Dalam aksinya, massa mendesak Disdik membuka seluruh dokumen pengadaan sembilan paket mebeler sekolah TA 2026.
Mereka menilai keterbukaan dokumen diperlukan untuk memastikan proses pemilihan penyedia berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan keuangan daerah.
Nilai pengadaan yang mencapai Rp48 miliar dinilai bukan anggaran kecil. Dana tersebut bersumber dari uang publik dan diperuntukkan bagi kebutuhan fasilitas pendidikan, seperti meja, kursi, lemari, serta rak buku di sekolah-sekolah negeri Kota Bekasi.
Namun, GRASI mempertanyakan proses pengadaannya yang menggunakan metode E-Purchasing melalui Mini Kompetisi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian GRASI adalah informasi mengenai peserta yang mengajukan penawaran harga terendah, tetapi diduga digugurkan dalam proses Mini Kompetisi.
Peserta tersebut disebut mencantumkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen. GRASI mempertanyakan dasar evaluasi yang digunakan hingga peserta dengan penawaran terendah tersebut tidak dilanjutkan sebagai calon pemenang.
Persoalannya, penawaran dengan harga terendah semestinya menjadi salah satu aspek penting dalam proses kompetisi, sepanjang peserta memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.
Karena itu, GRASI meminta Dinas Pendidikan menjelaskan apakah pencantuman TKDN 40 persen memang tidak memenuhi persyaratan atau terdapat pertimbangan lain yang menjadi dasar pengguguran.
Mereka juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan persyaratan yang berpotensi memengaruhi hasil kompetisi.
Bagi GRASI, persoalan ini tidak cukup dijawab melalui pernyataan lisan. Dinas Pendidikan perlu menunjukkan dokumen evaluasi dan rekam jejak digital Mini Kompetisi.
Melalui sistem tersebut, proses penawaran hingga penetapan penyedia semestinya dapat ditelusuri, mulai dari harga yang diajukan masing-masing peserta, waktu penawaran, hasil evaluasi, hingga alasan peserta dinyatakan gugur.
Dengan membuka data tersebut, publik dapat menilai apakah proses pengadaan benar-benar berlangsung secara transparan dan kompetitif.
Koordinator Lapangan GRASI, Muhamad Bayu, menegaskan pihaknya tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu. Mereka hanya meminta keterbukaan atas penggunaan anggaran publik.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta transparansi dan pertanggungjawaban. Jika seluruh proses sudah sesuai aturan, seharusnya dokumen dan dasar pengambilan keputusannya dapat dijelaskan secara terbuka,” tegas Bayu, Rabu (11/11/2026).
Sepuluh Dokumen Pengadaan Diminta Dibuka
Dalam aksi tersebut, GRASI menyampaikan sepuluh tuntutan yang berfokus pada keterbukaan proses pengadaan mebeler senilai Rp48 miliar.
Dokumen yang diminta bukan hanya hasil akhir pengadaan, melainkan juga seluruh tahapan yang menjadi dasar penentuan penyedia.
Berikut sepuluh tuntutan GRASI kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi:
1. Membuka Kerangka Acuan Kerja (KAK) sembilan paket pengadaan.
2. Membuka Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan pagu anggaran.
3. Membuka daftar peserta beserta penawaran harga masing-masing.
4. Membuka berita acara evaluasi.
5. Menjelaskan dasar pengguguran peserta, khususnya peserta dengan penawaran harga terendah.
6. Membuka surat penetapan pemenang.
7. Membuka nilai kontrak akhir setiap paket.
8. Membuka jejak digital proses Mini Kompetisi.
9. Menjelaskan dasar evaluasi dan keputusan panitia.
10. Meminta pertanggungjawaban terbuka dari Kepala Dinas Pendidikan.
GRASI menilai keterbukaan dokumen tersebut penting agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran pendidikan sekaligus memastikan tidak ada keputusan pengadaan yang menyimpang dari ketentuan.
Kepala Dinas Tak Temui Demonstran, Hanya Kabid SMP yang Hadir
Persoalan lain yang disorot dalam aksi tersebut adalah tidak hadirnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menemui massa.
Padahal, GRASI secara khusus meminta penjelasan langsung dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pengadaan tersebut.
Namun, Kepala Dinas Pendidikan disebut sedang menjalani agenda di luar kantor. Sekretaris Dinas juga tidak berada di tempat.
Massa akhirnya diterima oleh Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
GRASI mengapresiasi perwakilan yang bersedia menemui demonstran. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa kehadiran Kabid SMP belum menjawab tujuan utama aksi, yakni memperoleh pertanggungjawaban langsung dari pimpinan Dinas Pendidikan.
Menurut GRASI, persoalan pengadaan sembilan paket mebeler senilai Rp48 miliar membutuhkan penjelasan dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan dan membuka dokumen terkait.
Setelah menyampaikan seluruh tuntutannya kepada perwakilan dinas, massa mengakhiri aksi. Namun, GRASI memastikan persoalan tersebut akan terus dikawal dan membuka kemungkinan menggelar demonstrasi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar.
GRASI Minta Kepala Dinas Mundur Jika Tak Mampu Transparan
Dalam orasinya, Muhamad Bayu juga menyampaikan tuntutan keras kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Ia meminta pimpinan dinas bertanggung jawab secara terbuka atas proses pengadaan tersebut. Bahkan, Bayu meminta Kepala Dinas mengundurkan diri apabila tidak mampu memberikan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Tuntutan itu disampaikan sebagai bentuk tekanan agar pejabat publik tidak menghindari pertanyaan mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Bayu menegaskan anggaran pendidikan harus memberikan manfaat nyata bagi sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidik.
“Anggaran pendidikan harus benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidik. Transparansi bukan pilihan, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat,” tutup Bayu.
GRASI Minta Kejari Periksa Dugaan Penyimpangan hingga Suap
Tidak berhenti pada tuntutan kepada Dinas Pendidikan, GRASI juga meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi menelaah proses pengadaan mebeler tersebut.
Mereka meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh tahapan pengadaan untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi:
• Penyimpangan prosedur.
• Penyalahgunaan kewenangan.
• Dugaan suap.
• Praktik persaingan usaha tidak sehat.
GRASI menilai dugaan pengguguran peserta dengan penawaran terendah perlu diperiksa secara menyeluruh, terutama terkait kesesuaian persyaratan dan dasar evaluasi yang digunakan.
Jika ditemukan keputusan yang tidak memiliki dasar sesuai ketentuan, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui apakah sebatas kesalahan administrasi atau mengarah pada pelanggaran hukum.
GRASI juga menyoroti arahan Jampidsus, pada 4 November 2026 yang menekankan pentingnya penanganan perkara berkualitas, bukan sekadar mengejar jumlah perkara, sekaligus mendorong pemulihan kerugian negara.
Karena itu, mereka berharap laporan mengenai pengadaan mebeler Rp48 miliar tersebut mendapat perhatian dan ditindaklanjuti secara serius oleh Kejari Kota Bekasi.
GRASI turut mengingatkan agar laporan tersebut tidak berhenti pada tahap penerimaan dokumen. Mereka membandingkan kekhawatiran itu dengan persoalan LHP BPK terkait GOR Terpadu senilai Rp122 miliar yang menurut mereka hingga kini belum ditindaklanjuti.
Tenggat 7 x 24 Jam, GRASI Ancam Gelar Aksi Lanjutan
Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan tersebut, GRASI memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk memberikan penjelasan dan memenuhi tuntutan keterbukaan dokumen.
Waktu tersebut diminta digunakan untuk menjelaskan proses pengadaan, termasuk KAK, HPS, daftar peserta, berita acara evaluasi, alasan pengguguran peserta, hingga penetapan pemenang.
Bayu menegaskan GRASI tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlalu tanpa kejelasan.
“Kami akan kembali melakukan aksi dalam waktu 7 x 24 jam apabila tidak ada kejelasan. Persoalan ini tidak akan kami biarkan begitu saja. Kami akan terus mengawal hingga ada transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas,” tegas Bayu.
Ancaman aksi lanjutan itu menjadi tekanan bagi Dinas Pendidikan untuk memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang disampaikan masyarakat.
Anggaran Rp48 Miliar Harus Dipertanggungjawabkan
Pengadaan mebeler senilai Rp48 miliar seharusnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Bekasi.
Anggaran sebesar itu harus menghasilkan barang yang sesuai spesifikasi, memiliki kualitas layak, dan benar-benar sampai kepada sekolah yang membutuhkan.
Karena itu, proses pengadaannya tidak boleh hanya dinilai dari selesainya penunjukan penyedia atau penandatanganan kontrak. Transparansi sejak tahap perencanaan, kompetisi harga, evaluasi, hingga pelaksanaan kontrak juga harus menjadi perhatian.
Dugaan pengguguran peserta dengan penawaran terendah menjadi salah satu persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Apalagi, pengadaan tersebut menggunakan metode Mini Kompetisi yang prosesnya dapat ditelusuri melalui dokumen dan rekam digital.
Tanpa penjelasan yang memadai, pertanyaan mengenai objektivitas evaluasi dan kewajaran proses pemilihan penyedia akan terus muncul.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan mebeler yang dibeli menggunakan anggaran Rp48 miliar. Mereka juga berhak mengetahui apakah uang tersebut dibelanjakan melalui proses yang benar, kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
GRASI telah menyampaikan sepuluh tuntutan dan memberikan tenggat 7 x 24 jam. Kini, Dinas Pendidikan Kota Bekasi dituntut memberikan penjelasan, bukan sekadar mengirimkan perwakilan untuk menerima demonstrasi.
Jika seluruh proses pengadaan telah berjalan sesuai aturan, keterbukaan dokumen menjadi kesempatan bagi Dinas Pendidikan untuk menjawab keraguan publik. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Tinggalkan Balasan