi penting untuk mengurai persoalan yang diduga terjadi dalam pengelolaan kerja sama selama bertahun-tahun.
2. Peran Pemkot dalam KSO Perlu Ditelusuri
Pemeriksaan saksi dari Pemkot Bekasi membuka ruang penelusuran lebih jauh terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah.
Penyidik perlu mengurai siapa yang berwenang memberikan persetujuan, bagaimana pengawasan terhadap BUMD dilakukan, serta bagaimana kebijakan terkait KSO dijalankan selama periode 2009-2024.
Hal ini penting karena pengelolaan BUMD tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab organ perusahaan maupun pihak pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai aturan.
Dengan demikian, penelusuran perkara semestinya tidak berhenti pada pelaksanaan teknis kerja sama, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan dan pengawasan.
3. Publik Menunggu Kejelasan Tanggung Jawab
Pernyataan Kejagung mengenai pelengkapan pemberkasan memunculkan harapan agar penyidikan segera menghasilkan kejelasan mengenai konstruksi perkara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Namun, penetapan tersangka tetap bergantung pada kecukupan alat bukti dan hasil penyidikan. Tidak ada jaminan bahwa pemeriksaan seorang saksi secara otomatis akan diikuti penetapan tersangka.
Yang lebih penting, penyidik harus mampu mengungkap secara utuh bagaimana dugaan penyimpangan dalam KSO tersebut terjadi, siapa yang mengambil keputusan, serta siapa yang memperoleh manfaat atau menyebabkan kerugian negara jika unsur pidananya terbukti.
15 Tahun KSO Migas, Tanggung Jawab Jangan Berhenti Pada Satu Pihak
Perkara KSO Migas periode 2009-2024 menyangkut pengelolaan aset dan kepentingan ekonomi daerah dalam rentang waktu yang panjang.
Selama 15 tahun, kerja sama tersebut seharusnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan dan manfaat ekonomi bagi Kota Bekasi. Karena itu, dugaan penyimpangan tata kelola harus diusut secara menyeluruh.
Jika nantinya ditemukan tindak pidana, pertanggungjawaban harus diarahkan kepada pihak-pihak yang terbukti memiliki peran dan memenuhi unsur pidana, bukan sekadar berhenti pada pelaksana teknis.
Pemeriksaan MJ dari Pemkot Bekasi menjadi salah satu bagian dari rangkaian pengusutan tersebut. Kini, pekerjaan rumah Jampidsus adalah memastikan seluruh mata rantai pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan KSO dapat terungkap.
Publik Bekasi tidak hanya menunggu pengumuman tersangka. Lebih dari itu, masyarakat menunggu jawaban mengenai bagaimana pengelolaan migas milik daerah bisa berujung pada perkara dugaan korupsi.
Sebab, yang harus diungkap bukan hanya siapa yang terlibat, tetapi juga bagaimana dugaan penyimpangan itu berlangsung selama 15 tahun dan siapa yang harus mempertanggungjawabkannya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan